Evaluasi Ekosistem Kelistrikan, BAKN DPR Ingatkan Potensi Kerugian Akibat Idle Capacity

PARLEMENTARIA, Surabaya - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti besarnya idle capacity (kapasitas menganggur) pada sistem kelistrikan nasional yang berpotensi membebani keuangan PT PLN (Persero), terlebih dengan adanya kewajiban skema Take or Pay.

BAKN mencatat, bahwa idle capacity kelistrikan, baik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) maupun secara nasional, saat ini terpantau sangat tinggi. Kondisi tersebut dinilai sudah jauh melampaui batas ideal cadangan operasional. Padahal, batas ideal cadangan operasional untuk menjaga keandalan listrik suatu negara berada di kisaran 20 hingga 25 persen.

"Kelebihan kapasitas ini berpotensi menjadi kerugian karena adanya skema perjanjian take or pay. Artinya, listrik tersebut dipakai atau tidak, PLN tetap harus membayar kepada pembangkit, baik itu milik PLN sendiri maupun Independent Power Producer (IPP)," ungkap Herman kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/4/2026).

Untuk menekan risiko tersebut, Herman mendorong agar pembangunan sistem di sektor hulu dapat diimbangi dengan program elektrifikasi yang menyentuh rakyat secara langsung. Langkah ini dinilai krusial agar jarak (gap) antara pasokan dan permintaan tidak semakin membesar.

Selain masalah kapasitas, BAKN turut menggarisbawahi pentingnya perencanaan ketersediaan energi primer serta transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT). Meski investasi awal EBT tergolong besar, biaya pemeliharaan dan operasional kedepannya dinilai akan jauh lebih efisien dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan terus bergantung pada energi fosil seperti batu bara dan gas yang lambat laun akan habis.

Sebagai tindak lanjut dari uji petik tersebut, BAKN DPR RI berencana memanggil sejumlah pemangku kepentingan tingkat atas guna membenahi sengkarut ekosistem kelistrikan nasional.

"Kami belum selesai sampai di sini. Ke depan, kami akan mengundang pengambil kebijakan dari lintas kementerian, mulai dari Kementerian ESDM, BP Danantara, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Keuangan. Kita harus duduk bersama agar ke depan PLN lebih sehat, tarif listrik lebih murah untuk rakyat, dan mampu memberikan kontribusi fiskal ke negara," pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. (upi/rdn)