Pembukaan Sawit di Papua Harus Pertimbangkan Keselamatan Lingkungan dan Keadilan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendorong pemerintah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara terbuka sebelum merealisasikan rencana besar pembangunan energi di Papua. Ia juga menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap perizinan lahan serta pelibatan masyarakat adat Papua sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Dorongan tersebut disampaikan Johan menyusul wacana Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi, melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal yang dikelola masyarakat setempat.

“Imbauan saya jelas, pembangunan energi harus sejalan dengan keselamatan lingkungan dan keadilan sosial. Papua bukan laboratorium coba-coba kebijakan. Sekali salah langkah, dampaknya bisa jauh lebih serius dan sulit dipulihkan,” tegas Johan dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Johan secara khusus menyoroti wacana penanaman kelapa sawit di Papua yang disebut-sebut sebagai salah satu solusi energi. Menurutnya, rencana tersebut tidak boleh dipandang semata dari sisi ekonomi atau ketahanan energi, melainkan harus diuji secara serius dari aspek ekologi, sosial, dan tata kelola lahan.

“Pengalaman bencana ekologis di Aceh dan Sumatra harus menjadi pelajaran nasional. Sawit bukan tanaman yang otomatis salah, tetapi ketika ditanam tanpa perencanaan ekologis yang ketat, tanpa menghormati daya dukung lingkungan dan hak masyarakat adat, maka risikonya sangat besar,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Ia menegaskan, Papua memiliki karakter ekologis yang sangat sensitif, dengan hutan alam yang luas, wilayah adat yang kompleks, serta fungsi hidrologi yang jauh lebih rentan dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Oleh sebab itu, menurut Johan, kebijakan penanaman sawit di Papua tidak bisa disamakan dengan pendekatan yang diterapkan di wilayah lain.

“Papua itu berbeda. Pendekatan pembangunan harus berbasis kehati-hatian, berbasis ilmu pengetahuan, dan berbasis penghormatan terhadap masyarakat adat,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pemerintah menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dikelola masyarakat setempat. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) dari luar daerah sekaligus menekan harga energi agar lebih terjangkau.

Prabowo juga menekankan pemanfaatan energi terbarukan sebagai solusi bagi wilayah terpencil di Papua, seperti tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil.

Selain energi terbarukan, Prabowo turut mendorong pengembangan tanaman penghasil bahan bakar di Papua, seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong. Menurutnya, langkah tersebut dapat mendukung target swasembada energi nasional dalam lima tahun ke depan. •hal/rdn