//
Usaha Perkebunan Harus Terapkan Keberlanjutan Lingkungan dan Kesejahteraan Sosial
Diterbitkan
Anggota Komisi VI DPR RI Achmad, dalam Kunjungan Kerja ResesKomisi VI DPR RI dengan para direksi BUMN sektor perkebunan di Kantor Regional I PT. Perkebunan Nasional IV, di Medan, Sumatra Utara.
PARLEMENTARIA, Medan - Aspek lingkungan hidup merupakan fondasi utama dalam menjalankan bisnis perkebunan di Indonesia. Perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada pengejaran profit semata, tetapi juga harus memastikan operasional yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar pembukaan lahan perkebunan tidak merusak ekosistem dan tidak memicu dampak negatif bagi lingkungan sekitar.
Demikian mengemuka dalam pertemuan Komisi VI DPR RI dengan para direksi BUMN sektor perkebunan di Kantor Regional I PT. Perkebunan Nasional IV, di Medan, Sumatra Utara, Rabu (22/4/2026). Anggota Komisi VI DPR RI Achmad, usai pertemuan mengatakan, kenyamanan lingkungan dan keamanan masyarakat lokal harus menjadi prioritas. Hubungan yang harmonis antara perusahaan dan warga harus jadi prinsip dasar dalam industri perkebunan, khususnya kelapa sawit.
"Lingkungan ini sangat penting, karena kita tidak hanya semata mengejar profit dari perkebunan, tapi juga harus berkelanjutan. Artinya, apabila dibuka usaha-usaha perkebunan itu tidak merusak lingkungan, tidak menimbulkan efek sosial, dan tidak menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya di sekitarnya," kata Achmad kepada Parlementaria.
Dengan ekosistem yang terjaga, perusahaan secara tidak langsung juga melindungi ruang hidup masyarakat yang berada di sekitar area perkebunan.
Politisi Fraksi Partai Demokrat DPR ini, mengingatkan, agar kehadiran perusahaan perkebunan tidak menjadi pemicu konflik sosial atau merugikan hak-hak masyarakat. Sebaliknya, investasi di sektor ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan dengan menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal.
"Dan yang lebih penting lagi, ada mitra kerja sama antara usaha perkebunan dengan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pola kemitraan, yaitu perusahaan sebagai inti dan masyarakat sebagai plasma. Ini harus dikembangkan dan dijalankan," jelas Achmad lagi.
Mantan Bupati Rokan Hulu, Riau ini, berharap implementasi pola kemitraan tersebut dapat berjalan secara konsisten untuk menciptakan mata pencaharian baru bagi warga setempat. Melalui sinergi yang saling menguntungkan ini, diharapkan ketimpangan ekonomi di wilayah perkebunan dapat terkikis. Akhirnya, industri perkebunan nasional tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga kuat secara sosial dan lestari secara lingkungan. (mh/rdn)
