•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Kesuma Kelakan: KDKMP Jangan Diseragamkan, Harus Berbasis Potensi Daerah

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Kesuma Kelakan: KDKMP Jangan Diseragamkan, Harus Berbasis Potensi Daerah

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan mengingatkan pemerintah agar tidak menyeragamkan model bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, karakteristik dan potensi ekonomi setiap daerah berbeda sehingga pengembangan KDKMP harus terlebih dahulu didasarkan pada pemetaan potensi serta kapasitas produksi masing-masing wilayah.

29 Agustus 2026

UMKM dan Ekraf Sulit Akses Modal, Ilham Permana: Negara Harus Hadir

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

UMKM dan Ekraf Sulit Akses Modal, Ilham Permana: Negara Harus Hadir

PARLEMENTARIA, Kota Bogor - Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah memperkuat akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif. Persoalan akses pembiayaan dinilai masih menjadi salah satu hambatan utama bagi dua sektor yang berperan penting dalam menopang perekonomian nasional.

Catatan Setahun Komisi V DPR: Pembaruan Regulasi, Anggaran, hingga Pengawasan

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Catatan Setahun Komisi V DPR: Pembaruan Regulasi, Anggaran, hingga Pengawasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan yang memiliki ruang lingkup kerja strategis, mulai dari infrastruktur dan konektivitas, transportasi, perumahan, pembangunan desa dan daerah tertinggal, transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, hingga pencarian dan pertolongan.

Roberth Rouw Ingin Konsep TOD Menjangkau Kawasan Nelayan dan Pelabuhan

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Roberth Rouw Ingin Konsep TOD Menjangkau Kawasan Nelayan dan Pelabuhan

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menilai pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi salah satu alternatif penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di kawasan perkotaan. Konsep tersebut dinilai memberikan kemudahan akses hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

Minta KDKMP Punya Bisnis Jelas, Anggia Erma Rini: Bukan Sekadar Formalitas

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Minta KDKMP Punya Bisnis Jelas, Anggia Erma Rini: Bukan Sekadar Formalitas

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak boleh berhenti pada pembentukan badan hukum dan pembangunan gerai. Menurutnya, KDKMP harus memiliki tata kelola yang sehat, model bisnis yang jelas, serta mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi anggota dan masyarakat.

Modal Kecil Sulit ke Bank, Saleh: Jangan Biarkan UMKM Terjerat Rentenir

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Modal Kecil Sulit ke Bank, Saleh: Jangan Biarkan UMKM Terjerat Rentenir

PARLEMENTARIA, Kota Bogor – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti kesenjangan akses pembiayaan yang masih dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama untuk kebutuhan modal dalam jumlah kecil. Kondisi ini dinilai membuat sebagian pelaku usaha lebih memilih pinjaman informal dengan risiko bunga dan beban yang lebih tinggi.

Ingatkan Bea Cukai, Mulyadi: Potensi Penerimaan Jangan Hanya Andalkan Rokok

Ekonomi dan Keuangan29 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ingatkan Bea Cukai, Mulyadi: Potensi Penerimaan Jangan Hanya Andalkan Rokok

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi meminta Bea Cukai tidak hanya mengandalkan penerimaan dari cukai rokok untuk mengoptimalkan pemasukan negara dari Jawa Timur. Ia mendorong penggalian sumber penerimaan lain yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan.

Tak Cuma Diukur Jumlah, Kopdes Merah Putih Harus Bermanfaat bagi Anggotanya

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Tak Cuma Diukur Jumlah, Kopdes Merah Putih Harus Bermanfaat bagi Anggotanya

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak cukup diukur dari jumlah badan hukum, gerai, maupun aset yang telah dimiliki. Menurutnya, tantangan utama setelah pembentukan KDKMP adalah memastikan koperasi benar-benar beroperasi sebagai organisasi berbasis anggota dan badan usaha yang sehat serta berkelanjutan.

Data Cuaca BMKG Dipertanyakan, Fadholi Tekankan Alat dan SDM

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Data Cuaca BMKG Dipertanyakan, Fadholi Tekankan Alat dan SDM

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi V DPR RI Fadholi menyoroti pentingnya keandalan peralatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menjamin akurasi data prakiraan cuaca yang disajikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia meminta BMKG rutin mengevaluasi kelayakan instrumen pemantauan sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga analis dan pengolah data.

Arsip Nasional Harus Menjadi Sumber Pembelajaran yang Kontekstual

Kesejahteraan Rakyat28 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Arsip Nasional Harus Menjadi Sumber Pembelajaran yang Kontekstual

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan pemanfaatan arsip nasional sebagai sumber pembelajaran sejarah yang hidup dan kontekstual. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat memori kolektif bangsa sekaligus membekali generasi mendatang dalam menghadapi berbagai tantangan.

Nakes dan Relawan di Wilayah Bencana Juga Perlu Dukungan Psikososial

Kesejahteraan Rakyat28 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nakes dan Relawan di Wilayah Bencana Juga Perlu Dukungan Psikososial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah diminta memperkuat dukungan psikososial dan layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak psikologis yang dapat muncul sejak masa tanggap darurat hingga proses pemulihan pascabencana.

RUU Daerah Kepulauan Harus Disusun Berbasis Realitas dan Keadilan Geografis

Politik dan Keamanan28 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Disusun Berbasis Realitas dan Keadilan Geografis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan perlu disusun dengan menjadikan kondisi geografis sebagai dasar utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Menurut Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief, daerah yang wilayahnya tersebar di banyak pulau menghadapi beban pelayanan dan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah daratan.