//
Inspektur Utama Setjen DPR RI, Rusdi Hartono saat memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan guna merumuskan Kebijakan PKPT Tahun 2027, di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI.|Foto: Kiki/jk
PARLEMENTARIA, Cisarua — Inspektorat Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan guna merumuskan Kebijakan Pengawasan dan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2027. Berlangsung di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI, Cisarua, Bogor, Rabu (23/9/2026), kegiatan strategis ini menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk merancang sistem pengawasan kelembagaan yang lebih tajam, adaptif, dan tepat sasaran.
Inspektur Utama Setjen DPR RI, Rusdi Hartono, menjelaskan bahwa koordinasi sejak dini mutlak diperlukan untuk menjamin peningkatan kualitas kerja di masa mendatang. Menurutnya, perencanaan pengawasan yang matang akan berdampak langsung pada perbaikan tata kelola seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
"Dengan koordinasi ini, tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Inspektur Utama pada tahun 2027 nanti akan lebih berkualitas, sehingga tata kelola kegiatan di Sekretariat Jenderal DPR RI bisa semakin baik. Alhamdulillah sampai saat ini kami tidak menemukan kendala. Apa yang kami dapat pada kegiatan tahun 2026 ini menjadi pijakan kuat kami untuk menyusun PKPT 2027," ujar Rusdi.
Guna memperkaya perspektif dan memastikan standar pengawasan yang optimal, Irtama DPR RI menghadirkan Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, Moch. Fahrudin, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Fahrudin menitikberatkan pentingnya sebuah sistem pengawasan yang relevan dengan perkembangan zaman serta mampu menjawab kerisauan dan ekspektasi pimpinan.
Fahrudin mengarahkan agar penyusunan rencana pengawasan tidak melebar, melainkan difokuskan pada area-area strategis yang memiliki bobot kerawanan tertinggi. Ia secara khusus menyoroti dua potensi ancaman besar yang harus dikawal ketat oleh jajaran Irtama DPR RI ke depannya.
"Saat menyusun rencana tahun 2027, tentu saja kita tetap harus fokus pada hal-hal yang strategis dan poin-poin yang memiliki risiko tertinggi. Ada dua poin penting yang saya titipkan, terutama mitigasi terhadap risiko terkait fraud (kecurangan), dan juga risiko-risiko yang berkaitan dengan teknologi informasi," tegas Fahrudin.
Kolaborasi antara Irtama DPR RI dan BPKP ini menjadi langkah proaktif parlemen dalam memetakan serta menutup celah kerawanan sejak awal. Dengan berfokus pada pencegahan kecurangan administratif serta pengamanan infrastruktur digital, Irtama Setjen DPR RI berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang. (qq/aha)
