Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Tangerang – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong percepatan integrasi seluruh wajib pajak di Provinsi Banten ke dalam sistem Coretax. Dari sekitar 1,3 juta wajib pajak yang terdaftar, hampir 800 ribu telah terintegrasi dalam sistem tersebut.
PARLEMENTARIA, Tangerang – Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 dinilai membutuhkan daya beli masyarakat yang kuat. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi perlu dijaga melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan usaha masyarakat.
PARLEMENTARIA, Tangerang – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai implementasi Coretax mulai menunjukkan dampak positif terhadap penerimaan pajak di Provinsi Banten. Namun, ia mengingatkan digitalisasi perpajakan harus dibarengi perluasan basis pajak dan administrasi yang lebih adil.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XI DPR RI Anna Mu’awanah mendorong pemerintah mengevaluasi pembatasan produksi dan tarif cukai hasil tembakau agar kebijakan fiskal tetap berjalan tanpa membuka ruang semakin luas bagi peredaran rokok ilegal. Menurutnya, pengaturan industri hasil tembakau perlu mempertimbangkan kondisi pelaku usaha sekaligus kemampuan pengawasan di lapangan.
PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota Komisi XI DPR RI Shohibul Imam mendukung upaya pemerintah memperluas basis pajak untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Namun, ia meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat komunikasi publik agar kebijakan perpajakan dapat dipahami masyarakat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
PARLEMENTARIA, Tangerang – Komisi XI DPR RI mengapresiasi kinerja penerimaan pajak di Provinsi Banten yang hingga Juli 2026 mencapai Rp43,13 triliun atau 51,2 persen dari target Rp81,83 triliun. Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan penerimaan negara sekaligus menunjukkan masih adanya potensi yang dapat dioptimalkan hingga akhir tahun.
PARLEMENTARIA, Surabaya - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendorong peningkatan infrastruktur pemantauan cuaca dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Stasiun Meteorologi Maritim Pelabuhan Tanjung Perak. Keandalan informasi cuaca laut yang akurat, katanya, mutlak diperlukan untuk menjaga keselamatan pelayaran, terlebih pelabuhan ini merupakan hub logistik dan tulang punggung konektivitas menuju wilayah Indonesia bagian timur.
PARLEMENTARIA, Cengkareng – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mendorong Kementerian Keuangan segera melakukan pembenahan internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), menyusul sejumlah persoalan yang mencuat, termasuk kasus dugaan suap impor yang menyeret mantan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri. Hal itu disampaikan Harris saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Jumat (28/8/2026).
PARLEMENTARIA, Cengkareng – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperkuat sistem deteksi dan pengawasan di bandara menyusul terungkapnya kasus penyelundupan narkotika jenis MDMA yang dibawa seorang pilot maskapai asal Malaysia. Kasus tersebut dinilai menunjukkan masih adanya celah pengawasan yang perlu segera dibenahi.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Achmad menyoroti kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di tengah laporan ketersediaan stok pangan nasional yang dinilai mencukupi. Kondisi tersebut, katanya, mendorong Komisi VI meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan lembaga terkait memperketat pengawasan distribusi serta segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga.
PARLEMENTARIA, Cengkareng – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperkuat pengawasan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, menyusul maraknya pengungkapan kasus penyelundupan emas dan narkotika dengan modus yang terus berkembang.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak berhenti sebagai kelembagaan atau sekadar membangun gerai. Koperasi tersebut, katanya, harus terhubung dengan pembiayaan, rantai pasok, dan jaringan usaha BUMN agar mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat desa.