Ketahanan Pangan Tak Boleh Kalah oleh Pengembangan Kawasan di Tangerang

PARLEMENTARIA, Tangerang - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan pentingnya menjaga dan mengembangkan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pembangunan perumahan, industri, pergudangan, hingga kawasan investasi tidak boleh mengorbankan ketersediaan lahan pangan secara terus-menerus.

Hal tersebut disampaikan Azis saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan permasalahan pertanahan dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), ke Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (23/9/2026).

Azis mengatakan, kebijakan ketahanan pangan saat ini perlu ditempatkan sebagai salah satu agenda utama negara. Hal itu sejalan dengan tekad pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.

“Ketahanan pangan ini melalui kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto bukan dipandang sebagai program yang tidak penting, tapi program utama. Kita sudah berkeinginan, sudah bertekad, Indonesia tidak impor pangan lagi,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Menurutnya, upaya mencapai ketahanan pangan membutuhkan dukungan ketersediaan lahan, termasuk LSD dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, ia mengakui kondisi di lapangan menghadapi persoalan karena sebagian lahan yang sebelumnya merupakan area pertanian telah beralih fungsi untuk berbagai kebutuhan pembangunan.

“LSD-nya sendiri sekarang sudah mulai kurang karena dipindahkan (dialihfungsikan) pada perumahan, pergudangan, dan pabrik,” ungkapnya.

Azis menilai kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan dengan mempertentangkan kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah, baik melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maupun Kementerian Pertanian, perlu menghadirkan solusi yang dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan ketahanan pangan.

“Kalau izin-izin itu sudah keluar, bagaimana itu diselesaikan? Tetapi pada saat yang sama, potensi di Tangerang ini masih luas. Mana daerah yang bisa di-upgrade untuk menjadi lahan baku sawah? Ajukan kepada pemerintah pusat agar ada irigasinya,” jelasnya.

Ia mendorong pemerintah melakukan pemetaan secara berkelanjutan terhadap potensi lahan pertanian di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, data mengenai kondisi faktual lahan harus terus disesuaikan dengan data administrasi agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Azis menyebut Kabupaten Tangerang memiliki sekitar 14 ribu hektare LSD. Selain itu, terdapat pula lahan yang berpotensi dikembangkan menjadi lahan sawah, tetapi belum memiliki dukungan irigasi.

“Kesuaian antara faktual dan data itu harus dilakukan terus-menerus. Tidak semudah seperti yang kita rapatkan hari ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Legislator dari dapil Jawa Tengah VI itu menekankan bahwa konsep LP2B tidak semata-mata berbicara mengenai sawah. Menurutnya, ketahanan pangan juga mencakup berbagai komoditas lain seperti jagung dan hortikultura. Karena itu, potensi lahan pangan perlu dipetakan secara lebih luas sesuai karakteristik wilayah.

Ia juga meminta pemerintah pusat tidak mudah menyerah ketika target perlindungan lahan pangan di suatu daerah menghadapi kendala. Jika terdapat lahan yang harus dialihkan untuk kebutuhan pembangunan, pemerintah perlu menyiapkan alternatif lahan pangan di wilayah yang sama.

“Kalau misalkan ini kemudian dialihkan untuk perumahan, gantinya di sini. Jangan mudah menyerah kemudian bilang nanti kalau ini tidak tercapai kita ambil dari daerah lain,” tegasnya.

Azis menilai ketahanan pangan memiliki dimensi yang sangat lokal. Setiap daerah perlu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari daerah lain ketika terjadi gangguan produksi atau paceklik.

“Kalau terjadi paceklik, daerah ini tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri, mengharapkan kabupaten lain, kabupaten lain juga sama. Gimana? Ini soal perut, bukan soal main-main,” katanya.

Karena itu, Azis menegaskan pengembangan lahan untuk mendukung ketahanan pangan harus terus dilakukan melalui inovasi pertanian dan pemanfaatan teknologi. Ia mencontohkan praktik pertanian modern di sejumlah negara yang mampu mengoptimalkan lahan secara produktif, termasuk melalui sistem pertanian bertingkat.

“Tidak boleh kemudian mudah menyerah. Apalagi mengatakan, ‘sudah, nanti provinsi lain, kabupaten lain’. Tidak boleh begitu. Karena urusan perut itu bukan masalah provinsi lain. Urusan masing-masing kabupaten, masing-masing desa,” pungkasnya. 

Diketahui, dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2026 Pasal 19 ayat a disebutkan bahwa menetapkan bahwa Pemerintah Pusat akan memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah jika Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang akan menjadi bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang lebih dari 87 persen  dari total luasan lahan baku sawah di wilayahnya. (rr/rdn)