//
Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang.|Foto : Sai/Andri
PARLEMENTARIA, Kota Tangerang - Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe menyoroti budaya setor di lingkungan pemasyarakatan yang dinilai dapat membuka celah terjadinya pungutan liar (pungli). Ia meminta budaya tersebut dihapus sebagai bagian dari pembenahan sistem pemasyarakatan agar kebijakan dan layanan baru tidak menjadi ruang bagi praktik pungli.
“Yang saya khawatirkan itu adalah punglinya. Kenapa pungli ini bisa terjadi? Karena masih ada budaya setor tadi. Yang bawah nyetor ke atas, yang atas nyetor ke bawah, sampai ke atas lagi,” ujar Prana dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang, Banten, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, penghapusan budaya setor perlu menjadi bagian dari pembenahan lingkungan pemasyarakatan. Tanpa perbaikan pada sistem tersebut, berbagai kebijakan baru berisiko menciptakan celah bagi munculnya praktik pungli.
“Kalau budaya setornya tidak dihilangkan, maka pungli-pungli itu pasti akan terjadi,” tegasnya.
Prana juga menyoroti pentingnya penyediaan bilik keluarga bagi warga binaan, khususnya mereka yang menjalani masa pidana dalam waktu lama. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat mendukung warga binaan mempertahankan hubungan dengan keluarga sebagai bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial.
“Apalagi yang hukumannya itu lama, sampai di atas lima tahun. Jangankan satu-dua tahun saja sudah tidak tahan lagi,” katanya.
Namun, Prana mengingatkan agar penerapan kebijakan baru, termasuk penyediaan bilik keluarga, disertai sistem pengawasan yang kuat sehingga tidak membuka celah pungli.
“Jangan sampai hal-hal baru yang seperti ini malah muncul lagi nanti. Pungli-pungli baru, ladang-ladang pungli baru. Itu yang tidak kita inginkan,” ujarnya.
Untuk mencegah praktik tersebut, Prana mendorong pemasyarakatan memanfaatkan teknologi dan memperkuat digitalisasi layanan. Menurutnya, penggunaan sistem digital dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual sekaligus mempersempit ruang terjadinya pungli.
“Komisi XIII tentu akan terus mengawasi. Dan tidak hanya mengawasi, mengoreksi saja. Tapi juga memberikan solusi. Sistem di pemasyarakatan ini harus sudah berteknologi. Digitalisasi itu sangat penting,” pungkas Politisi Fraksi Partai PKB itu. (sai/um)
