//
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama seluruh mitra kerja di Gedung DPR RI, Jakarta.|Foto: Runi/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk program Trans Tuntas dalam pembahasan anggaran Kementerian Transmigrasi Tahun Anggaran 2027. Ia meminta pemerintah meninjau kembali distribusi anggaran agar lebih proporsional dan tidak mengurangi dukungan terhadap program-program prioritas lainnya.
Hal tersebut disampaikan Mori dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama seluruh mitra kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Menurutnya, terdapat penambahan anggaran yang cukup besar untuk sektor transmigrasi sehingga perlu dikaji kembali komposisinya.
“Transmigrasi tadinya anggarannya sekitar Rp400 miliar, kemudian ada tambahan sekitar Rp500-an miliar dari perencanaan. Tetapi kami melihat fokus anggarannya terlalu tinggi di transmigrasi,” ujar Mori.
Menurut Mori, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali distribusi anggaran agar tidak terlalu terkonsentrasi pada program Trans Tuntas. Pasalnya, masih terdapat sejumlah program unggulan Kementerian Transmigrasi lainnya yang juga membutuhkan dukungan anggaran.
“Banyak hal lain yang sebenarnya bisa Bapak fokuskan. Kami melihat ini tidak imbang, padahal apa yang akan dilakukan di transmigrasi banyak bersinggungan dengan BPN dan juga Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Ia menilai keterkaitan program transmigrasi dengan kementerian dan lembaga lain perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas anggaran. Dengan demikian, setiap program dapat berjalan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan masing-masing.
Mori juga mengingatkan pentingnya kesinambungan program dari satu tahun anggaran ke tahun berikutnya. Menurutnya, jangan sampai konsentrasi anggaran pada satu program justru membuat program unggulan lainnya kehilangan dukungan pada 2027.
“Kami khawatir kalau Bapak betul-betul hanya fokus pada Trans Tuntas, cita-cita Bapak dengan program itu justru terganggu. Program-program unggulan Bapak yang lain juga perlu mendapatkan sentuhan,” tegasnya.
Karena itu, Mori mendorong Kementerian Transmigrasi melakukan penataan kembali terhadap distribusi anggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas serta keberlanjutan program yang telah berjalan.
Menurutnya, kebijakan anggaran tidak hanya perlu diarahkan untuk menyelesaikan satu agenda besar, tetapi juga memastikan program-program lainnya tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap pemerintah dapat menyusun komposisi anggaran yang lebih seimbang sehingga target pembangunan transmigrasi dapat dicapai tanpa mengorbankan keberlanjutan program prioritas lainnya. (ayu/aha)
