Lasarus Dorong Pemerataan Anggaran untuk Penguatan Kawasan Transmigrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Transmigrasi memastikan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan kawasan transmigrasi benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, masih banyak kawasan transmigrasi yang membutuhkan perhatian pemerintah, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana dasar.

Hal tersebut disampaikan Lasarus menyusul pemaparan Menteri Transmigrasi terkait RKA (Rencana kerja dan anggaran) Kementerian Transmigrasi. Dimana dalam paparannya Kementerian Transmigrasi itu mengalokasikan anggaran untuk program Trans Tuntas yang sangat besar dibanding ke empat program lainnya, yakni, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Gotong Royong, dan Trans Karya Nusa yang sejatinya juga perlu mendapat porsi yang imbang. Mengingat kondisi masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai persoalan di kawasan transmigrasi.

“Tadi banyak komplain dari teman-teman anggota (Komisi V) terkait program Trans Tuntas ini yang menyerap anggaran sangat besar di kementerian Transmigrasi. Sementara kami berharap anggaran yang terbatas ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat di kawasan transmigrasi,” ujar Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama seluruh mitra kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, pembangunan kawasan transmigrasi tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan administrasi dan pertanahan. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Dimana hal itu ada dalam program lain di luar Program Trans Tuntas. 

Lasarus mencontohkan masih adanya kawasan transmigrasi yang sulit diakses akibat kondisi jalan yang kurang memadai. Selain itu, sejumlah fasilitas umum seperti balai pertemuan yang sebelumnya digunakan masyarakat untuk berkumpul, rapat, dan berdiskusi juga banyak yang tidak terurus.

“Untuk keluar dari kawasan transmigrasi saja, beberapa wilayah masih terisolasi. Sekarang kita terbantu dengan program Kementerian PU, seperti Inpres Jalan Daerah, sehingga akses sudah mulai terbuka. Tetapi sarana dan prasarana lainnya juga perlu diperhatikan,” jelasnya.

Ia menilai pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur di kawasan transmigrasi karena keterbatasan kemampuan anggaran. Bahkan, menurutnya, Dana Desa juga belum cukup untuk mengatasi seluruh kebutuhan tersebut.

“Daerah membangun sarana prasarana transmigrasi hari ini tidak bisa karena kemampuan infrastrukturnya terbatas. Kita juga sama-sama tahu, mengandalkan Dana Desa pun berat, walaupun kawasan transmigrasi itu berstatus desa,” katanya.

Karena itu, Lasarus mendorong adanya pembagian peran dan koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Transmigrasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ia menilai setiap kementerian perlu menjalankan intervensi sesuai kewenangannya agar persoalan di kawasan transmigrasi dapat ditangani secara lebih menyeluruh.

“Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa sebetulnya memiliki sisi koordinasi dan supervisi yang perlu diperkuat. Kewenangan kementerian dan lembaga lain juga perlu dioptimalkan agar masing-masing dapat fokus pada persoalan yang memang menjadi kewenangannya,” ujarnya.

Lasarus mencontohkan, Kementerian Pekerjaan Umum dapat berfokus pada pembangunan jalan, sedangkan Kementerian Transmigrasi dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana lain yang belum tersentuh kementerian atau lembaga lain.

“Saya lebih ingin sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi yang cenderung ditinggalkan karena nyaris tidak bertuan itu lebih diperhatikan. Kementeriannya ada, tetapi anggarannya kecil dan belum menyentuh kebutuhan yang ada di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Lasarus menilai pengembangan investasi di kawasan transmigrasi juga harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia mengatakan, investasi akan lebih sulit berkembang apabila kebutuhan dasar masyarakat setempat masih belum terpenuhi.

“Kita bicara investasi bukan berarti kami tidak setuju. Tetapi di lokasi transmigrasi mana orang mau berinvestasi kalau masyarakatnya sendiri masih berjuang untuk mencari makan dan menyekolahkan anak? Keseharian mereka masih berat,” tuturnya.

Lasarus mencontohkan, pada musim hujan masyarakat di sejumlah kawasan transmigrasi masih kesulitan membawa hasil pertanian keluar wilayah akibat kondisi jalan yang buruk. Padahal, hasil pertanian seperti sayuran menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat.

“Kondisi jalannya sudah tidak karuan. Lingkungannya juga karena tidak terurus akhirnya terabaikan. Bahkan ada transmigran yang memilih kembali karena lokasi transmigrasi tersebut belum menjanjikan kehidupan yang lebih baik,” katanya.

Karena itu, Lasarus menegaskan pentingnya memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan transmigrasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menyatakan pandangannya sejalan dengan masukan Mori Hanafi mengenai perlunya penataan kembali komposisi anggaran.

“Kita sambut cara berpikir Pak Menteri. Tetapi yang paling penting, apakah dana yang ada itu bisa dirasakan oleh kawasan transmigrasi dan masyarakatnya?” tegasnya.

Lasarus menambahkan, Komisi V mendukung upaya pemerintah mengembangkan kawasan transmigrasi. Namun, pembangunan tersebut perlu diiringi dengan pemerataan anggaran, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta perhatian terhadap kebutuhan masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi. (ayu/aha)