//
Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi.|Foto: Oji/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kecelakaan beruntun kereta api di kawasan Bekasi Timur memicu sorotan tajam dari DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Peristiwa bermula di perlintasan sebidang Bulak Kapal, Bekasi, ketika sebuah taksi listrik milik Green SM berada di jalur rel dan tertabrak KRL yang melintas. Insiden awal ini memicu gangguan operasional kereta rel listrik (KRL) hingga menyebabkan rangkaian berhenti di jalur.
Situasi semakin memburuk ketika kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah Stasiun Gambir menuju Surabaya terlibat kecelakaan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Rangkaian kejadian ini menunjukkan adanya efek berantai dari kecelakaan di perlintasan.
“Kami sangat prihatin atas tragedi ini. Penanganan korban harus menjadi prioritas utama,” ujar Mori dalam keterangan yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berhenti pada penanganan darurat semata. Menurutnya, evaluasi sistemik harus segera dilakukan, termasuk terhadap operasional perusahaan transportasi yang terlibat.
Mori juga meminta pemerintah memanggil manajemen Green SM guna memastikan seluruh armada yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan laik jalan.
"Selain itu, pentingnya peningkatan pengawasan di perlintasan sebidang yang selama ini dikenal rawan kecelakaan," ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Di sisi lain, Mori mengapresiasi respons cepat pemerintah dan aparat dalam menangani insiden tersebut. Ia menyebut langkah sigap dari berbagai pihak sebagai bukti kehadiran negara dalam situasi darurat.
“Terima kasih kepada Presiden, serta jajaran Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI, dan Polri yang bergerak cepat melakukan evakuasi,” katanya.
Ia menekankan bahwa tragedi ini harus menjadi momentum pembenahan serius dalam sistem keselamatan transportasi nasional, khususnya di sektor perkeretaapian. (rdn)
