Kecelakaan Kereta Bekasi, Alarm Evaluasi Keselamatan Transportasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kecelakaan kereta di Bekasi Timur harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi nasional. Tragedi yang menelan korban jiwa itu dinilai tidak boleh berhenti sebagai insiden semata, melainkan harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola keselamatan transportasi publik.

Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan layanan transportasi. Menurutnya, kecelakaan di Bekasi Timur menunjukkan bahwa sistem transportasi nasional masih menyisakan persoalan serius, baik dari sisi pengawasan, integrasi moda, maupun mitigasi risiko di lapangan.

“Tragedi ini harus menjadi alarm keras. Jangan berhenti pada belasungkawa, tetapi harus menjadi momentum evaluasi total terhadap sistem keselamatan transportasi kita,” ujar Kawendra dalam Diskusi Forum Dialektika bertema Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Momentum Evaluasi Kebijakan Transportasi Nasional di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Ia menilai, kecelakaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan keselamatan transportasi tidak dapat dilihat secara parsial. Pemerintah, kata dia, harus memastikan sistem transportasi nasional dibangun dengan pendekatan yang terintegrasi, mulai dari penguatan infrastruktur, disiplin operasional, hingga pengawasan lintas moda.

Menurut Kawendra, kecelakaan di simpul transportasi seperti Bekasi Timur juga memperlihatkan pentingnya pembenahan sistem transportasi secara menyeluruh. Sebab, risiko keselamatan tidak hanya terletak pada moda utama seperti kereta api, tetapi juga pada tata kelola kawasan transportasi secara keseluruhan.

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini juga menekankan bahwa evaluasi pascakecelakaan harus diarahkan pada perbaikan sistem, bukan sekadar penanganan jangka pendek. Dalam konteks itu, pemerintah perlu menjadikan keselamatan sebagai fondasi utama kebijakan transportasi nasional, bukan sekadar pelengkap dari agenda mobilitas.

Kawendra juga mengingatkan bahwa transportasi publik adalah layanan dasar yang menyangkut keselamatan warga negara. Karena itu, negara tidak boleh membiarkan persoalan keselamatan diselesaikan secara reaktif setiap kali tragedi terjadi. “Keselamatan publik harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Ini bukan sekadar soal mobilitas, tapi soal perlindungan negara kepada warganya,” tegasnya.

Ia berharap tragedi Bekasi Timur menjadi titik balik bagi pemerintah untuk mempercepat evaluasi dan pembenahan kebijakan transportasi nasional secara lebih serius, terukur, dan berorientasi pada keselamatan publik. (fa/aha)