//
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko usai agenda Diskusi Forum Dialektika di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2026). Foto : Mario/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Percepatan pembangunan Double-Double Track (DDT) dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk membenahi keselamatan dan tata kelola perkeretaapian nasional pascakecelakaan di Bekasi Timur. Pemisahan jalur antara kereta komuter dan kereta jarak jauh dinilai mendesak agar kepadatan lintasan tidak terus menimbulkan risiko keselamatan di jalur padat seperti Bekasi hingga Cikarang.
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menegaskan bahwa tragedi Bekasi Timur harus menjadi momentum untuk mempercepat kebijakan pembangunan DDT, khususnya pada lintasan yang melayani perjalanan komuter dan antarkota secara bersamaan. Menurutnya, selama jalur KRL dan kereta jarak jauh masih berbagi lintasan yang sama, potensi gangguan dan kecelakaan akan tetap tinggi.
“Momentum ini harus kita gunakan untuk mempercepat DDT. Jalur kereta komuter dan kereta jarak jauh wajib dipisah agar sistem operasi lebih aman dan tidak saling mengganggu,” ujar Sudjatmiko saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan DDT selama ini baru menjangkau Stasiun Bekasi. Sementara lintasan Bekasi hingga Cikarang yang justru memiliki intensitas perjalanan tinggi masih menggunakan jalur campuran antara KRL dan kereta jarak jauh. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu titik lemah dalam sistem operasi perkeretaapian, karena gangguan pada satu moda dapat langsung berdampak pada moda lainnya.
Menurut Sudjatmiko, idealnya jalur komuter dan kereta antarkota dipisahkan penuh agar pergerakan masing-masing moda tidak saling bersinggungan. Dengan skema DDT, jalur KRL akan melayani mobilitas harian perkotaan, sementara jalur lain dikhususkan untuk kereta jarak jauh dan logistik. Pemisahan ini dinilai penting untuk menekan risiko gangguan operasi sekaligus meningkatkan keselamatan dan ketepatan waktu perjalanan.
Legislator Fraksi PKB ini menambahkan, percepatan DDT kini lebih realistis karena persoalan lahan disebut tidak lagi menjadi hambatan utama. Sebagian lahan untuk pengembangan jalur hingga Cikarang, kata dia, telah dibebaskan sehingga pemerintah tinggal mempercepat eksekusi pembangunan.
Selain mendorong DDT, Sudjatmiko juga menekankan pentingnya penanganan jangka pendek melalui peningkatan keselamatan perlintasan sebidang, termasuk pemasangan palang otomatis di 1.800 titik rawan. Namun, ia menegaskan langkah itu hanya solusi sementara. Dalam jangka panjang, keselamatan perkeretaapian tetap harus ditopang oleh pemisahan jalur dan modernisasi sistem operasi.
“Palang otomatis itu penting untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang, jawabannya tetap pemisahan jalur melalui DDT agar sistem kereta kita lebih aman dan modern,” tegas Politisi asal Dapil Jawa Barat VI itu. (fa/aha)
