Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi I DPR RI mendorong optimalisasi fungsi ganda Pangkalan Udara (Lanud) Husein Sastranegara di Kota Bandung, Jawa Barat, pasca reaktivasi rute penerbangan sipil di bandara tersebut.
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (28/6/2026). Hal ini dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan RUU tersebut.
PARLEMENTARIA, Manado – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada hari Jumat (28/8/2026). Kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang penataan daerah otonomi baru, sekaligus menyerap aspirasi pemerintah daerah, akademisi, dan pendidik terkait percepatan pembangunan wilayah kepulauan.
PARLEMENTARIA, Bandung - Wakil Ketua Komisi I Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai perlunya peningkatan infrastruktur, kenaikan status pangkalan, serta penambahan personel TNI Angkatan Udara (TNI AU) di wilayah Bandung. Langkah strategis tersebut mendesak dilakukan guna mengikuti perkembangan zaman yang semakin kompleks.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menandai momentum Hari Ulang Tahun ke-81 DPR RI, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan menegaskan kembali komitmennya dalam menghadirkan produk legislasi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.
PARLEMENTARIA, Bandung - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan pentingnya modernisasi fasilitas pendukung, termasuk alutsista bagi TNI AU, untuk benar-benar menjamin keamanan nasional. Hal ini diungkapkannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI di Lanud Sulaiman, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/8/2026).
PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menekankan bahwa penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan kolaborasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Basarnas, BNPB, TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Sebab itu, tegasnya, seluruh kementerian dan lembaga harus saling bersinergi demi mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana.
PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menegaskan dukungan Komisi V DPR RI terhadap percepatan pembangunan Underpass Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten. Infrastruktur ini bernilai krusial karena sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di kawasan tersebut.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 disusun dengan pendekatan yang optimistis dan ekspansif untuk mempercepat pembangunan nasional.
PARLEMENTARIA, Tangerang – Komisi V DPR RI memastikan pembangunan sekaligus pelebaran infrastruktur jalan di Kawasan Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten, mampu mengurai kemacetan yang belasan tahun menjadi persoalan masyarakat setempat. Meski demikian, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan, pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kelancaran mobilitas masyarakat.
PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Langkah tersebut dinilai penting menyusul masih terjadinya karhutla di sejumlah wilayah, antara lain Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah agar efektivitas koordinasi kinerja dapat ditingkatkan. Sorotan ini mengemuka setelah diketahui Badan Bank Tanah selama ini belum pernah menggelar rapat komite bersama Menteri ATR/BPN, Menkeu, dan Menteri Pekerjaan Umum sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Padahal, kelancaran koordinasi komite sangat menentukan eksekusi kebijakan dan penyelesaian hambatan di lapangan.