Berita Terbaru

Transfer ke Daerah 2027 Sebesar 2,55–2,79 Persen PDB Harus Berdampak bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada Tahun Anggaran 2027 harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan kesejahteraan di seluruh daerah. Demi mendukung tujuan tersebut, Banggar DPR bersama Pemerintah menyepakati alokasi TKD pada kisaran 2,55–2,79 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Digitalisasi ATR/BPN Harus Diimbangi Mental ASN Mudahkan Pelayanan Pertanahan

Digitalisasi ATR/BPN Harus Diimbangi Mental ASN Mudahkan Pelayanan Pertanahan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan percepatan layanan pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak cukup hanya mengandalkan transformasi digital. Menurutnya, kualitas pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh perpaduan antara kemajuan teknologi dan mental aparatur sipil negara (ASN) yang berorientasi pada pelayanan.

DPR Setujui Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi OJK Periode 2023–2028

DPR Setujui Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi OJK Periode 2023–2028

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengangkatan Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023–2028. Persetujuan tersebut diambil setelah DPR mendengarkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang disampaikan Komisi XI DPR RI dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Perhatikan Kebutuhan Biologis Warga Binaan Demi Antisipasi Penyakit Menular di Lapas

Perhatikan Kebutuhan Biologis Warga Binaan Demi Antisipasi Penyakit Menular di Lapas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memberikan perhatian serius terhadap problematika pemenuhan kebutuhan biologis dan ancaman penyakit menular seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Isu ini mengemuka usai Panja Pemasyarakatan Komisi XIII DPR menyerap masukan dari sejumlah pakar dan praktisi.

Banggar Dorong APBN 2027 Perkuat Hilirisasi dan Ciptakan Hingga 3,49 Juta Lapangan Kerja

Kesejahteraan Rakyat2 Juli 2026

Banggar Dorong APBN 2027 Perkuat Hilirisasi dan Ciptakan Hingga 3,49 Juta Lapangan Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong agar kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional sebagai strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Cucun Minta Implementasi Skema 92:8 Benar-Benar Tingkatkan Kesejahteraan Ojol

Kesejahteraan Rakyat

Cucun Minta Implementasi Skema 92:8 Benar-Benar Tingkatkan Kesejahteraan Ojol

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai diperlukan aturan teknis yang lebih rinci agar implementasi kebijakan pembagian pendapatan sebesar 92 persen bagi pengemudi ojek online (ojol) dan 8 persen bagi perusahaan aplikator dapat berjalan sesuai tujuan serta tidak merugikan para mitra pengemudi.

Banggar: Kebijakan Fiskal 2027 Harus Dorong Pertumbuhan Negara Berkualitas dan Jaga Keberlanjutan APBN

Kesejahteraan Rakyat2 Juli 2026

Banggar: Kebijakan Fiskal 2027 Harus Dorong Pertumbuhan Negara Berkualitas dan Jaga Keberlanjutan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara. Melalui pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 bersama Pemerintah dan Bank Indonesia, pihaknya menyepakati kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, namun tetap terukur sekaligus prudensial di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Desy Ratnasari Dorong Penerapan Personalized Treatment di Fasilitas Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat

Desy Ratnasari Dorong Penerapan Personalized Treatment di Fasilitas Kesehatan

PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, mendorong fasilitas kesehatan untuk mengoptimalkan penerapan personalized treatment, yakni pendekatan pelayanan medis yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, serta kondisi masing-masing pasien.

Kolaborasi Sinergis dengan Dunia Akademisi Jadi Energi Tambahan Fungsi Pengawasan BAKN

Kolaborasi Sinergis dengan Dunia Akademisi Jadi Energi Tambahan Fungsi Pengawasan BAKN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menilai kolaborasi aktif antara lembaga legislatif dan dunia akademisi menjadi elemen krusial dalam menjaga transparansi anggaran pemerintah. Masukan kritis dari generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa, dinilai menjadi energi tambahan yang sangat berharga bagi penguatan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BAKN.

Pengelolaan Lapas Harus Hadirkan Rasa Keadilan bagi Publik

Pengelolaan Lapas Harus Hadirkan Rasa Keadilan bagi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti fantastisnya alokasi anggaran belanja negara yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan pokok warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Guna memberikan asas keadilan bagi publik, ia mendorong adanya program pemberdayaan yang membuat warga binaan dapat berkontribusi secara produktif.

Prioritaskan Rehabilitasi Korban Narkoba Demi Atasi Overcrowded Lapas