•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Konflik Lahan Bayangi KEK Pariwisata, Novita Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola

Industri dan Pembangunan2 Juli 2026

Konflik Lahan Bayangi KEK Pariwisata, Novita Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengkritik tajam terhadap tata kelola pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang dinilai masih terlalu berorientasi pada investasi, namun belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat.

2 Juli 2026

Komisi I: Pembahasan RUU Ketahanan Siber Akan Libatkan Partisipasi Publik

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I: Pembahasan RUU Ketahanan Siber Akan Libatkan Partisipasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, keterlibatan publik menjadi bagian penting agar regulasi yang disusun mampu menjawab berbagai tantangan keamanan siber yang terus berkembang.

Diplomasi Parlemen Lebih Lentur, Ekonomi Daerah Bisa Go Global!

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Diplomasi Parlemen Lebih Lentur, Ekonomi Daerah Bisa Go Global!

PARLEMENTARIA, Semarang – Diplomasi parlemen dinilai memiliki ruang gerak yang lebih lentur dalam membuka peluang kerja sama internasional. Sehingga, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) berkepentingan untuk menyinergikan agenda diplomasi dengan penguatan ekonomi daerah dan perluasan akses pasar bagi produk unggulan lokal.

Puan Hormati Putusan MK Soal Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Puan Hormati Putusan MK Soal Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kepala daerah yang pemilihannya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurutnya, DPR akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Puan Dorong Penetapan Komisaris BUMN Diambil dari Profesional dan Kompeten

Industri dan Pembangunan2 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Puan Dorong Penetapan Komisaris BUMN Diambil dari Profesional dan Kompeten

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar penetapan pejabat di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diambil dari orang-orang profesional yang kompeten. Hal ini menyusul ramainya perhatian publik mengenai pemilihan komisaris di salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero).

Saat PHK Mengancam, Jaring Pengaman Pekerja Perlu Diperkuat

Kesejahteraan Rakyat2 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Saat PHK Mengancam, Jaring Pengaman Pekerja Perlu Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membayangi sektor industri dinilai harus direspons tidak hanya dengan upaya menahan laju PHK, tetapi juga memastikan pekerja memiliki jaring pengaman yang memadai ketika kehilangan mata pencaharian. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani menilai perlindungan terhadap pekerja terdampak menjadi langkah yang tidak kalah penting di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya ketidakpastian dunia usaha.

Saldo Pelaku UMKM di TikTok Belum Cair, Komisi VII Dalami Duduk Perkaranya

Industri dan Pembangunan2 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Saldo Pelaku UMKM di TikTok Belum Cair, Komisi VII Dalami Duduk Perkaranya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Persoalan saldo hasil penjualan yang belum dapat dicairkan oleh sejumlah pelaku UMKM di platform TikTok menjadi perhatian DPR RI. Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, kepastian hak pelaku usaha untuk memperoleh hasil penjualannya dinilai penting agar aktivitas usaha tetap berjalan dan tidak semakin menambah beban masyarakat.

Perkuat DIM, RUU Pemilu Akan Serap Aspirasi dari Parpol Non-Parlemen dan Ormas

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat DIM, RUU Pemilu Akan Serap Aspirasi dari Parpol Non-Parlemen dan Ormas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan Komisi II DPR RI akan melakukan safari ke sejumlah partai politik non-parlemen dan organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Keberhasilan Pajak Marketplace Dinilai Harus Diukur dari Kemudahan UMKM Berusaha

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Keberhasilan Pajak Marketplace Dinilai Harus Diukur dari Kemudahan UMKM Berusaha

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keberhasilan kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) dinilai tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya penerimaan negara. Pihaknya berpandangan, kebijakan tersebut baru dapat dikatakan berpihak kepada pelaku usaha apabila mampu memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menjalankan usahanya, sekaligus mendorong tumbuhnya kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Andi Yuliani: RAPBN 2027 Harus Perkuat UMKM dan Ekonomi Rakyat

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Andi Yuliani: RAPBN 2027 Harus Perkuat UMKM dan Ekonomi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata hingga ke daerah.

Potensi Tumpang Tindih dengan BPS, Pembahasan RUU SDI Harus Sejalan dengan RUU Statistik

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Potensi Tumpang Tindih dengan BPS, Pembahasan RUU SDI Harus Sejalan dengan RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menyoroti adanya potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga serta kesenjangan teknologi keamanan data di antara instansi mitra kerja.

KADIN Dapat Terlibat Aktif dalam Akselerasi Diplomasi Parlemen untuk Eksekusi Peluang Bisnis

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

KADIN Dapat Terlibat Aktif dalam Akselerasi Diplomasi Parlemen untuk Eksekusi Peluang Bisnis

PARLEMENTARIA, Semarang – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penguatan kolaborasi antara parlemen dengan dunia usaha guna mengakselerasi eksekusi kerja sama hasil diplomasi internasional. Karena itu, BKSAP secara terbuka mengajak semua pihak, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, untuk terlibat aktif mendampingi parlemen saat menerima kunjungan delegasi asing maupun dalam grup kerja sama bilateral.