Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepatuhan perusahaan batubara terhadap kewajiban pasokan domestik dipertanyakan Anggota Komisi XII DPR RI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo di Ruang Rapat Komisi XII DPR, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi global sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikannya melalui wawancara langsung dengan Parlementaria usai rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI bergerak cepat merespons berbagai masukan teknis dari para akademisi dan praktisi dalam membenahi tata kelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Usai menggelar Rapat Panja Pemasyarakatan, komisi yang membidangi isu hukum dan HAM ini berkomitmen mendorong terobosan baru dengan menginisiasi rapat koordinasi (rakor) berskala besar yang melibatkan lintas komisi dan lintas lembaga.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah menegaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan di Panitia Kerja (Panja). Persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh delapan fraksi di Komisi XI menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat kerja bersama pemerintah.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai upaya pelindungan cagar budaya memerlukan sinkronisasi berbagai regulasi yang selama ini masih berjalan secara sektoral. Menurutnya, banyaknya aturan yang mengatur kebudayaan dan cagar budaya belum sepenuhnya terhubung sehingga implementasinya di lapangan kerap menemui hambatan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, mengajak regulator dan industri untuk turut berpartisipasi dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi delapan persen sampai dengan tahun 2026 melalui dukungan pembiayaan nasional inovatif dari industri Aset Kripto dan Digital.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan payung hukum permanen menyusul kebijakan pembatasan komisi aplikator ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen, didorong untuk segera hadir. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak pemerintah bersama DPR segera menyusun payung hukum, agar kebijakan yang diputuskan Presiden nantinya makin diperkuat melalui regulasi.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Turki Totok Daryanto menegaskan diplomasi parlemen berperan penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Turki. Melalui kunjungan delegasi Parlemen Turki ke DPR RI, GKSB terus mendorong penguatan kerja sama di berbagai bidang sebagai pelengkap hubungan antarpemerintah.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan Komisi VIII DPR RI akan memelajari pengalaman Parlemen Turki dalam pemberdayaan perempuan. Hal itu sebagai upaya mempercepat pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty memastikan pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan ratusan pelaku UMKM terkait pembekuan akun di platform TikTok Shop. Sebagai langkah awal, Komisi VII akan memanggil pihak TikTok dan Tokopedia guna memperoleh penjelasan secara berimbang sekaligus mencari solusi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menekankan bahwa aspek keamanan data harus menjadi pilar utama dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Ia menyoroti pentingnya jaminan keamanan ketika data antar-instansi mulai diinterkoneksikan dan diintegrasikan.