Berita Terbaru

Industri dan Pembangunan25 Juli 2026

Ade Rezki: Perlindungan Pekerja Migran Harus Dimulai dari Edukasi dan Penempatan Prosedural

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mendorong penguatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Menurutnya, upaya tersebut penting agar masyarakat memahami prosedur penempatan yang benar sehingga memperoleh perlindungan hukum dan jaminan dari negara selama bekerja di luar negeri.

Infrastruktur Pendukung Bendungan Meninting Harus Segera Dituntaskan

Industri dan Pembangunan

Infrastruktur Pendukung Bendungan Meninting Harus Segera Dituntaskan

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian infrastruktur pendukung Bendungan Meninting, Nusa Tenggara Barat (NTB), agar bendungan yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto beberapa minggu lalu dapat berfungsi secara optimal. Menurutnya, keberadaan bendungan tersebut belum memberikan manfaat maksimal karena jaringan irigasi dan sistem penyediaan air minum (SPAM) belum tersedia.

Teti Rohatiningsih Dorong Penguatan Tata Kelola SPPG, Cegah Kejadian Luar Biasa pada MBG

Teti Rohatiningsih Dorong Penguatan Tata Kelola SPPG, Cegah Kejadian Luar Biasa pada MBG

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih menekankan pentingnya penguatan tata kelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai kunci menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, manajemen dapur yang baik akan meminimalkan potensi kejadian luar biasa (KLB), seperti keracunan pangan maupun gangguan distribusi makanan kepada para penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan Teti saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026).

Sri Meliyana: Akses Jaminan Kesehatan Harus Diimbangi Kesiapan Sarana dan SDM

Sri Meliyana: Akses Jaminan Kesehatan Harus Diimbangi Kesiapan Sarana dan SDM

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Aceh yang telah menghadirkan cakupan Universal Health Coverage (UHC) bagi sekitar 95 persen penduduk. Namun, menurutnya, keberhasilan memperluas kepesertaan jaminan kesehatan harus diikuti dengan penguatan kualitas layanan kesehatan, mulai dari ketersediaan sarana, prasarana, hingga tenaga kesehatan.

Yahya Zaini Dorong Pengawasan Ketat SPPG demi Jamin Keamanan Pangan MBG

Yahya Zaini Dorong Pengawasan Ketat SPPG demi Jamin Keamanan Pangan MBG

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ie Masen Kaya Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, layak menjadi percontohan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh. Penilaian tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke lokasi tersebut, Kamis (23/7/2026).

Legislator Sambut Baik Putusan MK soal Sisa Kuota Internet Tak Hangus, Operator Harus Sesuaikan Layanan

Legislator Sambut Baik Putusan MK soal Sisa Kuota Internet Tak Hangus, Operator Harus Sesuaikan Layanan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet pelanggan tidak hangus ketika masa aktif berakhir. Menurutnya, putusan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak konsumen di sektor telekomunikasi.

Bob Hasan: Diferensiasi Fungsi Antar-APH Penting Jaga Profesionalisme Penegakan Hukum

Bob Hasan: Diferensiasi Fungsi Antar-APH Penting Jaga Profesionalisme Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme, proporsionalitas, serta pemisahan fungsi kelembagaan yang jelas (diferensiasi fungsi) antara institusi kepolisian dan kejaksaan. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berintegritas sesuai prinsip due process of law.

Dinamika Internal APH Tidak Ganggu Penegakan Hukum di Kaltara

Dinamika Internal APH Tidak Ganggu Penegakan Hukum di Kaltara

PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan dinamika internal yang terjadi di institusi penegak hukum tidak mengganggu pelaksanaan tugas penegakan hukum di Kalimantan Utara (Kaltara). Menurutnya, sinergi antara Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah tersebut tetap berjalan baik sehingga proses penanganan perkara dapat berlangsung secara optimal.

Wilayah Kepulauan Miliki Rentang Kendali Luas, Pembentukan Kodam Baru di NTT Diperlukan

Wilayah Kepulauan Miliki Rentang Kendali Luas, Pembentukan Kodam Baru di NTT Diperlukan

PARLEMENTARIA, Denpasar – Komisi I DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemekaran dan pembentukan Kodam baru di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk menilai, karakteristik geografis kepulauan di wilayah membutuhkan pendekatan rentang kendali pertahanan yang lebih efektif.

Prinsip ‘Good Neighbour’ Harus Diimbangi Perlindungan Nyata dalam Kebijakan Perbatasan