//
Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI ke Surabaya, Provinsi Jawa Timur.|Foto: Ulfi/Karisma
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara mendukung langkah perbaikan regulasi dan penguatan permodalan industri perkapalan nasional, sekaligus meminta BUMN pelabuhan mengurai kemacetan jalur penyeberangan serta memastikan kedatangan kapal pesiar memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat daerah.
Skema pengelolaan BUMN di bawah Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinilai menjadi momentum besar untuk membenahi bisnis dan regulasi maritim, khususnya dalam mendukung permodalan PT PAL Indonesia agar mampu mengoptimalkan potensi pasar domestik.
"Dengan diambil alihnya oleh Danantara, peluang ke arah perbaikan,baik dari segi regulasi maupun dari segi bisnis ekonomi ini peluangnya sangat bagus. Komisi VI sangat mendukung, terutama terkait PT PAL yang menyampaikan bahwa pasar domestik saja luar biasa permintaannya, cuma konsolidasinya yang belum memadai," Ujar I Nengah saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Persoalan kemacetan berulang di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk saat libur panjang dan hari besar keagamaan juga menjadi perhatian serius, sehingga rencana penambahan armada kapal serta pembukaan pelabuhan baru perlu segera direalisasikan.
"Setiap tahun penyakit antre sampai berjam-jam bahkan berhari-hari selalu terjadi, terutama saat Natal dan Hari Raya Nyepi. Rencana penambahan armada kapal serta pengondisian pelabuhan baru seperti di Celukan Bawang sangat bagus untuk mengurai kepadatan yang ada di Gilimanuk," jelas Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Peningkatan aspek keselamatan pelayaran turut didorong agar peremajaan armada kapal yang usang dan tidak layak operasi menjadi prioritas utama tanpa mengalihkan fokus pada kendala anggaran semata.
"Paling utama adalah safety. Kalau memang kapalnya sudah tua dan tidak layak, itu harus segera diperbaiki atau diganti. Kita jangan membicarakan masalah keuangan dengan mengabaikan masalah keamanan, itu tidak boleh terjadi. Kita siap dukung untuk pengadaan kapal baru ataupun perbaikannya," tegasnya.
Dugaan praktik monopoli bisnis pada kunjungan kapal pesiar di Pelabuhan Benoa Bali, lanjutnya, juga disinggung karena dinilai membatasi perputaran uang turis di daratan dan merugikan pelaku usaha lokal.
"Banyak pengusaha hotel dan restoran di Bali menyampaikan keluhan karena dampak ekonomi dari kapal cruise masih kurang memadai akibat adanya sinyalemen monopoli usaha, di mana tamu dikondisikan belanja di dalam kapal," pungkasnya. (upi/we)
