E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
NTT|Aparat Penegak Hukum|MBG|SDM|Penegakan Hukum|APH|Kalimantan Utara|Pariwisata|layanan kesehatan|SPPG|narkotika|Aceh|Kejaksaan
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 30°C
Lembab: 48%
Angin: 10 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
NTT|Aparat Penegak Hukum|MBG|SDM|Penegakan Hukum|APH|Kalimantan Utara|Pariwisata|layanan kesehatan|SPPG|narkotika|Aceh|Kejaksaan
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 30°C
Lembab: 48%
Angin: 10 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
NTT|Aparat Penegak Hukum|MBG|SDM|Penegakan Hukum|APH|Kalimantan Utara|Pariwisata|layanan kesehatan|SPPG|narkotika|Aceh|Kejaksaan
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 30°C
Lembab: 48%
Angin: 10 km/h
/
/
Berita/Industri dan Pembangunan

Infrastruktur Pendukung Bendungan Meninting Harus Segera Dituntaskan

Diterbitkan
Sabtu, 25 Jul 2026 16.53 WIB
Bagikan:
Infrastruktur Pendukung Bendungan Meninting Harus Segera Dituntaskan

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V di Mataram, NTB.|Foto: Ridwan/Karisma

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian infrastruktur pendukung Bendungan Meninting, Nusa Tenggara Barat (NTB), agar bendungan yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto beberapa minggu lalu dapat berfungsi secara optimal. Menurutnya, keberadaan bendungan tersebut belum memberikan manfaat maksimal karena jaringan irigasi dan sistem penyediaan air minum (SPAM) belum tersedia.

 

Hal tersebut disampaikan Mori saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Mataram, NTB, Rabu (22/7/2026), dengan salah satu agenda membahas perkembangan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

Lihat Juga :

Hinca: Empat Proyek Nasional terkait Pembaruan Substansi Hukum Harus Segera Dituntaskan

Hinca: Empat Proyek Nasional terkait Pembaruan Substansi Hukum Harus Segera Dituntaskan

Masyarakat Berhak Atas Plasma 20 Persen, Kang Aher Minta Konflik HGU Segera Dituntaskan

Masyarakat Berhak Atas Plasma 20 Persen, Kang Aher Minta Konflik HGU Segera Dituntaskan

 

Mori menjelaskan, Presiden Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting menyampaikan bahwa bendungan tersebut diproyeksikan mampu mengairi sekitar 4.000 hektare lahan pertanian sekaligus menjadi sumber air minum bagi masyarakat. Namun hingga kini, kedua fungsi tersebut belum dapat dijalankan.

 

"Bendungan ini sudah diresmikan Presiden dengan harapan dapat mengairi 4.000 hektare sawah dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Namun sampai sekarang fungsi-fungsi itu belum berjalan karena jaringan irigasi maupun jaringan air minumnya belum dibangun," ujar Mori.

 

Ia mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk membangun jaringan SPAM sebenarnya tidak terlalu besar, yakni sekitar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Sementara pembangunan jaringan irigasi masih membutuhkan sekitar Rp200 miliar, ditambah anggaran pembebasan lahan sekitar Rp270 miliar.

 

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada komitmen untuk menuntaskan pembangunan secara menyeluruh. Sebab, tanpa infrastruktur pendukung tersebut, investasi negara sebesar Rp1,4 triliun untuk pembangunan Bendungan Meninting tidak akan memberikan manfaat optimal.

 

"Kalau jaringan-jaringan itu tidak dibangun, bendungan ini praktis hanya berfungsi sebagai pengendali banjir. Padahal nilai investasinya mencapai Rp1,4 triliun. Sangat disayangkan apabila manfaatnya hanya satu fungsi," tegas legislator dari Daerah Pemilihan NTB I tersebut.

 

Mori menilai sebuah bendungan idealnya memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pengendali banjir, penyedia irigasi untuk mendukung swasembada pangan, serta penyedia air baku melalui SPAM bagi masyarakat. Ketiga fungsi tersebut, lanjutnya, harus berjalan bersamaan agar pembangunan bendungan menjadi ekonomis dan memberikan manfaat maksimal.

 

"Kalau ketiga fungsi itu berjalan, maka pembangunan bendungan senilai Rp1,4 triliun menjadi sangat bernilai. Tetapi kalau hanya menjadi penahan banjir, tentu investasi sebesar itu menjadi kurang optimal," katanya.

 

Meski mengakui kondisi fiskal saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, Mori menegaskan penyelesaian Bendungan Meninting harus menjadi prioritas pemerintah. Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah agar pembangunan jaringan irigasi dapat segera dilaksanakan.

 

"Memang masih ada pekerjaan rumah berupa pembebasan lahan sekitar Rp270 miliar. Ini perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jangan sampai bendungan yang sudah diresmikan Presiden justru bertahun-tahun belum bisa dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.

 

Mori berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk menuntaskan seluruh infrastruktur pendukung Bendungan Meninting sehingga manfaat bendungan benar-benar dapat dirasakan masyarakat, baik dalam mendukung ketahanan pangan, penyediaan air bersih, maupun pengendalian banjir.

 

Sebagai informasi, Bendungan Meninting merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sekitar 12 juta meter kubik dan diproyeksikan mampu mengairi sekitar 1.500 hektare daerah irigasi eksisting serta 2.500 hektare daerah irigasi baru, sehingga total layanan irigasinya mencapai sekitar 4.000 hektare. Selain berfungsi sebagai penyedia air baku bagi masyarakat, Bendungan Meninting juga dirancang untuk mereduksi potensi banjir di wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan sumber daya air di Lombok. (rdn/aha)

Berita terkait

Hinca: Empat Proyek Nasional terkait Pembaruan Substansi Hukum Harus Segera Dituntaskan
Politik dan Keamanan
Hinca: Empat Proyek Nasional terkait Pembaruan Substansi Hukum Harus Segera Dituntaskan
Masyarakat Berhak Atas Plasma 20 Persen, Kang Aher Minta Konflik HGU Segera Dituntaskan
Politik dan Keamanan
Masyarakat Berhak Atas Plasma 20 Persen, Kang Aher Minta Konflik HGU Segera Dituntaskan
Harga Gabah Anjlok, Daniel Johan: Negara Harus Segera Hadir
Industri dan Pembangunan
Harga Gabah Anjlok, Daniel Johan: Negara Harus Segera Hadir
Tags:#Infrastruktur#SPAM#Bendungan#Bendungan Meninting
Sebelumnya

Teti Rohatiningsih Dorong Penguatan Tata Kelola SPPG, Cegah Kejadian Luar Biasa pada MBG

Selanjutnya

Ade Rezki: Perlindungan Pekerja Migran Harus Dimulai dari Edukasi dan Penempatan Prosedural

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1042)
  • Industri dan Pembangunan(3656)
  • Isu Lainnya(1037)
  • Kesejahteraan Rakyat(3631)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4465)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Syarat dan Ketentuan Umum
 AIPA

Link : https://ksap.dpr.go.id/

Instagram

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
NTT|Aparat Penegak Hukum|MBG|SDM|Penegakan Hukum|APH|Kalimantan Utara|Pariwisata|layanan kesehatan|SPPG|narkotika|Aceh|Kejaksaan
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 30°C
Lembab: 48%
Angin: 10 km/h