Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara yang dinilai optimal dalam menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya, BNNP Kalimantan Utara dinilai mampu melampaui target penanganan kasus yang telah ditetapkan.
PARLEMENTARIA, Denpasar – Komisi I DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan peta jalan (roadmap) dan percepatan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Kodam XXVII/Sobe Sonbai. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat postur pertahanan negara di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
PARLEMENTARIA, Lombok Barat - Komisi I DPR RI mendorong Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi untuk memperkuat pemberdayaan SDM lokal serta menyiapkan sistem cadangan kelistrikan guna menjaga keandalan layanan telekomunikasi di wilayah kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
PARLEMENTARIA, Timika – Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap penguatan kelembagaan penegak hukum dan keutuhan wilayah Papua. Perhatian khusus itu diberikan kepada Kapolda Papua Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua, dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III ke Timika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026).
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai potensi pariwisata Jawa Timur yang sangat beragam belum dikelola secara fokus dan terintegrasi. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya rata-rata lama tinggal (length of stay) wisatawan sehingga dampak ekonomi yang dihasilkan belum optimal.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi VII DPR RI menyoroti dugaan buruknya tata kelola di Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang belakangan menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut dinilai menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan destinasi wisata berbasis satwa, dengan mengedepankan aspek kesejahteraan hewan dan tata kelola yang akuntabel.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi VII DPR RI menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Kendala tersebut dinilai menghambat pengembangan sektor yang selama ini diproyeksikan menjadi salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi nasional.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan sektor pariwisata Jawa Timur secara lebih terintegrasi. Upaya tersebut dinilai penting agar pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga kualitas pengalaman dan dampak ekonominya bagi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Surabaya - Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya penguatan peran strategis BUMN dalam memperkuat ekosistem maritim nasional. Langkah ini mencakup optimalisasi transportasi laut, modernisasi infrastruktur pelabuhan, hingga konsolidasi industri galangan kapal.
PARLEMENTARIA, NTT - Anggota Komisi IX DPR RI Ranny Fahd Arafiq menegaskan bahwa pesatnya perkembangan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) harus diimbangi dengan penguatan layanan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (24/7/2026).
PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum di Kalimantan Utara yang dinilai tetap profesional dalam menjalankan tugas meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, serta personel. Komisi III juga menilai implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di wilayah tersebut berjalan baik dan tidak menghambat proses penegakan hukum.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap di Provinsi Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi, seperti campak dan rubela.