Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Anggota Komisi XII DPR RI Junaidi Auly mendorong PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mempercepat penanganan berbagai kendala produksi minyak dan gas (migas) untuk menjaga keberlanjutan produksi dan mendukung pencapaian target lifting nasional. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke PHR di Pekanbaru, Riau, Jumat (21/8/2026).
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mendorong revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) mampu memperkuat tata kelola sumber daya migas agar dikelola secara efisien dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasalnya, penyempurnaan regulasi perlu tetap berlandaskan amanat konstitusi sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong penguatan standar profesi serta integrasi data kepailitan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator dan Pengurus. Menurutnya, kedua aspek tersebut penting untuk membangun tata kelola profesi kurator yang profesional, transparan, dan akuntabel.
PARLEMENTARIA, Ruteng – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti pentingnya percepatan penanganan trauma serta pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter (SR) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
PARLEMENTARIA, Palembang – Komisi X DPR RI menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa bumi yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan, bencana tersebut menjadi duka bersama, khususnya bagi insan pendidikan di NTT.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional menyusul kebakaran yang semakin parah. Ia mengingatkan, Karhutla di Kalimantan sudah hampir melumpuhkan aktivitas warga dan mengganggu kesehatan serta perekonomian masyarakat.
PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Komisi X DPR RI M.Y. Esti Wijayati meminta pemerintah memastikan penyediaan buku bacaan anak disesuaikan dengan kemampuan membaca dan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Menurutnya, kualitas buku tidak cukup hanya diukur dari aspek fisik, tetapi yang lebih utama ialah kesesuaian isi dengan tingkat kemampuan dan tahap perkembangan anak.
PARLEMENTARIA, Semarang — Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) melakukan riset mengenai perubahan pola baca masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Riset tersebut dinilai penting untuk merumuskan metode literasi yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi tanpa meninggalkan budaya membaca secara konvensional.
PARLEMENTARIA, Serang — Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan pendataan mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar bantuan pendidikan tersebut semakin tepat sasaran. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah mencocokkan data mahasiswa dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI masih mengkaji ketentuan mengenai platform digital media Over-the-Top (OTT) dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pergeseran kebiasaan masyarakat dalam menikmati informasi serta konten audio visual melalui platform digital.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mempertanyakan padanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam RUU Penyiaran, beberapa di antaranya adalah istilah over the top (OTT) dan user generated content (UGC). Pertanyaan tersebut dilontarkannya dalam rapat Panitia Kerja Harmonisasi RUU Penyiaran di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).
PARLEMENTARIA, Surabaya – Sistem digital terintegrasi dan database tunggal dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendukung pelaksanaan profesi kurator. Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong penguatan sistem tersebut melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator.