Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Palembang — Komisi X DPR RI mendorong penguatan budaya baca melalui pembangunan ekosistem literasi yang melibatkan pegiat, perpustakaan, kegiatan kreatif, serta pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Kamis (20/8/2026).
PARLEMENTARIA, Semarang – Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dinilai menghadirkan tantangan baru bagi budaya literasi masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, perpustakaan perlu memperkuat perannya agar masyarakat tidak hanya memperoleh informasi secara instan, tetapi juga memiliki kemampuan membaca, memahami, menelusuri sumber informasi, dan berpikir kritis.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal merespons langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menyiapkan aturan mengenai layanan pengantaran barang dan makanan oleh ojek online (ojol).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Menurutnya, perlindungan ekstra perlu diberikan kepada kelompok rentan, terutama balita, anak-anak, dan lanjut usia (lansia).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, harus menjadi prioritas nasional dalam menghadapi dampak krisis iklim yang semakin mengancam generasi penerus bangsa.
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mendorong penguatan partisipasi daerah dalam pengelolaan minyak dan gas bumi (migas), khususnya bagi daerah penghasil seperti Provinsi Riau. Aspirasi peningkatan participating interest (PI) yang disampaikan pemerintah daerah dinilai perlu dituangkan dalam kajian resmi agar dapat menjadi bahan pembahasan revisi Undang-Undang Migas.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti pengelolaan sumur idle secara ilegal yang dinilai berpotensi menghambat optimalisasi lifting minyak sekaligus mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan. Menurutnya, potensi produksi dari sumur-sumur tersebut seharusnya dikelola melalui mekanisme resmi agar manfaat ekonominya dapat dirasakan desa, daerah, dan negara.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Penurunan lifting minyak nasional hingga berada di kisaran 600 ribu barel per hari menjadi perhatian serius dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). DPR RI mendorong pembaruan regulasi tersebut mampu meningkatkan produksi, memperkuat investasi, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendorong percepatan eksplorasi sumur dan lapangan baru sebagai strategi menjaga sekaligus meningkatkan lifting minyak nasional. Langkah tersebut dinilai penting karena produksi minyak Indonesia masih banyak ditopang lapangan-lapangan tua yang secara alamiah mengalami penurunan produksi.
PARLEMENTARIA, Balikpapan – Komisi XII DPR RI mendorong penguatan Participating Interest (PI) 10 persen serta kepastian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil migas. Kedua instrumen tersebut dinilai penting untuk memastikan daerah memperoleh manfaat yang lebih optimal dari pengelolaan sumber daya migas di wilayahnya.
PARLEMENTARIA, Balikpapan – Komisi XII DPR RI mendorong penguatan landasan hukum badan usaha khusus dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Kejelasan kelembagaan dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan sektor hulu migas sekaligus memperjelas kewenangan pengambilan keputusan.
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Anggota Komisi XII DPR RI Sartono menilai revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) harus mampu memperkuat tata kelola sektor migas nasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi. Baginya, penyederhanaan perizinan dan harmonisasi regulasi diperlukan untuk mendorong eksplorasi serta meningkatkan lifting minyak nasional.