//
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat kunjungan kerja spesifik ke PT. M-class, Karawang, Jawa Barat, Jumat (18/09/26). |Foto: Adi/sai
PARLEMENTARIA, Karawang – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti persoalan ketersediaan dan stabilitas harga gas yang menjadi salah satu tantangan utama bagi keberlangsungan industri genteng dan keramik nasional. Kepastian pasokan energi dinilai penting agar industri dapat beroperasi optimal, menjaga produksi, sekaligus mempertahankan lapangan pekerjaan.
Hal tersebut disampaikan Saleh seusai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT M-Class Industry, Karawang, Jawa Barat, Jumat (18/9/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi Komisi VII DPR RI terhadap kinerja industri yang bermitra dengan komisi melalui Kementerian Perindustrian.
Saleh mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Komisi VII DPR RI untuk mendengar langsung capaian sekaligus berbagai persoalan yang dihadapi industri. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah ketidakpastian pasokan dan harga gas yang dibutuhkan dalam proses produksi.
“Salah satu yang menjadi tantangan terbesar mereka saat ini adalah soal ketersediaan energi, dalam hal ini gas. Gas itu adalah salah satu sumber yang tidak boleh tidak harus ada. Tetapi ketersediaannya ternyata tidak sepenuhnya seperti yang mereka harapkan,” ujar Saleh.
Menurutnya, fluktuasi harga gas untuk kebutuhan industri dapat memengaruhi biaya produksi dan keberlangsungan operasional perusahaan. Ia menyebut harga gas yang sebelumnya berada di kisaran 8,2 dolar AS dapat meningkat menjadi sekitar 9 hingga 12 dolar AS dalam waktu relatif singkat.
“Ini kan menunjukkan ketidakstabilan. Jadi itu sangat berpengaruh dalam produksi mereka. Bahkan ada yang ditutup juga mesinnya satu dua, untuk agar industri ini tetap stabil, dan konsekuensinya adalah pengurangan lapangan pekerjaan. Akhirnya ada yang di-layoff karena alatnya juga ditutup,” katanya.
Politisi Fraksi PAN itu menilai persoalan kepastian energi tidak hanya dihadapi industri genteng dan keramik, tetapi juga sejumlah sektor industri lainnya, termasuk industri pupuk. Karena itu, ia mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap kepastian pasokan sekaligus stabilitas harga gas bagi industri.
Saleh berharap Presiden melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat memastikan Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) memiliki kebijakan yang memberikan kepastian bagi pelaku industri.
“Saya khawatir nanti investornya, yang tadinya investasi di Indonesia, karena ada kendala seperti ini malah justru pindah ke negara lain,” ujarnya.
Selain persoalan energi, Saleh juga menyoroti daya saing industri keramik dan genteng nasional di tengah masih adanya produk impor di pasar domestik. Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki ketersediaan bahan baku tanah liat yang dapat mendukung pengembangan industri tersebut.
“Mestinya kan karena sumbernya itu keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini gak mesti harus beli dari luar negeri. Impor tuh mestinya tidak ada, kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di kita,” katanya.
Lebih lanjut, Saleh menyebut dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri genteng dan keramik setidaknya perlu mencakup tiga aspek. Pertama, menjamin ketersediaan bahan baku. Kedua, memberikan kepastian regulasi yang tidak menghambat operasional perusahaan. Ketiga, memperluas akses pemasaran produk, termasuk mendorong orientasi ekspor.
“Kalau bisa ya tentu ekspor. Kalau orientasinya ekspor kan berarti dampaknya untuk perolehan ekonomi juga makin besar,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menilai pasokan gas menjadi salah satu faktor yang membatasi optimalisasi produksi PT M-Class Industry. Ia menyebut utilitas produksi perusahaan saat ini baru mencapai sekitar 80 persen dari kapasitas terpasang.
“Mereka sangat ingin bantuan dan perhatian dari kami DPR dan pemerintah agar pasokan gas kepada industri keramik dan industri genteng bisa tetap stabil sehingga produksi mereka bisa berjalan sesuai dengan utilitas terpasang mereka,” kata Ilham.
Komisi VII DPR RI akan menjadikan hasil kunjungan kerja spesifik tersebut sebagai bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan berbagai persoalan industri kepada pemerintah. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan energi sekaligus memperkuat daya saing industri keramik, ubin, dan genteng nasional. (app/ssb)
