•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Ali Mazi Dukung Penguatan Aturan Profesi Kurator

Politik dan Keamanan23 Agustus 2026

Ali Mazi Dukung Penguatan Aturan Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi mendorong penguatan regulasi profesi kurator dan pengurus melalui aturan yang ketat, terukur, dan mampu menjamin profesionalisme serta integritas. Penguatan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan debitor maupun kreditor.

23 Agustus 2026

Saadiah Uluputty Soroti Kepastian Aturan Hijab bagi Calon Kadet Unhan

Politik dan Keamanan23 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Saadiah Uluputty Soroti Kepastian Aturan Hijab bagi Calon Kadet Unhan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan memberikan kejelasan terkait ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata menyangkut penggunaan hijab, tetapi juga kepastian aturan, transparansi proses seleksi, serta penghormatan terhadap hak warga negara.

Penanganan Bencana NTT Tak Bisa Hanya Mengandalkan BNPB

Kesejahteraan Rakyat23 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penanganan Bencana NTT Tak Bisa Hanya Mengandalkan BNPB

PARLEMENTARIA, Labuan Bajo – Penanganan dampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana juga menyebabkan kerusakan infrastruktur serta memunculkan persoalan sosial dan psikologis yang membutuhkan penanganan secara terpadu.

23 Agustus 2026

Komisi VIII dan BNPB Perkuat Distribusi Logistik ke Pengungsian di NTT

Kesejahteraan Rakyat23 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII dan BNPB Perkuat Distribusi Logistik ke Pengungsian di NTT

PARLEMENTARIA, Labuan Bajo – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memastikan ketersediaan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini mencukupi. Tantangan penanganan bencana, menurutnya, lebih terletak pada percepatan distribusi bantuan agar dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses.

Obet Rumbruren Dorong Sinergi Lintas Kementerian untuk Percepat Pemulihan Korban Gempa

Kesejahteraan Rakyat23 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Obet Rumbruren Dorong Sinergi Lintas Kementerian untuk Percepat Pemulihan Korban Gempa

PARLEMENTARIA, Ruteng – Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren menyoroti penanganan masyarakat terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di wilayah Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mendorong pemerintah dan seluruh mitra kerja terkait segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat pascabencana.

Gerak Cepat Edison Sitorus, 11 Unit Ambulans untuk Warga Banten II

Kesejahteraan Rakyat23 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Gerak Cepat Edison Sitorus, 11 Unit Ambulans untuk Warga Banten II

PARLEMENTARIA, Serang – Sirene ambulans mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang. Namun, bagi warga yang membutuhkan pertolongan medis, suara itu bisa menjadi penanda datangnya bantuan di saat paling dibutuhkan.

23 Agustus 2026

Hetifah Dorong Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan

Kesejahteraan Rakyat22 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hetifah Dorong Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, karhutla tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan kebakaran hutan dan lahan, tetapi telah menjadi ancaman bencana yang berdampak terhadap keselamatan, kesehatan, mobilitas, dan aktivitas masyarakat.

Perpustakaan Jadi Instrumen Strategis Pembangunan Daerah

Kesejahteraan Rakyat22 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perpustakaan Jadi Instrumen Strategis Pembangunan Daerah

PARLEMENTARIA, Semarang – Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menilai perpustakaan perlu diposisikan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, perhatian dan pengelolaan perpustakaan yang baik oleh pemerintah daerah dapat menjadi daya ungkit bagi peningkatan literasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pembangunan daerah.

Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Harus Dilakukan secara Transparan dan Akuntabel

Politik dan Keamanan22 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Harus Dilakukan secara Transparan dan Akuntabel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendukung penuh rencana pemerintah menjual Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara yang merupakan kapal latih milik TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Pemerintah Harus Ambil Alih Penanganan Karhutla, Pemangkasan Anggaran Jangan Jadi Alasan

Politik dan Keamanan22 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pemerintah Harus Ambil Alih Penanganan Karhutla, Pemangkasan Anggaran Jangan Jadi Alasan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi ll DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Ia menilai penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah.

Ramson: RUU Migas Harus Pangkas Birokrasi, Agar Investor Kembali Dongkrak Lifting

Ekonomi dan Keuangan22 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ramson: RUU Migas Harus Pangkas Birokrasi, Agar Investor Kembali Dongkrak Lifting

PARLEMENTARIA, Surabaya – Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tidak boleh sekadar mengganti aturan lama. Regulasi baru harus mampu memangkas birokrasi yang berbelit dan membuka kembali ruang bagi investasi untuk meningkatkan produksi migas nasional yang terus mengalami penurunan.

Komisi IX Dorong Pusat Alokasikan Anggaran Rekonstruksi Faskes di Manggarai

Kesejahteraan Rakyat22 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Dorong Pusat Alokasikan Anggaran Rekonstruksi Faskes di Manggarai

PARLEMENTARIA, Ruteng - Komisi IX DPR RI melakukan inspeksi ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai pascabencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 SR. Pemeriksaan lapangan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur serta logistik medis dalam melayani para warga terdampak bencana secara komprehensif.