•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Bimantoro Wiyono: Kejelasan Asal-Usul Ilegal Aset Harus Dipertegas

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Bimantoro Wiyono: Kejelasan Asal-Usul Ilegal Aset Harus Dipertegas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti penerapan konsep Non-Conviction Based (NCB) dalam mekanisme perampasan aset. Namun, Ia menilai pentingnya kejelasan konsep dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana, khususnya terkait batas antara perlindungan hak asasi manusia dan asal-usul ilegal suatu aset. Konsep NCB ini juga dinilai dapat menjadi terobosan dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana seperti korupsi yang selama ini menghadapi berbagai kendala dalam proses penyitaan aset.

31 Maret 2026

Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Tertentu Berpotensi Dipolitisasi dan Diperjualbelikan

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Tertentu Berpotensi Dipolitisasi dan Diperjualbelikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti potensi ketidakpastian hukum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan yang tengah dibahas. Ia menilai terdapat inkonsistensi prinsip dasar yang dapat memicu multitafsir dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Komisi II Minta Seluruh Layanan Publik Berjalan Normal Di Tengah Konflik Geopolitik Global

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Minta Seluruh Layanan Publik Berjalan Normal Di Tengah Konflik Geopolitik Global

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI berharap pelayanan publik di tingkat daerah maupun pusat dapat tetap berjalan dengan normal di tengah dinamika geopolitik global saat ini. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karyasuda menyebutkan pihaknya menaruh harapan agar hal tersebut menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Regulasi Eksisting Batasi Ruang Gerak Pemerintah, Yanuar Arif Dorong Revisi UU Kewarganegaraan

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Regulasi Eksisting Batasi Ruang Gerak Pemerintah, Yanuar Arif Dorong Revisi UU Kewarganegaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mendorong percepatan revisi regulasi kewarganegaraan guna menjawab berbagai persoalan yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Ia menilai, kerangka hukum yang ada masih membatasi ruang gerak pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus kewarganegaraan.

Firman Soebagyo Usul Bentuk Badan Nasional Pusat Data dan Statistik untuk Akhiri Ego Sektoral

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Firman Soebagyo Usul Bentuk Badan Nasional Pusat Data dan Statistik untuk Akhiri Ego Sektoral

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan penggabungan lembaga pengumpul dan pengolah data dalam satu badan nasional yang kuat di bawah Presiden. Hal ini menyusul keprihatinannya terhadap kondisi data nasional yang dinilai masih karut-marut akibat kuatnya ego sektoral di berbagai kementerian dan lembaga.

Tak Sekadar Administratif, Persoalan Kewarganegaraan Ialah Kepastian Hukum

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Tak Sekadar Administratif, Persoalan Kewarganegaraan Ialah Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz menilai persoalan kewarganegaraan yang dinilai tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan negara bagi warga. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Hukum pada Senin (30/3/2026).

Komisi II Dorong Efisiensi Anggaran Daerah di Tengah Tekanan APBN

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Efisiensi Anggaran Daerah di Tengah Tekanan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan peran pemerintah daerah di tengah tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak dunia. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Polemik Data Desil Jadi Catatan dalam Evaluasi Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Polemik Data Desil Jadi Catatan dalam Evaluasi Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Polemik terkait pembagian desil dalam pendataan sosial menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Legislasi, Senin (30/3/2026). Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai persoalan tersebut menjadi catatan penting dalam mengevaluasi konsep integrasi data nasional agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Abdullah: Kriminalisasi terhadap Pekerja Kreatif Adalah Keterbelakangan Hukum

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Abdullah: Kriminalisasi terhadap Pekerja Kreatif Adalah Keterbelakangan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyesalkan peristiwa hukum yang menjerat pembuat video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Amsal Sitepu.

31 Maret 2026

Pembahasan Tingkat I RUU PSDK Dimulai, Komisi XIII Tekankan Paradigma Baru Perlindungan Saksi dan Korban

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Pembahasan Tingkat I RUU PSDK Dimulai, Komisi XIII Tekankan Paradigma Baru Perlindungan Saksi dan Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI resmi memulai pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) bersama jajaran pemerintah. Perlu diketahui, RUU ini diusulkan sebagai langkah krusial untuk memperkuat posisi saksi, korban, hingga informan melalui paradigma baru yang lebih proaktif.

Harus Evaluasi Misi Internasional TNI, Tarik Pasukan di Wilayah Risiko Tinggi

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Harus Evaluasi Misi Internasional TNI, Tarik Pasukan di Wilayah Risiko Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penugasan prajurit TNI dalam misi internasional, termasuk mengkaji kemungkinan penyesuaian hingga penarikan pasukan dari wilayah dengan tingkat risiko tinggi.

Komisi I Tekankan Tanggung Jawab Negara atas Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Tekankan Tanggung Jawab Negara atas Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi setiap prajurit yang ditugaskan di luar negeri, termasuk memastikan keselamatan mereka selama menjalankan mandat internasional.