//
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi setiap prajurit yang ditugaskan di luar negeri, termasuk memastikan keselamatan mereka selama menjalankan mandat internasional.
Menurut Dave, keikutsertaan TNI dalam misi perdamaian dunia merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas global. Namun demikian, ia menekankan bahwa pengiriman pasukan ke wilayah konflik harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang maksimal dan terukur.
“Kita tentu berduka atas gugurnya prajurit TNI yang sedang menjalankan tugas negara. Ini adalah pengorbanan besar, dan negara harus hadir memastikan perlindungan maksimal bagi setiap personel yang ditugaskan,” ujar Dave saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Ia menilai, dalam setiap penugasan luar negeri, aspek keselamatan tidak boleh dipandang sebagai hal sekunder. Negara, kata dia, harus memastikan kesiapan operasional yang mencakup perlindungan personel, dukungan logistik, hingga penguatan informasi intelijen di lapangan.
“Setiap penugasan harus disertai jaminan keamanan yang memadai. Prajurit kita berada di wilayah berisiko tinggi, sehingga negara tidak boleh lengah dalam memastikan perlindungan mereka,” tegas Dave.
Legislator Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap keluarga prajurit yang gugur. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan hak-hak keluarga terpenuhi secara layak dan berkelanjutan.
“Pengabdian prajurit tidak berhenti di medan tugas. Negara harus memastikan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak,” tambahnya.
Komisi I DPR RI, lanjut Dave, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan penugasan pasukan dalam misi internasional. Hal ini dilakukan agar setiap keputusan yang diambil pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta perlindungan maksimal terhadap prajurit.
Ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berperan aktif dalam misi perdamaian dunia, namun keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. “Kita mendukung peran aktif Indonesia di dunia internasional, tetapi keselamatan prajurit harus selalu menjadi yang utama,” pungkasnya. (fa/rdn)
