E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran 2027|APBN|Aspirasi|HAM|PMN|Kesehatan|PERTAMINA|Pendidikan|Pariwisata|UMKM|listrik|Koperasi|Transportasi
Jakarta:
Gerimis
25°C
Terasa: 30°C
Lembab: 95%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Aparat Jangan Ragu Sikat Miras Berkedok Tradisi di NTT!
Aparat Jangan Ragu Sikat Miras Berkedok Tradisi di NTT!
Politik dan Keamanan25 April 2026
Aparat Jangan Ragu Sikat Miras Berkedok Tradisi di NTT!
Politik dan Keamanan
Aparat Jangan Ragu Sikat Miras Berkedok Tradisi di NTT!

PARLEMENTARIA, Kupang - Komisi III DPR RI menyoroti kasus pembunuhan dan kekerasan seksual dari berbagai tindakan pidana. Menurut Komisi III persoalan tersebut sering kali bermula dari kebiasaan mengonsumsi minuman keras (miras) oplosan.

25 April 2026
NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan
NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan
Politik dan Keamanan25 April 2026
NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan
Politik dan Keamanan
NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan

PARLEMENTARIA, Kupang - Berlakunya KUHP dan KUHAP baru di tahun 2026 ini rupanya masih menyisakan pekerjaan rumah di lapangan. Hal inilah yang menjadi sorotan utama Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman. 

Modus Debt Collector Tipu Layanan Darurat, Legislator Minta Pelaku Dipidanakan
Modus Debt Collector Tipu Layanan Darurat, Legislator Minta Pelaku Dipidanakan
Politik dan Keamanan25 April 2026
Modus Debt Collector Tipu Layanan Darurat, Legislator Minta Pelaku Dipidanakan
Politik dan Keamanan
Modus Debt Collector Tipu Layanan Darurat, Legislator Minta Pelaku Dipidanakan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Praktik penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector harus ditindak tegas. Pasalnya, belakangan praktik tersebut diketahui telag banyak merugikan banyak pihak. Teranyar, debt collector menipu layanan ambulans dan pemadam kebakaran (damkar) untuk mendatangi rumah debitur di sejumlah daerah.

Desak Penanganan Komprehensif, Legislator Soroti Darurat TPPO dan Narkotika di NTT
Desak Penanganan Komprehensif, Legislator Soroti Darurat TPPO dan Narkotika di NTT
Politik dan Keamanan25 April 2026
Desak Penanganan Komprehensif, Legislator Soroti Darurat TPPO dan Narkotika di NTT
Politik dan Keamanan
Desak Penanganan Komprehensif, Legislator Soroti Darurat TPPO dan Narkotika di NTT

PARLEMENTARIA, Kupang - Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), prostitusi anak online, hingga maraknya penyelundupan narkotika di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menekankan, perlunya sinergi kuat antarlembaga untuk memutus mata rantai kejahatan transnasional dan eksploitasi di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ini. 

Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Layanan HAM dan Kelembagaan di Maluku Utara
Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Layanan HAM dan Kelembagaan di Maluku Utara
Politik dan Keamanan25 April 2026
Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Layanan HAM dan Kelembagaan di Maluku Utara
Politik dan Keamanan
Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Layanan HAM dan Kelembagaan di Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Ternate - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Dengar Pendapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/4/2026). Dalam keterangannya, ia menegaskan komitmen Komisi XIII untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta peningkatan layanan kelembagaan di daerah.

Sudah Jadi Masalah Struktural, Persoalan Agraria di Kalteng Bukan Konflik Lahan Biasa
Sudah Jadi Masalah Struktural, Persoalan Agraria di Kalteng Bukan Konflik Lahan Biasa
Politik dan Keamanan25 April 2026
Sudah Jadi Masalah Struktural, Persoalan Agraria di Kalteng Bukan Konflik Lahan Biasa
Politik dan Keamanan
Sudah Jadi Masalah Struktural, Persoalan Agraria di Kalteng Bukan Konflik Lahan Biasa

PARLEMENTARIA, Palangkaraya - Komisi II DPR RI menilai persoalan agraria di Kalimantan Tengah bukan sekadar konflik lahan biasa, melainkan masalah struktural yang berkaitan dengan ketimpangan penguasaan sumber daya agraria.

Masih Ada Persoalan Serius terkait Izin Tinggal Ilegal dan Aktivitas WNA di Morowali
Masih Ada Persoalan Serius terkait Izin Tinggal Ilegal dan Aktivitas WNA di Morowali
Politik dan Keamanan25 April 2026
Masih Ada Persoalan Serius terkait Izin Tinggal Ilegal dan Aktivitas WNA di Morowali
Politik dan Keamanan
Masih Ada Persoalan Serius terkait Izin Tinggal Ilegal dan Aktivitas WNA di Morowali

PARLEMENTARIA, Morowali - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti kinerja pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan serius, terutama terkait meningkatnya pelanggaran izin tinggal dan aktivitas WNA di kawasan industri.

Reforma Agraria Tersendat, Komisi II DPR Desak Pemetaan Lahan PT Timah
Reforma Agraria Tersendat, Komisi II DPR Desak Pemetaan Lahan PT Timah
Politik dan Keamanan25 April 2026
Reforma Agraria Tersendat, Komisi II DPR Desak Pemetaan Lahan PT Timah
Politik dan Keamanan
Reforma Agraria Tersendat, Komisi II DPR Desak Pemetaan Lahan PT Timah

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mendorong percepatan pemetaan lahan eks tambang PT Timah di Bangka Belitung agar reforma agraria dapat segera berjalan dan masyarakat memperoleh kepastian hak atas tanah. Pernyataan itu disampaikannya usai memimpin rapat dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, jajaran ATR/BPN Kantor Wilayah Bangka Belitung dan stakeholder terkait di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (22/04/2026).

Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di NTB Berjalan Baik, Koordinasi Humanis Antarlembaga
Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di NTB Berjalan Baik, Koordinasi Humanis Antarlembaga
Politik dan Keamanan25 April 2026
Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di NTB Berjalan Baik, Koordinasi Humanis Antarlembaga
Politik dan Keamanan
Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di NTB Berjalan Baik, Koordinasi Humanis Antarlembaga

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, mengapresiasi implementasi awal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, penerapan regulasi tersebut sejauh ini berjalan cukup baik, ditopang oleh koordinasi yang harmonis antarlembaga penegak hukum.

GTRA dan Satgas PKA Harus Tertibkan Perusahaan yang Belum Miliki HGU
GTRA dan Satgas PKA Harus Tertibkan Perusahaan yang Belum Miliki HGU
Politik dan Keamanan25 April 2026
GTRA dan Satgas PKA Harus Tertibkan Perusahaan yang Belum Miliki HGU
Politik dan Keamanan
GTRA dan Satgas PKA Harus Tertibkan Perusahaan yang Belum Miliki HGU

PARLEMENTARIA, Palu - Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola mengatakan bahwa masih banyak konflik agraria di Provinsi Sulawesi Tengah yang harus diselesaikan. Untuk itu Ia mendorong peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan Satgas PKA (Penyelesaian Konflik Agraria) yang telah dibentuk untuk menertibkan perusahaan yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).  

Aparat Harus Petakan Kelompok Berisiko Cegah Berulangnya Kasus Pengerokan Siswa di DIY Hingga Tewas
Aparat Harus Petakan Kelompok Berisiko Cegah Berulangnya Kasus Pengerokan Siswa di DIY Hingga Tewas
Politik dan Keamanan25 April 2026
Aparat Harus Petakan Kelompok Berisiko Cegah Berulangnya Kasus Pengerokan Siswa di DIY Hingga Tewas
Politik dan Keamanan
Aparat Harus Petakan Kelompok Berisiko Cegah Berulangnya Kasus Pengerokan Siswa di DIY Hingga Tewas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menyoroti insiden tewasnya seorang pelajar SMA di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pelajar tersebut tewas akibat dikeroyok kelompok remaja. 

Giri Ramanda: Bank Sumsel Babel Perlu Inovasi Hadapi Tekanan Ekonomi 2026
Giri Ramanda: Bank Sumsel Babel Perlu Inovasi Hadapi Tekanan Ekonomi 2026
Politik dan Keamanan25 April 2026
Giri Ramanda: Bank Sumsel Babel Perlu Inovasi Hadapi Tekanan Ekonomi 2026
Politik dan Keamanan
Giri Ramanda: Bank Sumsel Babel Perlu Inovasi Hadapi Tekanan Ekonomi 2026

PARLEMENTARIA, Pangkalpinang - Anggota Komisi II DPR RI M. Giri Ramanda N. Kiemas menilai kinerja Bank Sumsel Babel sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang baik. Namun, menurutnya, bank daerah itu tetap perlu melakukan berbagai inovasi pada 2026 agar mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan ekonomi serta dampak efisiensi anggaran.

Sebelumnya39 / 335Halaman 39 dari 335Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(902)
  • Industri dan Pembangunan(3291)
  • Isu Lainnya(1020)
  • Kesejahteraan Rakyat(3276)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4017)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
25 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran 2027|APBN|Aspirasi|HAM|PMN|Kesehatan|PERTAMINA|Pendidikan|Pariwisata|UMKM|listrik|Koperasi|Transportasi
Jakarta:
Gerimis
25°C
Terasa: 30°C
Lembab: 95%
Angin: 4 km/h