•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Komisi III Minta Agar Hukum Tidak Dijadikan Alat Penindas Rakyat Kecil

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Komisi III Minta Agar Hukum Tidak Dijadikan Alat Penindas Rakyat Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar hukum tidak dijadikan alat untuk menindas rakyat kecil. Hal ini berdasarkan adanya perseteruan antara Rien Wartia Trigina alias Erin Taulany dengan mantan asisten rumah tangganya, Hera.

19 Mei 2026

Bahas RUU Satu Data, Baleg Ingatkan Hak Akses Tetap Harus Dibatasi Regulasi

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Satu Data, Baleg Ingatkan Hak Akses Tetap Harus Dibatasi Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya pengaturan hak akses data yang tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan Bob Hasan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.

Nasir Djamil Minta Kewenangan Kelola Madrasah oleh Pemerintah Aceh Dipertahankan

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Nasir Djamil Minta Kewenangan Kelola Madrasah oleh Pemerintah Aceh Dipertahankan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil mempertanyakan mengapa kewenangan pengelolaan madrasah oleh Pemerintah Aceh perlu dihapus dalam pembahasan Panja Penyusunan RUU tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, kewenangan tersebut merupakan bagian dari kekhususan dan keistimewaan Aceh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Rikwanto Dorong Penyelesaian Konflik Wamena Melalui Mediasi dan Kearifan Lokal

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Rikwanto Dorong Penyelesaian Konflik Wamena Melalui Mediasi dan Kearifan Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mendorong penyelesaian konflik antarsuku yang terjadi di Wamena, Papua Pegunungan, melalui pendekatan mediasi dan pemanfaatan mekanisme kearifan lokal. Menurutnya, pelibatan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk meredam konflik agar tidak meluas dan menimbulkan lebih banyak korban.

Aspirasi Mahasiswa Magang Perkuat Substansi RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Aspirasi Mahasiswa Magang Perkuat Substansi RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menerima aspirasi dari mahasiswa magang DPR RI terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menilai masukan yang disampaikan para mahasiswa sangat substantif dan dapat memperkuat materi muatan RUU agar efektif memberantas korupsi sekaligus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Komisi II Dorong Optimalisasi Badan Bank Tanah

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Optimalisasi Badan Bank Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Badan Bank Tanah meningkatkan ketersediaan lahan yang dapat dikelola demi mendukung reforma agraria, pembangunan, dan kepentingan masyarakat luas.

Frasa ‘Lembaga Negara Audit Keuangan’ Pasal 603 KUHP Merujuk BPK, Tidak Bertentangan UUD 1945

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Frasa ‘Lembaga Negara Audit Keuangan’ Pasal 603 KUHP Merujuk BPK, Tidak Bertentangan UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan frasa “lembaga negara audit keuangan” dalam Penjelasan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU KUHP secara konstitusional merujuk pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, DPR menyimpulkan frasa tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Aziz Subekti Soroti Struktur dan Transparansi Badan Bank Tanah

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Aziz Subekti Soroti Struktur dan Transparansi Badan Bank Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, menyoroti pentingnya pembenahan struktur kelembagaan dan transparansi kerja Badan Bank Tanah. Menurutnya, keberadaan Badan Bank Tanah merupakan bagian dari janji politik pemerintah sejak Pilpres 2019 lalu untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.

Komisi I Kecam Penangkapan Aktivis dan Jurnalis Indonesia oleh Israel

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Kecam Penangkapan Aktivis dan Jurnalis Indonesia oleh Israel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Israel diberitakan menangkap sekitar 100 aktivis setelah mencegat armada bantuan kemanusiaan yang tengah menuju Jalur Gaza di perairan internasional. Dua jurnalis Indonesia dari Harian Republika, Bambang Noroyono dan Thoudy Badai, ikut serta dalam misi kemanusiaan tersebut.

Mardani Ali Sera Apresiasi Putusan MK soal Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Mardani Ali Sera Apresiasi Putusan MK soal Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan nasional. Keputusan tersebut juga dinilai relevan mengingat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih memerlukan penguatan kesiapan infrastruktur secara menyeluruh.

Polemik Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara Jadi Fokus Baleg Revisi UU Tipikor

Politik dan Keamanan18 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Polemik Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara Jadi Fokus Baleg Revisi UU Tipikor

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti adanya dispute atau perbedaan penafsiran mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bahas UU Tipikor, Bob Hasan Ingatkan Penghitungan Kerugian Negara Jangan Jadi Alat Kriminalisasi

Politik dan Keamanan18 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Bahas UU Tipikor, Bob Hasan Ingatkan Penghitungan Kerugian Negara Jangan Jadi Alat Kriminalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengingatkan agar penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menjadi instrumen kriminalisasi. Sebab, jelasnya, reformasi hukum melalui KUHP dan KUHAP baru harus diikuti dengan perubahan cara pandang serta struktur penegakan hukum yang sejalan dengan semangat pembaruan hukum nasional.