E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuMajalahBuletinTVR ParlemenLensa ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPR
TRENDING:
Bencana|Komisi XII|Komisi X|Komisi VII|Komisi IX|SNI|Erupsi|Komisi III|Komisi VIII|Komisi V|Pansus|RUU Perampasan Aset|BBM
Jakarta:
Berawan sebagian
32°C
Terasa: 36°C
Lembab: 55%
Angin: 14 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Kaukus Parlemen Perdamaian Dunia Perkuat Dukungan bagi Kemerdekaan Palestina
Kaukus Parlemen Perdamaian Dunia Perkuat Dukungan bagi Kemerdekaan Palestina
Politik dan Keamanan20 Agustus 2026
Kaukus Parlemen Perdamaian Dunia Perkuat Dukungan bagi Kemerdekaan Palestina
Politik dan Keamanan
Kaukus Parlemen Perdamaian Dunia Perkuat Dukungan bagi Kemerdekaan Palestina

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia memperkuat komitmennya dalam mendorong dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan dengan anggota parlemen Palestina, Marwan Muhammad Abu Ras, Ketua Lajnah/Komite Al-Quds dan Palestina dalam Persatuan Ulama Muslim Internasional di Ruang Diplomasi BKSAP, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

20 Agustus 2026
Habib Aboe Bakar Dalami Posisi Batam sebagai Hub AI dan Data Center ASEAN
Habib Aboe Bakar Dalami Posisi Batam sebagai Hub AI dan Data Center ASEAN
Politik dan Keamanan20 Agustus 2026
Habib Aboe Bakar Dalami Posisi Batam sebagai Hub AI dan Data Center ASEAN
Politik dan Keamanan
Habib Aboe Bakar Dalami Posisi Batam sebagai Hub AI dan Data Center ASEAN

PARLEMENTARIA, Batam – Habib Aboe Bakar Alhabsyi bersama Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu, (19/08/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Panja AI menggali perkembangan infrastruktur kecerdasan buatan sekaligus menyerap masukan dari pelaku industri mengenai tantangan dan peluang Indonesia dalam ekosistem AI global. 

Platform Digital yang Dapat Diakses Publik Harus Diatur dalam UU Penyiaran
Platform Digital yang Dapat Diakses Publik Harus Diatur dalam UU Penyiaran
Politik dan Keamanan20 Agustus 2026
Platform Digital yang Dapat Diakses Publik Harus Diatur dalam UU Penyiaran
Politik dan Keamanan
Platform Digital yang Dapat Diakses Publik Harus Diatur dalam UU Penyiaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan mendorong agar platform digital yang dapat diakses publik, seperti media sosial dan layanan over-the-top (OTT), turut diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk memastikan konten yang disiarkan kepada publik tetap mengedukasi dan melindungi masyarakat.

Pemda Dilarang Rekrut ASN Baru, Gus Khozin: Perlu Pemetaan di Sektor Esensial
Pemda Dilarang Rekrut ASN Baru, Gus Khozin: Perlu Pemetaan di Sektor Esensial
Politik dan Keamanan20 Agustus 2026
Pemda Dilarang Rekrut ASN Baru, Gus Khozin: Perlu Pemetaan di Sektor Esensial
Politik dan Keamanan
Pemda Dilarang Rekrut ASN Baru, Gus Khozin: Perlu Pemetaan di Sektor Esensial

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendukung kebijakan pusat tentang pelarangan Pemerintah Daerah (Pemda) merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) baru. Meski begitu, ia menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan ASN di sektor-sektor esensial.

Aturan AI Tak Bisa Sekadar Melarang, Amelia Tekankan Pendekatan Berbasis Risiko
Aturan AI Tak Bisa Sekadar Melarang, Amelia Tekankan Pendekatan Berbasis Risiko
Politik dan Keamanan20 Agustus 2026
Aturan AI Tak Bisa Sekadar Melarang, Amelia Tekankan Pendekatan Berbasis Risiko
Politik dan Keamanan
Aturan AI Tak Bisa Sekadar Melarang, Amelia Tekankan Pendekatan Berbasis Risiko

PARLEMENTARIA, Batam – Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) BKSAP DPR RI mulai memetakan sejumlah substansi yang dinilai mendesak untuk memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) nasional. Mulai dari kerangka hukum yang mengikat dan berbasis risiko, penanganan deepfake, voice cloning dan disinformasi, hingga penguatan perlindungan data pribadi. 

Indonesia Jangan Melulu Jadi Pasar AI, Pembentukan Pansus Lintas Komisi Diperlukan
Indonesia Jangan Melulu Jadi Pasar AI, Pembentukan Pansus Lintas Komisi Diperlukan
Politik dan Keamanan20 Agustus 2026
Indonesia Jangan Melulu Jadi Pasar AI, Pembentukan Pansus Lintas Komisi Diperlukan
Politik dan Keamanan
Indonesia Jangan Melulu Jadi Pasar AI, Pembentukan Pansus Lintas Komisi Diperlukan

PARLEMENTARIA, Batam – Indonesia dinilai perlu bergerak lebih cepat membangun ekosistem kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) secara menyeluruh agar tidak hanya menjadi pengguna maupun pasar teknologi global. Anggota Panitia Kerja (Panja) AI Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita bahkan mendorong pembahasan AI ditingkatkan melalui pembentukan panitia khusus (Pansus) yang melibatkan lintas komisi di DPR RI. 

Revisi RUU Penyiaran: Atur Media Digital dan Perlindungan Pekerja Seni dari AI
Revisi RUU Penyiaran: Atur Media Digital dan Perlindungan Pekerja Seni dari AI
Politik dan Keamanan20 Agustus 2026
Revisi RUU Penyiaran: Atur Media Digital dan Perlindungan Pekerja Seni dari AI
Politik dan Keamanan
Revisi RUU Penyiaran: Atur Media Digital dan Perlindungan Pekerja Seni dari AI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Evita Nursanty menegaskan Undang-Undang (UU) Penyiaran yang berlaku saat ini sudah terbilang lama sehingga memerlukan revisi menyeluruh agar relevan dengan dinamika teknologi saat ini. Oleh karena itu, Evita menekankan perlunya keadilan dan keseimbangan aturan (equal playing field) antara lembaga penyiaran konvensional (free-to-air) dan platform digital yang kini kian marak.

Jaga Kedaulatan Data, BKSAP Tekankan Regulasi Komprehensif Atur Tata Kelola AI
Jaga Kedaulatan Data, BKSAP Tekankan Regulasi Komprehensif Atur Tata Kelola AI
Politik dan Keamanan19 Agustus 2026
Jaga Kedaulatan Data, BKSAP Tekankan Regulasi Komprehensif Atur Tata Kelola AI
Politik dan Keamanan
Jaga Kedaulatan Data, BKSAP Tekankan Regulasi Komprehensif Atur Tata Kelola AI

PARLEMENTARIA, Batam – Kedaulatan data hingga perlindungan masyarakat dari dampak negatif kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) menjadi perhatian Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) BKSAP DPR RI. Pesatnya perkembangan AI dinilai perlu diimbangi dengan regulasi yang komprehensif agar pertumbuhan teknologi tetap sejalan dengan kepentingan nasional.

RUU ASN Akan Atur Sanksi Tegas bagi Pejabat yang Masih Angkat Honorer
RUU ASN Akan Atur Sanksi Tegas bagi Pejabat yang Masih Angkat Honorer
Politik dan Keamanan19 Agustus 2026
RUU ASN Akan Atur Sanksi Tegas bagi Pejabat yang Masih Angkat Honorer
Politik dan Keamanan
RUU ASN Akan Atur Sanksi Tegas bagi Pejabat yang Masih Angkat Honorer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI akan memberikan sanksi tegas bagi pejabat di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat tenaga honorer atau pegawai dengan nomenklatur lainnya. Langkah tersebut akan diperjuangkan melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Penentuan Makna Strategis dari Komoditas Penting Dibahas, Perlu Dengar Masukan Eksportir
Penentuan Makna Strategis dari Komoditas Penting Dibahas, Perlu Dengar Masukan Eksportir
Politik dan Keamanan19 Agustus 2026
Penentuan Makna Strategis dari Komoditas Penting Dibahas, Perlu Dengar Masukan Eksportir
Politik dan Keamanan
Penentuan Makna Strategis dari Komoditas Penting Dibahas, Perlu Dengar Masukan Eksportir

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis memiliki indikator yang jelas dalam menentukan jenis komoditas yang masuk kategori strategis. Hal ini penting untuk mencegah munculnya kepentingan sektoral dalam penetapan daftar komoditas strategis nasional.

Terima Dubes Kuwait, Komisi I Buka Peluang Investasi Migas Hingga Tenaga Kerja Terampil
Terima Dubes Kuwait, Komisi I Buka Peluang Investasi Migas Hingga Tenaga Kerja Terampil
Politik dan Keamanan18 Agustus 2026
Terima Dubes Kuwait, Komisi I Buka Peluang Investasi Migas Hingga Tenaga Kerja Terampil
Politik dan Keamanan
Terima Dubes Kuwait, Komisi I Buka Peluang Investasi Migas Hingga Tenaga Kerja Terampil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI menyambut positif komitmen dan ketertarikan Kuwait untuk menanamkan investasinya di Indonesia, terutama pada sektor minyak dan gas bumi (migas), kilang minyak serta konektivitas penerbangan. 

DPR RI Resmi Setujui 11 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna
DPR RI Resmi Setujui 11 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna
Politik dan Keamanan18 Agustus 2026
DPR RI Resmi Setujui 11 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna
Politik dan Keamanan
DPR RI Resmi Setujui 11 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 secara resmi menyetujui Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026. 

Sebelumnya15 / 400Halaman 15 dari 400Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1160)
  • Industri dan Pembangunan(3979)
  • Isu Lainnya(1079)
  • Kesejahteraan Rakyat(3970)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4800)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi VIII#Komisi IV#Komisi IX#BKSAP#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

20 Agustus 2026
20 Agustus 2026
20 Agustus 2026
20 Agustus 2026
20 Agustus 2026
20 Agustus 2026
19 Agustus 2026
19 Agustus 2026
19 Agustus 2026
18 Agustus 2026
18 Agustus 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuMajalahBuletinTVR ParlemenLensa ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPR
TRENDING:
Bencana|Komisi XII|Komisi X|Komisi VII|Komisi IX|SNI|Erupsi|Komisi III|Komisi VIII|Komisi V|Pansus|RUU Perampasan Aset|BBM
Jakarta:
Berawan sebagian
32°C
Terasa: 36°C
Lembab: 55%
Angin: 14 km/h