RUU Perampasan Aset

104 artikel dengan tag ini

Tidak Hanya 13 Kriteria, Judi Online Berpotensi Masuk Sasaran Perampasan Aset

Politik dan Keamanan2 September 2026

Tidak Hanya 13 Kriteria, Judi Online Berpotensi Masuk Sasaran Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI telah resmi mengumumkan 13 (tiga belas) kriteria tindak pidana yang dapat jadi sasaran perampasan aset. Hal itu mulai dari tindak pidana perdagangan orang, perbankan, hingga narkotika. Meskipun demikian, publik mempertanyakan tidak adanya tindak pidana judi online (judol) yang tidak menjadi salah satu kriteria dari tindak pidana sasaran perampasan asset.

2 September 2026

RUU Perampasan Aset, Adang Daradjatun Dalami Lembaga Khusus Pengelola Aset

Politik dan Keamanan1 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset, Adang Daradjatun Dalami Lembaga Khusus Pengelola Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendalami urgensi pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset hasil sitaan dan rampasan negara. Pengelolaan aset dinilai menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Perkuat Pengawasan, Komisi III Kawal RUU Perampasan Aset Tidak Jadi Alat Kekuasaan

Politik dan Keamanan31 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Pengawasan, Komisi III Kawal RUU Perampasan Aset Tidak Jadi Alat Kekuasaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penerapan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut dinilai penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset tetap berjalan sesuai prinsip hukum dan tidak merugikan masyarakat.

Ketua BAM Apresiasi Penyampaian Aspirasi Berlangsung Damai Soal RUU Perampasan Aset

Kesejahteraan Rakyat30 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ketua BAM Apresiasi Penyampaian Aspirasi Berlangsung Damai Soal RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan, mengapresiasi aksi demonstrasi massa dengan tuntutan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta penguatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

13 Kriteria Tindak Pidana Ini Jadi Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang

Politik dan Keamanan29 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

13 Kriteria Tindak Pidana Ini Jadi Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menerangkan beberapa hal kepada publik mengenai penyusunan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan hal tersebut khususnya menyangkut ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU ini setelah melakukan riset dan pendalaman.

Keberanian Pimpinan DPR dalam RUU Perampasan Aset Sejalan Visi Presiden Hadirkan Pemerintahan Bersih

Politik dan Keamanan28 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Keberanian Pimpinan DPR dalam RUU Perampasan Aset Sejalan Visi Presiden Hadirkan Pemerintahan Bersih

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Bahtra Banong mengapresiasi keberanian para Pimpinan DPR RI, khususnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dalam mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Bahtra menilai keberanian tersebut merupakan bukti nyata komitmen, integritas, dan tanggung jawab seorang kader terbaik yang memandang jabatan sebagai amanah.

Pengesahan RUU Perampasan Aset di Desember 2026 Telah Diperhitungkan secara Matang

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pengesahan RUU Perampasan Aset di Desember 2026 Telah Diperhitungkan secara Matang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terus dikebut agar dapat disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada Desember 2026. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Saan Mustopa Ajak Masyarakat Kawal Tenggat Waktu Sahkan RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Saan Mustopa Ajak Masyarakat Kawal Tenggat Waktu Sahkan RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Saan Mustopa, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal, menjaga, dan mengawasi komitmen pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pernyataan tersebut disampaikan Saan saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Gedung Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).

Pimpinan DPR Siap Letakkan Jabatan Jika RUU Perampasan Aset Belum Disahkan di Desember 2026

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pimpinan DPR Siap Letakkan Jabatan Jika RUU Perampasan Aset Belum Disahkan di Desember 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat diselesaikan dan diputus dalam Rapat Paripurna paling lambat 15 Desember 2026. Target tersebut menjadi komitmen DPR dalam merespons aspirasi masyarakat terkait percepatan pengesahan regulasi pemberantasan kejahatan yang merugikan negara.

Tegaskan Komitmen DPR, Puan Optimis RUU Perampasan Aset Tuntas di Desember 2026

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Tegaskan Komitmen DPR, Puan Optimis RUU Perampasan Aset Tuntas di Desember 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat diselesaikan pada 15 Desember 2026. Target tersebut menjadi bagian dari komitmen DPR untuk menuntaskan pembahasan regulasi terkait pemberantasan korupsi sebelum penutupan tahun 2026.

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 3 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 3 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

27 Agustus 2026

Fokus ke Koruptor, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Aparat Lakukan Abuse of Power

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Fokus ke Koruptor, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Aparat Lakukan Abuse of Power

PARLEMENTARIA, Jakarta – Semangat pemberantasan korupsi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengingatkan, jangan sampai aturan yang dirancang untuk mengejar koruptor justru membuka celah bagi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.