RUU Perampasan Aset

104 artikel dengan tag ini

81 Tahun DPR RI: Catatan Korpolkam Kawal Legislasi hingga Diplomasi untuk Kepentingan Rakyat dan Nasional

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

81 Tahun DPR RI: Catatan Korpolkam Kawal Legislasi hingga Diplomasi untuk Kepentingan Rakyat dan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Memasuki usia ke-81 pada 29 Agustus 2026, DPR RI terus menjalankan mandat konstitusional melalui empat fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen. Sepanjang setahun terakhir, periode 29 Agustus 2025 hingga menjelang peringatan HUT ke-81 di 2026, pelaksanaan fungsi tersebut diwarnai berbagai agenda strategis, mulai dari pembentukan regulasi, reformasi hukum, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pengawalan APBN, hingga memperkuat posisi Indonesia melalui diplomasi parlemen.

26 Agustus 2026

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN AKADEMISI MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN AKADEMISI MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

26 Agustus 2026

Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026

Politik dan Keamanan25 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI memastikan kembali bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026. Menurut Ketua Komisi III, Habiburokhman, bahwa jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR di tahun ini, termasuk setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini hanya membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi.

DPR Tekankan Kehati-hatian Bahas RUU Perampasan Aset

Ekonomi dan Keuangan24 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Tekankan Kehati-hatian Bahas RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara hati-hati agar regulasi yang dihasilkan tidak menjadi instrumen kekuasaan untuk menekan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menerima aspirasi masyarakat Pati yang salah satunya mendesak DPR segera mengesahkan RUU tersebut.

Kawal RUU Perampasan Aset, Endang Agustina Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dan Cegah Kriminalisasi

Politik dan Keamanan18 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kawal RUU Perampasan Aset, Endang Agustina Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dan Cegah Kriminalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, menegaskan komitmen DPR RI untuk merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dengan penuh kehati-hatian. Ia menekankan bahwa aturan tersebut harus dijalankan secara prosedural tanpa melanggar hak-hak konstitusional warga negara, khususnya bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

KOMISI III DPR RI RDPU DENGAN MAJELIS ARAH INDONESIA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

Politik dan Keamanan18 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III DPR RI RDPU DENGAN MAJELIS ARAH INDONESIA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

18 Agustus 2026

Komisi III Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset, Targetkan Selesai Desember 2026

Politik dan Keamanan18 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset, Targetkan Selesai Desember 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI terus mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menargetkan regulasi yang diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara tersebut dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dalam dua masa sidang.

Animo Masyarakat Tinggi, DPR Apresiasi Masukan Bahas RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan15 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Animo Masyarakat Tinggi, DPR Apresiasi Masukan Bahas RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus berproses di DPR RI. Menurutnya, Komisi III DPR RI sebagai komisi teknis masih membuka ruang partisipasi publik secara luas untuk mendapatkan berbagai masukan terkait substansi maupun teknis pembahasan RUU tersebut.

DPR Telah Rampungkan 28 Undang-Undang, RUU Perampasan Aset Dapat Atensi Perkuat Substansi

Politik dan Keamanan14 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

DPR Telah Rampungkan 28 Undang-Undang, RUU Perampasan Aset Dapat Atensi Perkuat Substansi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kualitas legislasi tidak hanya diukur dari jumlah undang-undang yang dihasilkan, tetapi dari manfaat yang dirasakan rakyat.

RUU Perampasan Aset Harus Lebih Konkret, Jangan Lagi Berkutat Bahas Konseptual NCB

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Harus Lebih Konkret, Jangan Lagi Berkutat Bahas Konseptual NCB

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset tidak lagi berkutat pada perdebatan konseptual mengenai Non-Conviction Based (NCB)forfeiture dan conviction-based forfeiture, melainkan segera masuk pada perumusan materi muatan dan pasal-pasal konkret.

Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan Harus Independen

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan Harus Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mendesak agar badan pengelola aset hasil rampasan tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset dirancang independen dan terpisah dari aparat penegak hukum yang ada saat ini. Ia menegaskan fungsi pencarian, penyitaan, dan pengelolaan aset tidak boleh berada di satu tangan yang sama.

KOMISI III DPR RI RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET DENGAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS RIAU DAN AKAEMISI HUKUM PIDANA DARI UPN VETERAN JAKARTA

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III DPR RI RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET DENGAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS RIAU DAN AKAEMISI HUKUM PIDANA DARI UPN VETERAN JAKARTA

KOMISI III RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET DENGAN: 1. SDR. DR. MEXAXAI INDRA, S.H., M.H.,/WAKIL REKTOR UNIVERSITAS RIAU 2. DR. BENIHARMONI HAREFA., S.H., LL.M/AKADEMISI HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) VETERAN JAKARTA