KUHAP

43 artikel dengan tag ini

NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan

Politik dan Keamanan25 April 2026

NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan

PARLEMENTARIA, Kupang - Berlakunya KUHP dan KUHAP baru di tahun 2026 ini rupanya masih menyisakan pekerjaan rumah di lapangan. Hal inilah yang menjadi sorotan utama Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman.

25 April 2026

Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di NTB Berjalan Baik, Koordinasi Humanis Antarlembaga

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di NTB Berjalan Baik, Koordinasi Humanis Antarlembaga

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, mengapresiasi implementasi awal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, penerapan regulasi tersebut sejauh ini berjalan cukup baik, ditopang oleh koordinasi yang harmonis antarlembaga penegak hukum.

Era Baru Penegakan Hukum: Urgensi Kesiapan APH Di Daerah

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Era Baru Penegakan Hukum: Urgensi Kesiapan APH Di Daerah

PARLEMENTARIA, Kupang - Memasuki awal tahun 2026 yang menjadi titik krusial pemberlakuan penuh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyoroti urgensi kesiapan aparat penegak hukum di daerah.

Krisis Kapasitas Lapas, Biyas Layar Minta Optimalisasi Aturan KUHP-KUHAP Baru

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Krisis Kapasitas Lapas, Biyas Layar Minta Optimalisasi Aturan KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Manado - Anggota Komisi XIII DPR RI Biyas Layar menyoroti persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Temuan tersebut kembali mengemuka saat kunjungan kerja Komisi XIII di Sulawesi Utara, yang memperlihatkan data kondisi hunian warga binaan jauh melampaui kapasitas ideal.

Mercy Barends Dorong Optimalisasi Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends Dorong Optimalisasi Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends menegaskan pentingnya perlindungan dan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi NTB yang bertempat di Kejaksaan Tinggi NTB, pada Rabu (22/04/2026).

Perlunya Sinergi Aparat di NTB Implementasikan KUHP-KUHAP Baru

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Perlunya Sinergi Aparat di NTB Implementasikan KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Hinca Panjaitan: Pelaksanaan KUHAP di Sulut Miliki Tantangan Serius

Politik dan Keamanan20 April 2026

Politik dan Keamanan

Hinca Panjaitan: Pelaksanaan KUHAP di Sulut Miliki Tantangan Serius

PARLEMENTARIA, Manado – Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai memiliki tantangan serius, khususnya di khususnya di wilayah Sulawesi Utara.

Aparat Hukum Diminta Kesiapannya Terapkan KUHP-KUHAP Baru

Politik dan Keamanan18 April 2026

Politik dan Keamanan

Aparat Hukum Diminta Kesiapannya Terapkan KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menegaskan pentingnya kesiapan aparat penegak hukum di Lampung dalam menghadapi perubahan besar sistem hukum pidana nasional melalui penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke daerah tersebut.

Martin Tumbelaka Dorong Optimalisasi Pemahaman KUHAP Baru di Sulut

Politik dan Keamanan18 April 2026

Politik dan Keamanan

Martin Tumbelaka Dorong Optimalisasi Pemahaman KUHAP Baru di Sulut

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengatakan pentingnya optimalisasi sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru kepada aparat penegak hukum (APH) di Sulawesi Utara. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai kendala di lapangan, terutama terkait pemahaman dan penerapan aturan baru KUHAP.

Cegah Abuse of Power Aparat, Evaluasi Implementasi KUHAP Baru Penting Dilakukan

Politik dan Keamanan17 April 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Abuse of Power Aparat, Evaluasi Implementasi KUHAP Baru Penting Dilakukan

PARLEMENTARIA, Kendari – Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru di lapangan harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Hal ini penting guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.

Kunjungi Kendari, Komisi III Tekankan Urgensi Aturan Turunan KUHP-KUHAP

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungi Kendari, Komisi III Tekankan Urgensi Aturan Turunan KUHP-KUHAP

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, menegaskan pentingnya kesiapan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Ia menekankan bahwa implementasi aturan baru tersebut harus berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah diperbarui.

Wawancara Jadi Kunci Konstruksi Peristiwa Pidana

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Wawancara Jadi Kunci Konstruksi Peristiwa Pidana

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI mempertegas dasar pengaturan teknik wawancara dalam penyelidikan serta mekanisme gelar perkara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 dalam sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang yang dihadiri secara daring di Ruang Puspanlak, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).