Pencarian Lanjutan

Bahas Isu Perempuan dan Anak, KPPRI Perkuat Kolaborasi dengan NGO dan Mitra Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Bendahara Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Eva Monalisa menyatakan KPPRI terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional guna mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap isu perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikan dalam Forum KPPRI bertema Women in Parliament: From Representation to Policy Transformation yang diselenggarakan di Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

21 Mei 2026

Program Magang Kerja Sama Kemnaker-BKD DPR RI Cetak SDM Profesional dan Berintegritas

Isu Lainnya21 Mei 2026

Isu Lainnya

Program Magang Kerja Sama Kemnaker-BKD DPR RI Cetak SDM Profesional dan Berintegritas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI Bayu Dwi Anggono menyampaikan bahwa program magang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di BKD berhasil memberikan dampak nyata melalui pengembangan platform “Lensa Undang-Undang” yang kini dapat diakses publik melalui website DPR RI.

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi Kebijakan Perempuan dan Anak

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi Kebijakan Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) menyiapkan berbagai agenda advokasi kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak sebagai tindak lanjut Forum KPPRI bertema Women in Parliament: From Representation to Policy Transformation yang digelar di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Pemerintah Diminta Jelaskan Kajian Akademik Program CNG

Industri dan Pembangunan

Pemerintah Diminta Jelaskan Kajian Akademik Program CNG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wacana pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) mulai menjadi perhatian Komisi XII DPR RI. Pemerintah diminta memberikan penjelasan resmi dan komprehensif mengenai dasar akademik serta kesiapan implementasi program tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Komisi IV Desak Pemerintah Tambah Anggaran Kehutanan, Pulihkan Hutan Daerah Bencana

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Desak Pemerintah Tambah Anggaran Kehutanan, Pulihkan Hutan Daerah Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah segera merealisasikan tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun yang diajukan Kementerian Kehutanan guna mempercepat pemulihan kawasan hutan di daerah rawan bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terlebih, Kementerian Kehutanan telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,68 triliun pada 2025 hanya dari denda administrasi.

Syafruddin Soroti Minimnya Transparansi SKK Migas dalam Target Lifting Nasional

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Syafruddin Soroti Minimnya Transparansi SKK Migas dalam Target Lifting Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Target lifting minyak nasional sebesar 615 ribu barel per hari pada 2027 dinilai membutuhkan langkah konkret dan tata kelola yang lebih transparan dari SKK Migas. Sorotan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Kepala SKK Migas dengan agenda percepatan infrastruktur hulu migas dan capaian TKDN sektor migas.

Prabowo Hormati Oposisi, Bahtra Banong: Bukti Kepemimpinan Demokratis dan Negarawan

Prabowo Hormati Oposisi, Bahtra Banong: Bukti Kepemimpinan Demokratis dan Negarawan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026), mengandung pesan politik yang penting bagi demokrasi Indonesia.

Ecky Mucharam: Transparansi Penegakan Hukum Harus Didukung Anggaran

Ecky Mucharam: Transparansi Penegakan Hukum Harus Didukung Anggaran

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai respons jajaran aparat penegak hukum di Provinsi Gorontalo terhadap implementasi Undang-Undang tentang KUHP dan KUHAP yang baru menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, ia menekankan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi agar penerapan regulasi tersebut berjalan optimal dan seragam di seluruh Indonesia.

Legislator Tekankan KUHP dan KUHAP Baru Butuh Aturan Teknis yang Cepat

Legislator Tekankan KUHP dan KUHAP Baru Butuh Aturan Teknis yang Cepat

Komisi III DPR Soroti Reformasi Kultural Aparat Penegak Hukum di Gorontalo

Komisi III DPR Soroti Reformasi Kultural Aparat Penegak Hukum di Gorontalo

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan reformasi di tubuh aparat penegak hukum tidak dapat diukur hanya melalui perubahan regulasi maupun kebijakan internal. Menurutnya, reformasi harus tercermin dalam perubahan budaya kerja, penguatan integritas, serta profesionalisme aparat saat menjalankan tugas di lapangan.

Jemaah Haji Diimbau Kurangi Aktivitas Berat Jelang Puncak di Armuzna

Jemaah Haji Diimbau Kurangi Aktivitas Berat Jelang Puncak di Armuzna

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Hidayat Nur Wahid, meminta jemaah haji Indonesia mengurangi aktivitas berat dan memfokuskan diri menjaga kesehatan setelah seluruh kloter haji tiba di Makkah.

Perdebatan Dam Haji Mengemuka, Timwas Haji DPR Dorong Kajian Ulama Dipercepat

Perdebatan Dam Haji Mengemuka, Timwas Haji DPR Dorong Kajian Ulama Dipercepat

PARLEMENTARIA, Tangerang — Polemik pelaksanaan dam haji kembali menjadi perhatian DPR di tengah penyelenggaraan ibadah haji 2026. Perbedaan pandangan ulama terkait penyembelihan dam di Arab Saudi atau di Indonesia dinilai perlu segera dirumuskan agar tidak menimbulkan perdebatan berkepanjangan di ruang publik.

Timwas DPR Soroti Pelayanan Pasca-Puncak Haji, HNW: Jemaah Jangan Dilepas Setelah Wukuf

Timwas DPR Soroti Pelayanan Pasca-Puncak Haji, HNW: Jemaah Jangan Dilepas Setelah Wukuf

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengawasan haji tidak boleh berhenti hanya pada proses pemberangkatan dan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Hidayat Nur Wahid, menegaskan layanan pasca-puncak haji menjadi salah satu fokus utama pengawasan tahun ini.

Timwas Haji DPR: Segera Mitigasi Risiko Kelelahan dan Transportasi Jemaah saat Krisis Armuzna

Timwas Haji DPR: Segera Mitigasi Risiko Kelelahan dan Transportasi Jemaah saat Krisis Armuzna

PARLEMENTARIA, Tangerang — Penyelenggaraan ibadah haji 2026 sejauh ini dinilai masih berjalan sesuai rencana. Pergerakan jamaah dari Indonesia menuju Madinah dan Makkah relatif lancar, sementara persoalan besar terkait hotel, konsumsi, maupun pengelompokan jamaah belum banyak ditemukan. Namun di balik kondisi yang terkendali tersebut, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI justru memusatkan perhatian pada fase paling krusial dalam ibadah haji, yakni Armuzna.

Timwas DPR Gelombang Kedua Fokus Awasi Armuzna dan Transportasi Jelang Puncak Haji 2026