Timwas Haji DPR: Segera Mitigasi Risiko Kelelahan dan Transportasi Jemaah saat Krisis Armuzna

PARLEMENTARIA, Tangerang — Penyelenggaraan ibadah haji 2026 sejauh ini dinilai masih berjalan sesuai rencana. Pergerakan jamaah dari Indonesia menuju Madinah dan Makkah relatif lancar, sementara persoalan besar terkait hotel, konsumsi, maupun pengelompokan jamaah belum banyak ditemukan. Namun di balik kondisi yang terkendali tersebut, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI justru memusatkan perhatian pada fase paling krusial dalam ibadah haji, yakni Armuzna.

Anggota Timwas Haji DPR RI tahun 2026 sekaligus Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa perjalanan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina merupakan titik paling rawan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan haji. “Sesungguhnya perjalanan ibadah haji itu puncaknya Armuzna. Di situlah haji,” kata Marwan kepada Parlementaria sebelum bertolak ke Makkah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (21/05/2026).

Berdasarkan hasil pemantauannya, laporan awal dari Timwas DPR gelombang pertama yang telah berada di Arab Saudi menunjukkan pelayanan jemaah secara umum masih berada “on the track” dan sesuai dengan perencanaan pemerintah. Meski demikian, sejumlah catatan tetap ditemukan di lapangan, termasuk dugaan penyimpangan tarif layanan kursi roda bagi jamaah yang membutuhkan bantuan mobilitas.

“Ada beberapa layanan yang dianggap mungkin menyimpang, misalnya pemakaian tarif kursi roda bagi jemaah yang membutuhkan tapi secara umum pelayanan masih sesuai perencanaan,” ujarnya.

Marwan menjelaskan, pengalaman musim haji sebelumnya menunjukkan berbagai persoalan besar justru sering muncul ketika puncak Armuzna dimulai. Persoalan transportasi, keterlambatan bus, kepadatan pergerakan jamaah, hingga jamaah yang kelelahan menjadi tantangan berulang yang harus diantisipasi sejak dini.

Oleh karena itu, Timwas Haji DPR meminta pemerintah bersama Kementerian Haji Arab Saudi menyiapkan langkah-langkah kedaruratan sebelum puncak haji berlangsung pada akhir Mei ini. DPR menilai skenario alternatif harus disiapkan apabila distribusi armada transportasi mengalami kendala di lapangan.

“Kalau busnya tidak ada bagaimana kita cari alternatif. Kalau bus macet dari Muzdalifah menuju Mina bagaimana caranya. Ini yang mau kita rumuskan,” kata Marwan.

Perhatian khusus pun diberikan terhadap kondisi jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi yang rentan mengalami kelelahan saat menjalani rangkaian ibadah di Mina dan Jamarat. Menurut Marwan, fase paling berat biasanya terjadi ketika jemaah harus berjalan kaki dari tenda Mina menuju lokasi lontar jumrah lalu kembali lagi di tengah cuaca panas dan kepadatan manusia.

“Nanti tanggal 27 itu puncak kelelahan jemaah, berjalan dari tenda Mina menuju Jamarat lalu kembali lagi. Di situ biasanya angka kematian meningkat karena kelelahan,” ujarnya.

Dalam evaluasi Timwas DPR, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kelancaran keberangkatan jamaah menuju Tanah Suci, tetapi juga kemampuan pemerintah menjamin keselamatan dan kesehatan jemaah saat menjalani puncak ibadah. Fase Armuzna dinilai menjadi ujian utama koordinasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi dalam mengelola jutaan jemaah secara bersamaan.

Meski sejauh ini belum ditemukan persoalan besar dalam layanan dasar jemaah, DPR menegaskan pengawasan akan terus diperketat menjelang Armuzna. Timwas berharap berbagai potensi kendala transportasi dan kepadatan dapat diantisipasi lebih awal agar jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, sehat, dan manusiawi. (MAN/um)