Pencarian Lanjutan

Infrastruktur dan Pelayanan di Bandara Internasional Lombok Mengalami Peningkatan Kualitas secara Signifikan

PARLEMENTARIA, Lombok Tengah - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari mengapresiasi peningkatan signifikan infrastruktur dan kualitas pelayanan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, berbagai pembenahan tersebut menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa bandara.

Ruslan M Daud Desak Percepatan Infrastruktur Pascabencana di Aceh Segera Selesai

PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Anggota Komisi V DPR RI H Ruslan M. Daud mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh pascabencana. Namun, ia mengingatkan agar upaya pemulihan infrastruktur segera diselesaikan demi manfaatnya bisa cepat dirasakan oleh masyarakat Aceh.

Tata Kelola Berbasis Keadilan Kunci PMI Mendapatkan Perlindungan hingga Pulang ke Tanah Air

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan pentingnya reformasi tata kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berkeadilan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan warga negara yang bekerja di luar negeri.

Percepatan Pemulihan Bencana di Aceh Harus Pendekatan Sosial dan Mitigasi Komprehensif

PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Komisi V DPR RI menggelar agenda Kunjungan Kerja ke Provinsi Aceh dalam rangka meninjau langsung progres pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kunjungan ini menyoroti pentingnya percepatan recovery yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pendekatan sosial yang menyeluruh dan terintegrasi.

Komisi V DPR Soroti Darurat Sampah di Aceh, Dorong Solusi Terpadu Berbasis Ilmiah

PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Komisi V DPR RI menyoroti persoalan darurat sampah yang kian mengkhawatirkan di Provinsi Aceh. Satu di antaranya adalah isu pengelolaan sampah yang masih menjadi perhatian utama selain pemantauan percepatan pemulihan pascabencana, mengingat skala persoalan yang dinilai telah menjadi masalah nasional dan membutuhkan penanganan terpadu.

Komisi VI DPR Tindaklanjuti Tuntutan Hak Plasma 20 Persen Masyarakat Pagaran Tapah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Achmad menegaskan bahwa masyarakat Desa Pagaran Tapah memiliki hak kemitraan plasma sebesar 20 persen dari perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut. Hal itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Lembaga Adat Kerapatan Desa Pagaran Tapah di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Komisi IX DPR Nilai Wacana Larangan Vape Perlu Dipertimbangkan Demi Lindungi Generasi Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dipertimbangkan secara serius, tidak hanya dalam konteks pemberantasan narkoba, tetapi juga sebagai upaya melindungi kesehatan generasi muda dari gaya hidup tidak sehat.Pasalnya, tren penggunaan vape yang semakin meluas di kalangan anak muda menunjukkan bahwa produk tersebut telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup yang berisiko bagi kesehatan.

Tutik Ingatkan Standarisasi Data Internasional Demi Lindungi Pekerja Migran Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani mendorong penguatan tata kelola data Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penerapan identitas digital yang terintegrasi guna meningkatkan perlindungan secara menyeluruh. Baginya, menerapkan satu identitas digital PMI diyakini mampu merekam seluruh siklus migrasi, mulai dari proses pelatihan hingga purna penempatan.

Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026 Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mengapresiasi penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Ia menilai pelaksanaan mudik pun dapat diklaim berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. 

Komisi V DPR Desak Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera Barat

PARLEMENTARIA, Padang – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal akselerasi pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat. Hal ini menjadi sorotannya lantaran bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra Barat telah menimbulkan dampak luas, baik bagi masyarakat maupun infrastruktur.

Akses Air Bersih Masih Jadi PR Nasional

PARLEMENTARIA, Bekasi - Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim menilai persoalan air nasional masih belum terselesaikan hingga kini yakni masyarakat Indonesia kerap mengalami keterbatasan akses air bersih. Sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, hingga beberapa daerah di Jawa masih menghadapi isu air ini.

Jaga Koordinasi Antar-Aparat Penegak Hukum Guna Kelancaran Implementasi KUHP dan KUHAP yang Baru

PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik untuk memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP berjalan optimal. Reformasi hukum pidana ini menjadi langkah besar menuju sistem hukum nasional yang lebih modern, dengan pendekatan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Belum Tuntasnya Rekonstruksi dan Lemahnya Basis Data Bantuan Jadi Persoalan Pemulihan Pascabencana Sulteng

Dipo Nusantara: Pemerintah Perlu Berikan Perhatian Besar Penguatan Infrastruktur Energi di NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa, memberikan catatan serius terkait ketahanan energi di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR ke Provinsi NTT pada Kamis (9/4/2026). Ia menyoroti kendala distribusi BBM dan akses kelistrikan yang dinilai masih memerlukan perhatian besar dari pemerintah pusat dan mitra terkait.

Gamal Sayangkan Menaker Belum Miliki Roadmap Jelas Antisipasi Dampak AI bagi Tenaga Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, menyoroti tantangan besar yang ditimbulkan oleh perkembangan kecerdasan buatan (artifical intelligence/AI) dan otomasi. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan terkait penjelasan program kerja tahun 2026, program magang, serta isu ketenagakerjaan lainnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).