//
Anggota Komisi V DPR RI H Ruslan M. Daud dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Anggota Komisi V DPR RI H Ruslan M. Daud mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh pascabencana. Namun, ia mengingatkan agar upaya pemulihan infrastruktur segera diselesaikan demi manfaatnya bisa cepat dirasakan oleh masyarakat Aceh.
Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Irmawan, rombongan meninjau langsung progres pembangunan sejumlah sarana dan prasarana di Aceh. Politisi PKB ini menilai, kehadiran negara sudah terlihat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang saat ini terus berjalan, dengan total anggaran mencapai triliunan rupiah.
“Pertama, kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan seluruh jajarannya, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan kementerian lainnya," kata HRD, sapaan akrabnya, kepada Parlementaria di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (09/04/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur bukanlah proses instan dan membutuhkan waktu serta tahapan yang harus dipahami oleh masyarakat. “Tidak mungkin seperti membalikkan telapak tangan. Perlu waktu yang cukup panjang berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan,” terangnya.
Meski demikian, Ruslan mengakui masih banyak wilayah di Aceh yang menghadapi kendala akses, terutama dalam konektivitas antar desa, kecamatan, hingga antar kabupaten. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah pusat untuk terus mempercepat pembangunan.
“Kami meminta kepada pemerintah pusat agar percepatan ini terus dilakukan. Jika semua akses tersambung, tentu masyarakat akan sangat terbantu,” katanya.
Tidak henti, ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat tidak hanya tercermin dari alokasi anggaran, tetapi juga perhatian langsung dari Presiden yang telah beberapa kali mengunjungi Aceh. “Ini bukti bahwa negara hadir. Bukan hanya anggaran yang turun, tetapi perhatian langsung dari Presiden untuk masyarakat Aceh,” pungkas Ruslan.
Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan rencana aksi pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Aceh untuk periode 2026–2028 berupa target 20 Ribu Lebih Hunian Tetap. Program ini menargetkan pembangunan sebanyak 20.647 unit rumah dengan total anggaran mencapai Rp5,94 triliun.
Dengan rinciannya, pada tahun 2026 sebanyak 6.220 unit (Rp1,79 triliun), tahun 2027 sebanyak 9.747 unit (Rp2,80 triliun), tahun 2028 sebanyak 4.680 unit (Rp1,34 triliun). Lalu, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi daerah dengan alokasi terbesar, yakni 10.456 unit dengan anggaran Rp3,01 triliun. Disusul Kabupaten Aceh Utara sebanyak 4.827 unit dan Kabupaten Gayo Lues 3.350 unit.
Sejumlah daerah lain juga mendapatkan alokasi pembangunan, di antara lain adalah Kabupaten Bireuen sebanyak 644 unit, Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 533 unit, Kabupaten Aceh Timur sebanyak 349 unit, Kabupaten Bener Meriah sebanyak 183 unit, Kabupaten Pidie sebanyak 89 unit, Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 110 unit, Kota Lhokseumawe sebanyak 66 unit, Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 40 unit.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memastikan masyarakat terdampak memiliki hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. Pembangunan Hunian Sementara Terus Berjalan Selain hunian tetap, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum juga telah membangun hunian sementara (huntara) di berbagai wilayah terdampak.
Total hunian sementara yang telah dibangun mencapai 1.218 unit, dengan rincian berupa Aceh Tamiang sebanyak 240 unit, Bener Meriah sebanyak 228 unit Aceh Utara sebanyak 522 unit, Pidie Jaya sebanyak 168 unit, Kota Subulussalam sebanyak 60 unit Saat ini, terdapat 84 unit yang masih dalam tahap pembangunan, seluruhnya berada di Kabupaten Aceh Tamiang.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan tambahan sebanyak 386 unit, yang tersebar mulai dari Aceh Tamiang (Desa Rimba Sawang, Kebun Medang Ara, dan Mekar Jaya) yang mana masing-masing 108 unit. Proses pembangunan dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah serta hasil koordinasi antara satuan kerja dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan berbagai program yang berjalan, Ruslan berharap pembangunan infrastruktur dan perumahan di Aceh dapat terus dipercepat, sehingga pemulihan pascabencana tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lapangan. (rni/um)
