Pencarian Lanjutan

Kesejahteraan Rakyat18 April 2026

Aparat Hukum Diminta Kesiapannya Terapkan KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menegaskan pentingnya kesiapan aparat penegak hukum di Lampung dalam menghadapi perubahan besar sistem hukum pidana nasional melalui penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke daerah tersebut.

Peta dan Kenyataan: Mediasi BAM Urai Konflik Agraria di Riau

Peta dan Kenyataan: Mediasi BAM Urai Konflik Agraria di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Di sebuah ruangan pertemuan di Pekanbaru, suara-suara yang selama ini terpendam akhirnya menemukan ruangnya. Perwakilan masyarakat dari Indragiri Hulu dan Kampar duduk berhadapan dengan pemerintah daerah, aparat, dan pihak perusahaan.

Deddy Sitorus: Dana Otsus Aceh Butuh Roadmap dan Sinkronisasi

Kesejahteraan Rakyat18 April 2026

Deddy Sitorus: Dana Otsus Aceh Butuh Roadmap dan Sinkronisasi

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh harus berbasis pada perencanaan yang jelas dan terintegrasi, bukan sekadar memperdebatkan besaran anggaran. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan spesifik Baleg ke Banda Aceh, dalam rangka menyerap masukan terkait penguatan regulasi kekhususan Aceh.

Pengawasan Program Pemagangan Nasional di Badung Masih Lemah

Pengawasan Program Pemagangan Nasional di Badung Masih Lemah

PARLEMENTARIA, Badung — Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program pemagangan nasional di Provinsi Bali. Ia mengungkapkan adanya ketidaksinkronan data antara instansi terkait mengenai jumlah peserta pemagangan.

Martin Tumbelaka Dorong Optimalisasi Pemahaman KUHAP Baru di Sulut

Martin Tumbelaka Dorong Optimalisasi Pemahaman KUHAP Baru di Sulut

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengatakan pentingnya optimalisasi sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru kepada aparat penegak hukum (APH) di Sulawesi Utara. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai kendala di lapangan, terutama terkait pemahaman dan penerapan aturan baru KUHAP.

Komisi III Dorong Penguatan APH di Lampung, Fokus Tekan Peredaran Narkoba

Ekonomi dan Keuangan18 April 2026

Komisi III Dorong Penguatan APH di Lampung, Fokus Tekan Peredaran Narkoba

PARLEMENTARIA, Lampung — Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Provinsi Lampung dengan menyoroti pentingnya penguatan aparat penegak hukum (APH) dalam menghadapi berbagai persoalan keamanan, khususnya peredaran narkotika yang kian kompleks. Dalam pertemuan bersama Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), sejumlah masukan strategis disampaikan demi meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan.

BAKN Dorong Sinkronisasi APBD-APBN, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Sinkronisasi APBD-APBN, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA

PARLEMENTARIA, Palembang — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong penguatan sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satunya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) guna memastikan arah pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras.

Dorong Optimalisasi Bank Sampah di Tengah Kenaikan Harga Plastik

Industri dan Pembangunan17 April 2026

Industri dan Pembangunan

Dorong Optimalisasi Bank Sampah di Tengah Kenaikan Harga Plastik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengimbau masyarakat menyikapi lonjakan harga plastik akibat dinamika global sebagai momentum perubahan pola konsumsi, termasuk dengan membiasakan membawa kantong belanja saat beraktivitas. Menurutnya, kenaikan harga plastik berdampak pada sektor perdagangan, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat sebagai konsumen.

BURT Apresiasi Kepedulian RS Panti Rapih, Layani Seluruh Kalangan

Politik dan Keamanan17 April 2026

BURT Apresiasi Kepedulian RS Panti Rapih, Layani Seluruh Kalangan

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Hamid Noor Yasin mengapresiasi RS Panti Rapih yang memiliki keunggulan dalam pelayanan dan juga menunjukkan komitmen kuat terhadap masyarakat kurang mampu dengan tetap memberikan bantuan dan akses layanan kesehatan. Rumah sakit ini tidak hanya mengedepankan profesionalitas, tetapi juga memastikan pelayanan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Baleg Kaji Usulan Dana Otsus Aceh 2,5% dari DAU

Politik dan Keamanan17 April 2026

Baleg Kaji Usulan Dana Otsus Aceh 2,5% dari DAU

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebutkan, usulan peningkatan dana otonomi khusus (otsus) menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional merupakan hal yang logis dan perlu dipertimbangkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Hal itu ia sampaikan saat kunjungan Baleg ke Aceh dalam rangka menghimpun masukan terkait beleid itu, khususnya mengenai perpanjangan dan skema dana otsus.

Darurat Narkoba, Siti Aisyah Dukung Penegakan Hukum di Sultra

Darurat Narkoba, Siti Aisyah Dukung Penegakan Hukum di Sultra

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti serius maraknya peredaran narkotika yang dinilai sudah berada pada kondisi darurat, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR ke Kendari, Kamis (16/4/2026).

Adian Napitupulu: DPR Perlu Panggil Kementerian Kehutanan, Bahas Konflik Agraria

Adian Napitupulu: DPR Perlu Panggil Kementerian Kehutanan, Bahas Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menyoroti kompleksitas konflik agraria di Provinsi Riau yang dinilai merupakan warisan kebijakan masa lalu yang belum terselesaikan hingga kini. Menurutnya, berbagai konflik yang terjadi saat ini tidak lepas dari tumpang tindih kebijakan, terutama terkait status kepemilikan lahan antara masyarakat, perusahaan, dan negara.

Gamal: Perbaiki Kualitas Tenaga Kerja dan Program Pemagangan di Bali

Gamal: Perbaiki Kualitas Tenaga Kerja dan Program Pemagangan di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar – Provinsi Bali mendapat sorotan serius lantaran didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah yang menjadi tantangan serius. Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menekankan tingginya proporsi tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah yang mencapai 28,57 persen sebagai tantangan struktural yang perlu segera diatasi.

Pemagangan Harus Fokus pada Peningkatan Kompetensi, Bukan Eksploitasi