Pencarian Lanjutan

Sekolah Layak dan Guru Cukup Jadi Kunci Pendidikan Gratis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pendidikan dasar tanpa biaya tidak cukup dimaknai sebatas penghapusan pungutan sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan ruang kelas yang layak, kecukupan guru, serta akses pendidikan yang setara, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

24 September 2026

Perlindungan PMI Harus Menjangkau Keluarga yang Ditinggalkan

Kesejahteraan Rakyat

Perlindungan PMI Harus Menjangkau Keluarga yang Ditinggalkan

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti berbagai dampak sosial yang menyertai migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari rendahnya literasi pengelolaan keuangan, krisis pengasuhan anak, hingga potensi meningkatnya perceraian dan kerentanan ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, perlindungan PMI tidak cukup hanya memastikan keberangkatan dan kepulangan pekerja, tetapi juga perlu mencakup keberlangsungan kehidupan keluarga selama PMI bekerja di luar negeri.

Miras Hingga Hunian Mewah Ditemukan di Lapas Cibinong, DPR RI Minta Evaluasi Menyeluruh

Miras Hingga Hunian Mewah Ditemukan di Lapas Cibinong, DPR RI Minta Evaluasi Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pembinaan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan (Lapas), menyusul inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak lazim, termasuk fasilitas hunian dengan perlengkapan mewah serta minuman keras.

Terjadi Pungli Revitalisasi Sekolah Saat NTT Kena Bencana, APH Harus Terapkan Pasal Maksimal!

Terjadi Pungli Revitalisasi Sekolah Saat NTT Kena Bencana, APH Harus Terapkan Pasal Maksimal!

PARLEMENTARIA, Kutai Kartanegara – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik KPK, Kejaksaan, maupun Polri, untuk bergerak cepat untuk menangani kasus dugaan oknum yang terlibat dalam penyelewengan pada program revitalisasi sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia meminta adanya penyelidikan dan penerapan ancaman hukuman paling berat jika oknum APH tersebut terbukti bersalah.

Ketahanan Pangan Tak Boleh Kalah oleh Pengembangan Kawasan di Tangerang

Ketahanan Pangan Tak Boleh Kalah oleh Pengembangan Kawasan di Tangerang

PARLEMENTARIA, Tangerang - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan pentingnya menjaga dan mengembangkan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pembangunan perumahan, industri, pergudangan, hingga kawasan investasi tidak boleh mengorbankan ketersediaan lahan pangan secara terus-menerus.

Capaian LSD Kabupaten Tangerang di Bawah Target, Komisi II: Perlu Kebijaksanaan Pusat

Capaian LSD Kabupaten Tangerang di Bawah Target, Komisi II: Perlu Kebijaksanaan Pusat

PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendorong Pemerintah Pusat dengan kebijaksanaanya memberikan pengecualian terhadap persoalan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Tangerang, Banten. Hal tersebut menyusul belum tercapainya target LSD sebesar 87 persen di wilayah tersebut.

Kasus PMI Bermasalah NTB Naik, Komisi IX Dorong Penguatan Perlindungan

Kesejahteraan Rakyat

Kasus PMI Bermasalah NTB Naik, Komisi IX Dorong Penguatan Perlindungan

PARLEMENTARIA, Mataram — Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menekankan pentingnya penguatan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu mengingat NTB menjadi salah satu daerah dengan jumlah penempatan PMI yang tinggi di Indonesia.

Lasarus Dorong Pemerataan Anggaran untuk Penguatan Kawasan Transmigrasi

Lasarus Dorong Pemerataan Anggaran untuk Penguatan Kawasan Transmigrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Transmigrasi memastikan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan kawasan transmigrasi benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, masih banyak kawasan transmigrasi yang membutuhkan perhatian pemerintah, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana dasar.

Mori Hanafi Minta Program Transmigrasi Tak Hanya Fokus Trans Tuntas

Mori Hanafi Minta Program Transmigrasi Tak Hanya Fokus Trans Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk program Trans Tuntas dalam pembahasan anggaran Kementerian Transmigrasi Tahun Anggaran 2027. Ia meminta pemerintah meninjau kembali distribusi anggaran agar lebih proporsional dan tidak mengurangi dukungan terhadap program-program prioritas lainnya.

Komisi VI Dorong Indonesia-Iran Perkuat Transfer Teknologi

Komisi VI Dorong Indonesia-Iran Perkuat Transfer Teknologi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI mendorong penguatan kerja sama ekonomi Indonesia dan Iran tidak hanya melalui perdagangan, tetapi juga transfer teknologi serta peningkatan kerja sama antarpelaku usaha. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Pimpinan Komisi VI DPR RI dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Islam Iran untuk Republik Indonesia, H.E. Mohammad Boroujerdi, di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

PMI Terancam Hukuman Mati di UEA, Pemerintah Didorong Beri Perlindunga

PMI Terancam Hukuman Mati di UEA, Pemerintah Didorong Beri Perlindunga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mendorong Pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terancam hukuman mati di Uni Emirat Arab (UEA), Nenah Arsinah. Ia juga meminta Pemerintah memberi update informasi mengenai perkembangan kasus Nenah yang sudah dipenjara selama 12 tahun itu.

Marwan Dasopang Dorong Kebijakan Pemerintah Semakin Berpihak pada Pesantren

Kesejahteraan Rakyat

Marwan Dasopang Dorong Kebijakan Pemerintah Semakin Berpihak pada Pesantren

PARLEMENTARIA, Magelang — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong pemerintah memperbaiki kebijakan terkait pondok pesantren agar semakin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Menurutnya, penguatan regulasi dan kelembagaan pesantren perlu diikuti kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi pesantren.

Sambut Hari Tani Nasional, Riyono Ajak Anak Muda Tak Ragu Jadi Petani

Sambut Hari Tani Nasional, Riyono Ajak Anak Muda Tak Ragu Jadi Petani

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengajak Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September menjadi momentum untuk memperkuat kesejahteraan sekaligus regenerasi petani Indonesia. Menurutnya, masa depan pertanian nasional sangat bergantung pada kemampuan sektor pertanian memberikan kehidupan yang layak dan masa depan yang menjanjikan bagi generasi berikutnya.

Keadilan Restoratif Perlu Libatkan Tokoh Adat Setempat Cegah Transaksional Hukum

Keadilan Restoratif Perlu Libatkan Tokoh Adat Setempat Cegah Transaksional Hukum

PARLEMENTARIA, Kutai Kartanegara – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengingatkan jajaran Kepolisian untuk tidak menjadikan mekanisme Keadilan Restoratif (restorative justice) sekadar sebagai kompromi hukum formal. Melainkan, wajib melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat agar pemulihan keadilan benar-benar dirasakan oleh korban.

Prana Putra Sohe: Benahi Lapas, Hapus Budaya Setor