Pencarian Lanjutan

Cornelis Soroti Pengelolaan Limbah B3 dan Kepatuhan AMDAL Industri Pulp di Sumsel

PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Komisi XII DPR RI Cornelis menyoroti pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta kontribusi sektor industri kehutanan dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI ke PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (PT TEL), dan PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (24/6/2026).

Panja Lingkungan Hidup Komisi XII Dalami Pengelolaan Limbah Industri di Sumatera Selatan

PARLEMENTARIA, Palembang – Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan industri pulp dan kertas di Provinsi Sumatera Selatan, yakni PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (PT TEL), dan PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup, khususnya terkait pengelolaan limbah dan potensi pencemaran lingkungan.

Judol Bola Kian Marak Selama Piala Dunia, Komdigi Harus Bentuk Tim Gabungan dengan Aparat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyoroti meningkatnya praktik judi online (judol) bola selama gelaran Piala Dunia 2026. Fenomena tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.

Promosi Judol di Kolom Komentar Sosmed Kian Meresahkan, Masyarakat Harus Aktif Laporkan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Cindy Monica, menyoroti maraknya komentar spam yang berisi promosi judi online di berbagai platform media sosial. Fenomena ini semakin meresahkan karena tidak hanya mengganggu ruang interaksi publik, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk penyebaran praktik perjudian digital yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.

Komisi VIII Kawal Penyaluran Bantuan untuk Pesantren di Jawa Tengah

PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi VIII DPR konsisten mengawal berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan pondok pesantren. Salah satunya melalui pengawasan terhadap penyaluran bantuan Kementerian Agama kepada pesantren di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangkaian agenda Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR di Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyaksikan sekaligus ikut penyaluran bantuan Kementerian Agama kepada sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah.

Furtasan Ali Yusuf Pertanyakan Urgensi Jalur Mandiri PTN dalam Sistem SPMB

PARLEMENTARIA, Jakarta – Evaluasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tidak hanya menyangkut mekanisme seleksi, tetapi juga perlu menyentuh aspek keadilan akses dan tata kelola penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI bersama sejumlah rektor PTN, Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mempertanyakan urgensi keberadaan jalur mandiri di tengah telah berjalannya jalur seleksi nasional.

Jeritan Petani dan Masyarakat Adat Mengadu ke DPR, Alami Intimidasi Akibat Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Tangis dan cerita pilu seketika membuncah di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Terhadap pimpinan DPR RI yang hadir di ruangan itu, para perwakilan petani dan masyarakat adat tidak lagi sekadar mengeluhkan persoalan sengketa lahan, melainkan jeritan bertahan hidup yang merenggut martabat manusia.

Andina Narang Dalami Komitmen Calon KI Pusat Soal Perlindungan Data Pribadi dan Akuntabilitas Badan Publik

Legislator Soroti Kesenjangan Daya Tampung Perguruan Tinggi dengan Jumlah Lulusan SMA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kesenjangan antara jumlah lulusan SMA/sederajat dengan kapasitas penerimaan perguruan tinggi masih menjadi tantangan besar dalam upaya memperluas akses pendidikan tinggi di Indonesia. Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR RI bersama sejumlah rektor perguruan tinggi negeri, yang membahas evaluasi pelaksanaan SPMB serta rekomendasi kebijakan untuk tahun mendatang.

Gerakan Orang Tua Asuh Stunting Harus Berdampak Nyata dan Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) memastikan program Gerakan Orang Tua Asuh Stunting (GENTING) tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di Indonesia.

My Esti Usulkan PTN Beri Ruang Khusus bagi Mahasiswa dari Daerah 3T

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Perguruan tinggi didorong untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi calon mahasiswa dari wilayah yang menghadapi berbagai keterbatasan akses pendidikan.

Sihar Sitorus Soroti Peran Ayah hingga Kejelasan Data Stunting dalam Rapat dengan Kemendukbangga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus, menyoroti pentingnya peran ayah dalam pembangunan keluarga serta meminta kejelasan data terkait stunting dan keluarga berisiko stunting saat rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Penataan Ulang Dasar Hukum Pembentukan Daerah Berikan Ruang Otonomi Kontekstual bagi Pemda

PARLEMENTARIA, Pontianak  - Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat fokus menghimpun masukan serta menyerap aspirasi daerah terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota. Terkait hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, M. Taufan Pawe, menyampaikan, penataan ulang regulasi yang menjadi dasar hukum pembentukan daerah sangat krusial dilakukan guna memberikan kepastian hukum serta ruang otonomi yang lebih kontekstual bagi pemerintah daerah. 

Hadapi Dampak El Nino dan Ratusan Gempa, Legislator Minta BMKG-Basarnas Beri Perhatian Khusus Daerah Rawan

Legislator Soroti Rendahnya Serapan Anggaran LPS Pasca Perluasan Mandat UU P2SK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rendahnya serapan sejumlah pos anggaran serta kesiapan SDM Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menghadapi perluasan mandat pasca-Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi sorotan. Hal tersebut mengemuka pada rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner LPS terkait revisi anggaran tahun 2026.