Pencarian Lanjutan

Komisi VIII Gali Masukan Tebuireng untuk Penguatan Tata Kelola Pesantren

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Komisi VIII Gali Masukan Tebuireng untuk Penguatan Tata Kelola Pesantren

PARLEMENTARIA, Jombang — Komisi VIII DPR RI menggali masukan dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, terkait penguatan tata kelola pesantren menyusul pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama RI. Masukan tersebut dinilai penting agar kebijakan dan tata kelola kelembagaan baru tersebut dapat menjawab kebutuhan pesantren di lapangan.

25 September 2026

Hetifah Soroti Kesenjangan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Pesantren

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hetifah Soroti Kesenjangan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Pesantren

PARLEMENTARIA, Magelang — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti kesenjangan yang masih dihadapi guru dan tenaga pendidik di lingkungan pesantren dibandingkan dengan pendidik pada jalur pendidikan umum. Kesenjangan tersebut antara lain mencakup aspek kesejahteraan, akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta kesempatan peningkatan kompetensi.

Kebijakan Nasional LSD 87 Persen Jangan Disamaratakan, Harus Pengecualian di Pulau Jawa

Politik dan Keamanan25 September 2026

Politik dan Keamanan

Kebijakan Nasional LSD 87 Persen Jangan Disamaratakan, Harus Pengecualian di Pulau Jawa

PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi II DPR RI mendorong pemerintah pusat meninjau ulang penerapan aturan ambang batas 87 persen Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak disamaratakan untuk seluruh wilayah, khususnya Pulau Jawa. Dorongan ini disampaikan kepada Parlementaria usai tim Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Bupati Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).

Marinus Gea Dorong Penguatan Koordinasi DKI-Banten Demi Kelayakan Sarana PSBL Harapan Sentosa 4

Politik dan Keamanan25 September 2026

Politik dan Keamanan

Marinus Gea Dorong Penguatan Koordinasi DKI-Banten Demi Kelayakan Sarana PSBL Harapan Sentosa 4

PARLEMENTARIA, Kabupaten Tangerang - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Hak Asasi Manusia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang agar pelayanan bagi penyandang disabilitas mental dapat terpenuhi secara optimal.

Hak Imunitas Tak Buat Anggota DPR Kebal Hukum

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hak Imunitas Tak Buat Anggota DPR Kebal Hukum

PARLEMENTARIA, Kutai Kartanegara — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menegaskan penegakan kode etik Anggota DPR RI dilakukan secara tegas dan tidak membedakan jabatan maupun latar belakang partai politik. Penegakan etik tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kehormatan dan citra lembaga perwakilan rakyat sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.

25 September 2026

Budi Sulistyono Dorong Giant Sea Wall Dibangun Bertahap Sesuai Skala Prioritas

Ekonomi dan Keuangan24 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Budi Sulistyono Dorong Giant Sea Wall Dibangun Bertahap Sesuai Skala Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa) dinilai perlu segera dimulai secara bertahap dengan menentukan wilayah dan kebutuhan yang menjadi prioritas. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Budi Sulistyono alias Kanang menilai pembangunan tidak harus dilakukan sekaligus, tetapi membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang agar dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran.

Banggar Setujui Anggaran BOP Pantura untuk Dukung Program Giant Sea Wall

Ekonomi dan Keuangan24 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Setujui Anggaran BOP Pantura untuk Dukung Program Giant Sea Wall

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui anggaran Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura) untuk mendukung penanganan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura), termasuk program Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa ). Perlu diketahui, Giant Sea Wall adalah salah satu program pemerintah dalam menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan kerusakan ekosistem pesisir.

Edhie Baskoro: Generasi Muda Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Biru

Isu Lainnya24 September 2026

Isu Lainnya

Edhie Baskoro: Generasi Muda Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Biru

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong generasi muda mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan sektor kemaritiman nasional. Menurutnya, potensi laut Indonesia harus diolah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

24 September 2026

RUU Kawasan Industri Tak Sekadar Aturan Normatif

Industri dan Pembangunan24 September 2026

Industri dan Pembangunan

RUU Kawasan Industri Tak Sekadar Aturan Normatif

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bekasi - Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri tidak boleh menjadi sekadar aturan normatif. Beleid tersebut diwajibkan menjadi jalan keluar atas berbagai persoalan riil yang selama ini membayangi ekosistem perindustrian di lapangan.

24 September 2026

Dewi Asmara Pertanyakan Kepastian Regulasi Cuti Kunjungan Keluarga di Lapas Perempuan Kota Tangerang

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Dewi Asmara Pertanyakan Kepastian Regulasi Cuti Kunjungan Keluarga di Lapas Perempuan Kota Tangerang

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mempertanyakan kepastian regulasi dan kesiapan implementasi Cuti Mengunjungi atau Dikunjungi Keluarga (CMK/CDK) bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang. Menurutnya, meski lapas telah memiliki sarana layanan tersebut, kepastian regulasi masih menjadi persoalan yang perlu segera diperjelas.

Keadilan Restoratif Harus Diterapkan Secara Selektif, Sesuai Ketentuan Berlaku

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Keadilan Restoratif Harus Diterapkan Secara Selektif, Sesuai Ketentuan Berlaku

PARLEMENTARIA, Serang - Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan bahwa penerapan keadilan restoratif (restorative justice) perlu dilakukan secara selektif, sesuai karakteristik perkara dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Banten, Serang, Kamis (24/09/2026).

Wibowo Prasetyo Dorong Kesetaraan Pesantren dengan Lembaga Pendidikan Umum

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Wibowo Prasetyo Dorong Kesetaraan Pesantren dengan Lembaga Pendidikan Umum

PARLEMENTARIA, Magelang — Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo mendorong pemerintah memperkuat afirmasi kebijakan bagi pondok pesantren agar memiliki kesempatan yang setara dengan lembaga pendidikan umum. Kesetaraan tersebut, menurutnya, perlu diwujudkan tanpa menghilangkan karakter dan kekhasan pesantren.

Pemerintah Wajib Dampingi Keluarga dan Perlindungan Hukum PMI Nenah

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Pemerintah Wajib Dampingi Keluarga dan Perlindungan Hukum PMI Nenah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mengingatkan Pemerintah turut memberikan pendampingan kepada keluarga Nenah melalui Kementerian/Lembaga yang berwenang. Perlindungan WNI ditegaskannya harus menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk disediakannya kuasa hukum bagi PMI yang tengah berperkara di tempatnya bekerja.

Kasus Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Ditjen Imipas dan Polri Harus Transparan dalam Penanganan

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Ditjen Imipas dan Polri Harus Transparan dalam Penanganan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan pelanggaran terkait hunian mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ditemukan Ombudsman RI pada Rabu (23/9/2026).

Patimban Berkembang, Ketahanan Pangan di Subang Harus Terjaga

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Patimban Berkembang, Ketahanan Pangan di Subang Harus Terjaga

PARLEMENTARIA, Subang - Perkembangan Pelabuhan Patimban yang bersamaan dengan keberadaan lahan pertanian di Kabupaten Subang, Jawa Barat, menjadi sorotan Komisi II. Sebab, di tengah perkembangan industri, keberadaan lahan pertanian dinilai tetap perlu dijaga karena Subang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan.