Pencarian Lanjutan

Politik dan Keamanan12 Agustus 2026

Iqbal Romzi Kecam Dugaan Promosi Miras Gunakan Ayat Al-Qur’an

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi mengecam dugaan penggunaan ayat Al-Qur’an sebagai bagian dari promosi minuman beralkohol merek Newport yang beredar di media sosial. Menurutnya, penggunaan ayat suci sebagai bagian dari promosi minuman beralkohol merupakan tindakan yang tidak pantas dan berpotensi melukai sensitivitas keagamaan masyarakat.

Hak Kolektif Perempuan Adat Perlu Diperkuat dalam RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan12 Agustus 2026

Hak Kolektif Perempuan Adat Perlu Diperkuat dalam RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Sorong – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina menilai penguatan hak kolektif perempuan masyarakat adat perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat.

12 Agustus 2026

Polisi Perlu Buka Akses Informasi Kasus Kematian bagi Keluarga Mantan Istri Brigadir ISH

Industri dan Pembangunan12 Agustus 2026

Polisi Perlu Buka Akses Informasi Kasus Kematian bagi Keluarga Mantan Istri Brigadir ISH

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas kasus kematian WL, mantan istri anggota Polri berpangkat Brigadir berinisial ISH di Medan. Dalam rapat tersebut, Komisi III mendorong Polrestabes Medan memberikan akses seluas-luasnya kepada keluarga almarhumah untuk memperoleh maupun menyampaikan informasi terkait perkara yang tengah ditangani.

Soal 274 BUMN Ditutup, Ida Nurlaela Tekankan Pentingnya Kesehatan Perusahaan

Industri dan Pembangunan

Soal 274 BUMN Ditutup, Ida Nurlaela Tekankan Pentingnya Kesehatan Perusahaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Nurlaela Wiradinata, mendukung upaya pemerintah dalam menyehatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ia menekankan agar penyehatan BUMN tidak sekadar dilakukan melalui pengurangan jumlah perusahaan, melainkan harus memastikan BUMN yang ada benar-benar sehat dan mampu memberikan manfaat bagi negara serta masyarakat.

Benny Utama Dorong Polres Pasaman Perkuat Pemahaman KUHP Baru

Benny Utama Dorong Polres Pasaman Perkuat Pemahaman KUHP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama mendorong jajaran Polres Pasaman memperkuat pemahaman dan kapasitas personel dalam menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti kesiapan aparat penegak hukum agar penerapannya dapat berjalan tepat dan sesuai dengan ketentuan.

RUU Perampasan Aset Harus Lebih Konkret, Jangan Lagi Berkutat Bahas Konseptual NCB

Industri dan Pembangunan11 Agustus 2026

RUU Perampasan Aset Harus Lebih Konkret, Jangan Lagi Berkutat Bahas Konseptual NCB

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset tidak lagi berkutat pada perdebatan konseptual mengenai Non-Conviction Based (NCB)forfeiture dan conviction-based forfeiture, melainkan segera masuk pada perumusan materi muatan dan pasal-pasal konkret.

Ateng Sutisna: Pengelolaan Kebun Binatang Perlu Diperkuat, dari Manajemen hingga Kesejahteraan Satwa

Industri dan Pembangunan

Ateng Sutisna: Pengelolaan Kebun Binatang Perlu Diperkuat, dari Manajemen hingga Kesejahteraan Satwa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Ateng Sutisna menilai persoalan yang dihadapi PT Taman Satwa Semarang atau Semarang Zoo tidak dapat dilihat sebagai persoalan satu kebun binatang semata. Pasalnya, kondisi tersebut mencerminkan persoalan struktural yang juga dihadapi sejumlah lembaga konservasi di Indonesia, mulai dari kesejahteraan satwa, pembiayaan, profesionalisme pengelola, fasilitas veteriner, hingga sistem pengawasan.

Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan Harus Independen

Isu Lainnya11 Agustus 2026

Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan Harus Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mendesak agar badan pengelola aset hasil rampasan tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset dirancang independen dan terpisah dari aparat penegak hukum yang ada saat ini. Ia menegaskan fungsi pencarian, penyitaan, dan pengelolaan aset tidak boleh berada di satu tangan yang sama.

Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD untuk Rakyat, Hadirkan Penerima Manfaat hingga Teladan

Isu Lainnya

Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD untuk Rakyat, Hadirkan Penerima Manfaat hingga Teladan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal MPR RI, DPR RI, dan DPD RI terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, yang akan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian agenda kenegaraan tersebut berjalan lancar, termasuk kesiapan protokol dan kepastian kehadiran para tamu undangan.

Legislator Kecam Kontroversi Promosi Miras dengan Hafalan Surah di Quran

Kesejahteraan Rakyat11 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat11 Agustus 2026

Legislator Kecam Kontroversi Promosi Miras dengan Hafalan Surah di Quran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mengecam keras aksi promosi minuman beralkohol merek Newport dalam festival musik The Sounds Project di Jakarta Utara. Promosi tersebut memicu kontroversi lantaran menggelar tantangan hafalan Surah Ad-Dhuha dengan hadiah sebotol minuman keras (miras).

Muhamad Nur Purnamasidi Perjuangkan Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru Non-ASN

Kesejahteraan Rakyat11 Agustus 2026

Muhamad Nur Purnamasidi Perjuangkan Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru Non-ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menegaskan komitmennya memperjuangkan kepastian status dan kesejahteraan guru non-ASN. Menurutnya, persoalan yang dihadapi guru, termasuk ketidakpastian status kepegawaian dan kesejahteraan yang belum memadai, perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah.

Kurniasih Mufidayati: Kesejahteraan Guru Harus Jadi Fondasi RUU Sisdiknas

Kurniasih Mufidayati: Kesejahteraan Guru Harus Jadi Fondasi RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan harus menjadi salah satu fondasi utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari penghargaan, perlindungan, dan kepastian kesejahteraan bagi pendidik.

Kasus Kematian Mantan Istri Polisi di Medan, Komisi III Akan Terus Kawal