Pencarian Lanjutan

Industri dan Pembangunan24 Juni 2026

Uji Kepatutan Calon KI Pusat, Legislator Soroti Peran Platform Digital Dukung Keterbukaan Informasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mendalami pandangan para calon anggota Komisi Informasi (KI) Pusat Periode 2026-2030 terkait tantangan keterbukaan informasi publik di era digital. Dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota KI Pusat, ia menyoroti peran platform digital dalam penyebaran informasi publik serta pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan KI Pusat melalui dukungan anggaran yang memadai.

24 Juni 2026

Samuel Wattimena: Keragaman Nusantara Jawaban Nyata atas 'Overtourism'

Industri dan Pembangunan

Samuel Wattimena: Keragaman Nusantara Jawaban Nyata atas 'Overtourism'

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pendekatan pengembangan pariwisata yang mendorong setiap daerah meniru model Bali dan Yogyakarta dinilai keliru arah dan justru memperparah penumpukan wisatawan. Solusi atas overtourism sesungguhnya sudah ada, yakni kekayaan keragaman budaya, gaya hidup, dan kearifan lokal Nusantara yang selama ini belum dikelola serius.

Komisi VIII Perjuangkan Honor Guru Honorer Madrasah Peroleh Insetif Rp1 Juta per Bulan

Komisi VIII Perjuangkan Honor Guru Honorer Madrasah Peroleh Insetif Rp1 Juta per Bulan

PARLEMENTARIA, Semarang – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru honorer madrasah. Salah satunya melalui dukungan tambahan anggaran Kementerian Agama yang akan dialokasikan untuk pemberian honor guru honorer madrasah sebesar Rp1 juta per bulan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Provinsi Jawa Tengah guna menyerap aspirasi dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pesantren dan madrasah.

Perlu Perbaiki Tata Kelola Pesantren Lewat Pendampingan dan Penguatan Regulasi

Perlu Perbaiki Tata Kelola Pesantren Lewat Pendampingan dan Penguatan Regulasi

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola pesantren melalui penguatan regulasi yang disertai pendampingan bagi lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Menurutnya, berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah harus mampu mendukung pengembangan pesantren tanpa menambah beban administratif yang berlebihan.

Wibowo Prasetyo Ingatkan Pemerintah Perkuat Afirmasi bagi Madrasah Swasta

Wibowo Prasetyo Ingatkan Pemerintah Perkuat Afirmasi bagi Madrasah Swasta

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo mendorong pemerintah memberikan afirmasi yang lebih kuat bagi madrasah swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan secara merata di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi sorotannya lantaran masih ditemui kesenjangan kualitas yang cukup lebar antara lembaga pendidikan negeri dan swasta, yang mana perlu segera diatasi melalui kebijakan yang berpihak.

BAM Minta Persoalan JakLingko Diusut Tuntas, Desak Transjakarta Tanggung Jawab

Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026

BAM Minta Persoalan JakLingko Diusut Tuntas, Desak Transjakarta Tanggung Jawab

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima audiensi dari Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia guna mendengarkan keluhan terkait penanganan perkara hukum, masalah ketenagakerjaan, serta tata kelola transportasi publik JakLingko di DKI Jakarta. BAM berkomitmen penuh untuk mengawal kasus ini agar hak-hak pengemudi dan pemilik armada kecil tidak dirugikan.

Kamrussamad Minta LPS Ukur Dampak Program Literasi Keuangan Secara Terukur

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad Minta LPS Ukur Dampak Program Literasi Keuangan Secara Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta — Efektivitas program literasi dan inklusi keuangan yang dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner LPS beserta jajaran terkait revisi anggaran tahun 2026. Komisi XI meminta LPS menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur agar setiap program yang didanai anggaran negara dapat dievaluasi manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.

Evita Nursanty: Pariwisata Bukan Tanggung Jawab 1 Kementerian, Harus Jadi Program Strategis Nasional

Industri dan Pembangunan24 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Evita Nursanty: Pariwisata Bukan Tanggung Jawab 1 Kementerian, Harus Jadi Program Strategis Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa pengembangan pariwisata Indonesia tidak bisa diserahkan kepada satu kementerian saja. Ia menilai keterpaduan lintas kementerian dan lembaga menjadi syarat mutlak yang hingga kini belum terwujud.

Achmad Ru'yat Minta Penguatan Anggaran Kemendukbangga untuk Optimalkan Layanan Keluarga

Achmad Ru'yat Minta Penguatan Anggaran Kemendukbangga untuk Optimalkan Layanan Keluarga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru'yat, menyoroti keterbatasan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) Tahun Anggaran 2026 yang dinilainya dapat berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan keluarga, termasuk upaya percepatan penurunan stunting.

Serap Masukan Pemda, RUU Kabupaten/Kota Perkuat Kepastian Hukum di Kalbar

Politik dan Keamanan

Serap Masukan Pemda, RUU Kabupaten/Kota Perkuat Kepastian Hukum di Kalbar

PARLEMENTARIA, Pontianak - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan pentingnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota sebagai upaya memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Abdullah Desak Polri Usut Dugaan Pemberian Uang ke Mahasiswa

Politik dan Keamanan

Abdullah Desak Polri Usut Dugaan Pemberian Uang ke Mahasiswa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas dugaan pemberian uang sebesar Rp20 juta kepada sejumlah mahasiswa oleh oknum polisi. Dugaan tersebut sebagaimana diungkap mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin.

Apresiasi Gerak Cepat Polda Jabar, Pasal Berlapis Harus Diberikan Pelaku Penganiayaan di Bandung

Politik dan Keamanan

Apresiasi Gerak Cepat Polda Jabar, Pasal Berlapis Harus Diberikan Pelaku Penganiayaan di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi gerak cepat Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dalam menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung. Ia juga mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal terhadap pelaku guna memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi masyarakat.

Legislator Ingatkan Perguruan Tinggi Jangan Menjadi Menara Gading

Legislator Ingatkan Perguruan Tinggi Jangan Menjadi Menara Gading

PARLEMENTARIA, Jakarta – Besarnya jumlah mahasiswa yang dimiliki sejumlah perguruan tinggi tidak boleh menghilangkan hubungan humanis antara sivitas akademika dengan para mahasiswa. Perguruan tinggi diingatkan agar tidak terjebak menjadi “menara gading” yang jauh dari kebutuhan dan aspirasi mahasiswa sebagai bagian utama dari komunitas kampus.

SPMB Harus Jadi Instrumen Pemerataan Kesempatan Pendidikan Tinggi

SPMB Harus Jadi Instrumen Pemerataan Kesempatan Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tidak semestinya hanya dipandang sebagai mekanisme untuk menjaring calon mahasiswa terbaik berdasarkan capaian akademik. Lebih dari itu, SPMB harus menjadi instrumen negara untuk memastikan seluruh anak bangsa memiliki kesempatan yang adil dalam mengakses pendidikan tinggi yang bermutu.

BURT DPR RI Pastikan Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Staf Anggota Dewan