Pencarian Lanjutan

RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan (Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI) Alimudin Kolatlena, optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan dan disahkan menjadi undang-undang pada 2026 ini.

9 Agustus 2026

RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Karakteristik Daerah Otonomi Khusus

RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Karakteristik Daerah Otonomi Khusus

PARLEMENTARIA, Jayapura - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat harus mampu mengakomodasi kekhususan daerah yang telah memiliki status otonomi khusus, seperti Papua, Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, pengaturan mengenai masyarakat adat tidak dapat diseragamkan secara nasional karena setiap daerah memiliki karakteristik, sistem adat, dan dasar hukum yang berbeda.

Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal

Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membuka peluang kenaikan gaji kepala daerah.

Kawasan Laut di Batam Dikaping Tanpa Izin, Negara Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama!

Politik dan Keamanan8 Agustus 2026

Kawasan Laut di Batam Dikaping Tanpa Izin, Negara Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menyoroti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengenai maraknya dugaan pengkaplingan kawasan laut di Batam tanpa melalui prosedur perizinan yang semestinya.

Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri

Politik dan Keamanan8 Agustus 2026

Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menyoroti kasus meninggalnya Winda Lorenza (35), mantan istri seorang anggota Polri, yang ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala di sebuah rumah di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, Minggu (2/8/2026).

Ketut Kariyasa: Tak Ada Alasan Lagi Tunda Pembahasan RUU Masyarakat Adat

Industri dan Pembangunan8 Agustus 2026

Ketut Kariyasa: Tak Ada Alasan Lagi Tunda Pembahasan RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jayapura - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan tidak ada lagi alasan untuk menunda penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Menurutnya, regulasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Bromo Terbakar, Legislator Soroti Karhutla yang Sudah Capai 107 Ribu Hektare

Industri dan Pembangunan

Bromo Terbakar, Legislator Soroti Karhutla yang Sudah Capai 107 Ribu Hektare

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul kebakaran yang melanda kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dengan luas area terdampak sekitar 60 hektare.

Titik Api Terus Berulang, Legislator Desak Kemenhut Ubah Strategi Karhutla

Industri dan Pembangunan8 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Titik Api Terus Berulang, Legislator Desak Kemenhut Ubah Strategi Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumatera Selatan yang hampir setiap tahun mengalami kejadian serupa saat musim kemarau.

Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat

Kesejahteraan Rakyat7 Agustus 2026

Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat

PARLEMENTARIA, Jayapura - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat diharapkan menjadi landasan hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap perlindungan hak masyarakat adat, termasuk dalam penyelesaian konflik agraria dan pengakuan wilayah adat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan saat memimpin kunjungan kerja Baleg di Jayapura, Papua, Jumat (7/8/2026).

Respons Indeks Kinerja DPR, Prosedur Legislasi dan Tindak Lanjut Aspirasi Publik Harus Diperkuat

Kesejahteraan Rakyat

Respons Indeks Kinerja DPR, Prosedur Legislasi dan Tindak Lanjut Aspirasi Publik Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai hasil Indeks Kinerja Parlemen (IKP) 2025 yang dirilis Indonesian Parliamentary Center (IPC) harus menjadi bahan evaluasi bagi DPR RI untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi. Menurutnya, selain menjaga kepatuhan terhadap prosedur pembentukan undang-undang, DPR juga perlu memperkuat mekanisme tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam proses pembahasan.

Akar Wangi dan Asgar Tukang Cukur, Jadi Modal Garut untuk Go International!

Akar Wangi dan Asgar Tukang Cukur, Jadi Modal Garut untuk Go International!

PARLEMENTARIA, Garut - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan pentingnya multi-track diplomacy agar kerja sama internasional tidak hanya berhenti di ruang sidang, tetapi memberikan dampak langsung bagi pembangunan daerah. Irine menilai potensi khas Kabupaten Garut merupakan senjata paling ampuh dalam diplomasi luar negeri.

Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak

Kesejahteraan Rakyat7 Agustus 2026

Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 79 pemerintah daerah yang mengalami kekurangan anggaran. Langkah cepat itu dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik.

Kemenkes Harus Perkuat Standar Komunikasi Pelayanan Berbasis Hak Pasien

Kesejahteraan Rakyat

Kemenkes Harus Perkuat Standar Komunikasi Pelayanan Berbasis Hak Pasien

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Abdullah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan kasus Yurizal Tri Chaerawan sebagai momentum memperkuat sistem komunikasi pelayanan pasien. Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut tidak cukup berhenti pada pemberian sanksi kepada oknum tenaga kesehatan, tetapi juga harus diikuti pembenahan sistem pelayanan secara menyeluruh.

Seluruh Fakta Temuan Senjata di Sekolah Harus Dibuka Jelas, Jangan Ditutupi!

Seluruh Fakta Temuan Senjata di Sekolah Harus Dibuka Jelas, Jangan Ditutupi!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh, profesional, dan transparan terkait temuan ratusan senjata di lingkungan salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan. Menurutnya, seluruh fakta harus diungkap agar memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

Dari Jayapura, Baleg Dengar Masukan Lintas Sektor Bahas RUU Masyarakat Adat