Pencarian Lanjutan

Abidin Fikri Minta Kewenangan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Dipertegas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia dinilai perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia, khususnya terkait status, kewenangan, dan pertanggungjawaban kinerja lembaga tersebut.

24 September 2026

Tanpa Data yang Benar, Seluruh Perencanaan Pembangunan Nasional Berisiko Salah

Tanpa Data yang Benar, Seluruh Perencanaan Pembangunan Nasional Berisiko Salah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) sangat krusial sebagai fondasi utama tata kelola data bangsa. Menurutnya, tanpa data yang benar dan terintegrasi, seluruh perencanaan pembangunan nasional berisiko salah arah serta berpotensi memboroskan keuangan negara akibat ego sektoral antarkementerian dan lembaga.

Tidak Mengganggu Lahan Pangan, Pembangunan Kawasan Investasi di Subang Harus Terkendali

Tidak Mengganggu Lahan Pangan, Pembangunan Kawasan Investasi di Subang Harus Terkendali

PARLEMENTARIA, Subang - Komisi II DPR RI membahas pengelolaan tata ruang dan perlindungan lahan pangan, khususnya pada implementasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pembahasan tersebut menitikberatkan di tengah perkembangan investasi dan pembangunan kawasan strategis di Subang.

Dampak OSS, BUMN Buat Aturan Investasi Sendiri Tanpa Libatkan Daerah

Dampak OSS, BUMN Buat Aturan Investasi Sendiri Tanpa Libatkan Daerah

PARLEMENTARIA, Bandung - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti praktik sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membuat aturan investasi sendiri tanpa melibatkan pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang membahas persoalan pertanahan dan tata ruang di Kantor Bupati Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).

Yasti Soepredjo Desak KemenPU Realisasikan Aspirasi IPAL Manado dan SPAM Bilalang

Isu Lainnya24 September 2026

Yasti Soepredjo Desak KemenPU Realisasikan Aspirasi IPAL Manado dan SPAM Bilalang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya, merealisasikan aspirasi pembangunan dari daerah pemilihan (dapil) yang telah disampaikan anggota DPR RI. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan wakil rakyat harus ditindaklanjuti hingga menjadi program pembangunan yang nyata.

Ibas Yudhoyono: Pemuda Keren Berani Berkata Tidak pada Narkoba

Isu Lainnya

Ibas Yudhoyono: Pemuda Keren Berani Berkata Tidak pada Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta - Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas tanpa narkoba. Karena itu, upaya pencegahan perlu diiringi dengan ruang yang cukup bagi anak muda untuk mengembangkan potensi, berkarya, dan menjadi bagian dari solusi.

24 September 2026

Ibas Yudhoyono : PLTA Ngebel Harus Beri Manfaat bagi Masyarakat

Ibas Yudhoyono : PLTA Ngebel Harus Beri Manfaat bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keberadaan pembangkit listrik tidak hanya ditujukan untuk menjaga pasokan energi, tetapi juga perlu memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Pengelolaan kawasan pembangkit dinilai perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan warga dan pelestarian sumber daya alam.

Komisi XIII Soroti Stigma yang Hambat Mantan Warga Binaan Cari Kerja

Komisi XIII Soroti Stigma yang Hambat Mantan Warga Binaan Cari Kerja

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti stigma terhadap warga binaan pemasyarakatan yang telah menyelesaikan masa pidananya dan kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan harus diikuti dengan upaya memastikan warga binaan dapat diterima masyarakat dan memperoleh kesempatan bekerja sesuai keterampilan yang dimilikinya.

Ibas Soroti Kemandirian Energi Daerah saat Kunjungi PLTA Ngebel

Ekonomi dan Keuangan24 September 2026

Ibas Soroti Kemandirian Energi Daerah saat Kunjungi PLTA Ngebel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Potensi energi terbarukan di daerah dinilai dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Pengembangan sumber energi lokal juga perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

24 September 2026

Banggar Dorong Evaluasi UU P2SK Sebelum Bentuk Omnibus Law Baru

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong Evaluasi UU P2SK Sebelum Bentuk Omnibus Law Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah menilai pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Sektor Keuangan yang baru belum diperlukan. Menurutnya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah mengatur berbagai aspek sektor keuangan secara luas.

Endang Thohari Dorong Pemetaan Rendemen Tebu agar Peningkatan Produktivitas Tepat Sasaran

Endang Thohari Dorong Pemetaan Rendemen Tebu agar Peningkatan Produktivitas Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendorong pemetaan data rendemen tebu secara lebih lengkap di setiap wilayah sebagai dasar peningkatan produktivitas dan daya saing gula tebu rakyat. Menurutnya, perbedaan kondisi agroekologi setiap daerah perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah peningkatan rendemen.

Riyono Caping: Kenaikan HPP Perlu Dikaji Demi Keadilan Petani Tebu

Riyono Caping: Kenaikan HPP Perlu Dikaji Demi Keadilan Petani Tebu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mendorong pemerintah mengkaji kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gula sebagai salah satu upaya membantu petani tebu. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari produksi, rendemen, hingga tata niaga gula.

Komisi IV Sepakat Bawa Aspirasi APTRI soal HPP hingga Impor Gula ke Pemerintah

Komisi IV Sepakat Bawa Aspirasi APTRI soal HPP hingga Impor Gula ke Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI akan membawa empat poin aspirasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dalam rapat bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional. Empat poin tersebut mencakup penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gula, kebijakan pupuk bersubsidi, impor gula, serta persoalan rendemen tebu.

Bahas RAPBN 2027, Komisi V Minta PU Prioritaskan Pembangunan Sesuai Kebutuhan Daerah

Bahas RAPBN 2027, Komisi V Minta PU Prioritaskan Pembangunan Sesuai Kebutuhan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR RI mewajibkan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan masukan dan usulan Komisi V DPR RI dalam penyusunan program dan kegiatan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Soroti Transaksi Fantastis, Tindakan Hukum Harus Judol Masuk RUU Perampasan Aset