Pencarian Lanjutan

Ferdiansyah Soroti Rendahnya Daya Tarik PTS dalam Seleksi Mahasiswa Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tidak hanya perlu dievaluasi dari sisi mekanisme seleksi, tetapi juga harus menjadi momentum untuk melihat kembali keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi nasional. Salah satu persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah adalah rendahnya daya tarik perguruan tinggi swasta (PTS) dibandingkan perguruan tinggi negeri (PTN).

Data Akurat Jadi Kunci Percepatan Penurunan Stunting

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menekankan pentingnya penguatan data dan sinkronisasi antar-kementerian dalam upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, kebijakan penanganan stunting harus berbasis data yang akurat agar bantuan dapat tepat sasaran kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Komisi V Minta BMKG & Basarnas Prioritaskan Perawatan Alat serta Optimalkan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas/BNPP) harus memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan alat utama yang sudah ada di tengah keterbatasan anggaran tahun 2027. 

Festival Literasi Parlemen 2026: Literasi Budaya, Perkuat Demokrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI kembali menggelar Festival Literasi Parlemen 2026 dengan mengusung tema “Literasi Budaya untuk Demokrasi” di Perpustakaan DPR RI. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya literasi sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi di tengah masyarakat.

Putra Nababan: UU Pariwisata Atur Batasan Kunjungan Berbasis Daya Dukung Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menegaskan bahwa persoalan overtourism yang kini menjadi kekhawatiran banyak pihak sesungguhnya telah diantisipasi melalui Undang-Undang Pariwisata Nomor 18 Tahun 2025. Regulasi tersebut secara eksplisit mengatur pembatasan kunjungan wisata berbasis kapasitas dan daya dukung lingkungan.

Dorong Transparansi IKU dan Target Program Strategis LPS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kejelasan indikator kinerja utama (IKU) dan target capaian program strategis menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait revisi anggaran tahun 2026. Komisi XI menilai sejumlah capaian kinerja yang melampaui 100 persen perlu dijelaskan dasar perhitungannya, sekaligus meminta LPS memaparkan ukuran keberhasilan dari berbagai program prioritas yang tengah dijalankan.

Kunjungi Imigrasi Batam, Legislator Temukan Beberapa Masalah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI membahas penguatan tugas dan fungsi keimigrasian saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Dalam kunjungan tersebut, para legislator meninjau langsung layanan keimigrasian sekaligus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi di Kepulauan Riau.

Abdul Fikri Faqih Minta Usulan Gaji Guru Rp30 Juta Dikaji Secara Teknis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai usulan peningkatan gaji guru hingga Rp30 juta per bulan merupakan gagasan yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Namun, menurutnya, gagasan tersebut memerlukan pembahasan teknis yang mendalam agar dapat diterapkan secara realistis.

Kasus Penyekapan Bandung, Dewi Asmara Minta LPSK Proaktif Lindungi Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti respons Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penanganan kasus penyekapan dan kekerasan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, LPSK harus bertindak proaktif dalam memberikan perlindungan kepada korban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK).

Hasil Koordinasi dengan Kapolda Jabar, Satgas Dibentuk Kejar Pelaku Penyekapan Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat terkait kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Hasil koordinasi tersebut, Polda Jawa Barat membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengejar pelaku yang hingga kini masih dalam pencarian.

Novita Hardini Dorong Revisi UU Perfilman Sesuaikan Perkembangan Industri Kreatif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Regulasi perfilman dinilai perlu segera disesuaikan dengan perkembangan industri kreatif dan perubahan teknologi agar mampu menjawab tantangan distribusi film, platform digital, serta meningkatkan daya saing perfilman nasional. Selain itu, pemerintah juga didorong menyusun roadmap perfilman nasional yang terukur sebagai dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan pengembangan industri.

Sari Yuliati Kawal Akselerasi Infrastruktur Irigasi di Lombok

PARLEMENTARIA, Mataram – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sari Yuliati menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan di Pulau Lombok. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui dukungannya terhadap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun 2026 yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Netty Desak Negara Pastikan Pemulihan Fisik dan Mental Korban Penyekapan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak negara memastikan pemulihan kesehatan fisik dan mental korban penyekapan dan penganiayaan di Kabupaten Bandung menjadi prioritas utama, di luar proses hukum yang tengah berjalan.

Bias Layar: Pemerintah Harus Hadir Tangani Keterbatasan Sarana Operasional Pengawasan Imigrasi di Kalimantan Tengah

Komisi XIII Perjuangkan Pembentukan Kantor Imigrasi Baru di Muara Teweh

PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan usulan pembentukan kantor imigrasi baru di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Pasalnya, kebutuhan pembentukan kantor imigrasi baru muncul karena luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang saat ini hanya dilayani oleh tiga kantor imigrasi.