Pencarian Lanjutan

Komisi XIII Dorong Penguatan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Tengah

PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XIII DPR mendorong penguatan pengawasan keimigrasian di Kalimantan Tengah melalui optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), penguatan fungsi intelijen keimigrasian, serta integrasi data lintas instansi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi meningkatnya investasi dan mobilitas warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut.

24 Juni 2026

Ahmad Basarah Tegaskan Inovasi Pendidikan Jadi Solusi Overcapacity Lapas

Ahmad Basarah Tegaskan Inovasi Pendidikan Jadi Solusi Overcapacity Lapas

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa persoalan overcapacity dan keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan harus diselesaikan melalui berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Selasa (23/6/2026), ia menyayangkan persoalan overcapacity telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan solusi yang lebih efektif.

Komisi XIII Dorong Penguatan Reintegrasi Sosial Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin

Komisi XIII Dorong Penguatan Reintegrasi Sosial Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Komisi XIII DPR melaksanakan agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam rangka meninjau efektivitas pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru terkait penyediaan sarana asimilasi serta kesiapan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), Selasa (23/6/2026). Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai program pembinaan yang dijalankan telah memberikan manfaat nyata bagi warga binaan, khususnya melalui program ketahanan pangan.

My Esti Usulkan Lembaga Khusus Sinkronkan Target Pendidikan Nasional

My Esti Usulkan Lembaga Khusus Sinkronkan Target Pendidikan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Semakin banyaknya kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan satuan pendidikan dinilai membutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih kuat. Karena itu, diperlukan sebuah lembaga atau sistem khusus yang mampu menyinkronkan target dan arah pembangunan pendidikan nasional agar seluruh kebijakan berjalan seiring dalam satu tujuan yang sama.

Cucun Minta Pelaku Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung Dihukum Berat

Cucun Minta Pelaku Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung Dihukum Berat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta aparat kepolisian segera menangkap dan menghukum berat pelaku penyekapan serta penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas kebebasan dan hak asasi korban.

Atalia Desak Hukuman Maksimal bagi Pelaku Penyekapan Sadis di Bandung

Atalia Desak Hukuman Maksimal bagi Pelaku Penyekapan Sadis di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya bergerak mengoordinasikan penanganan bagi perempuan berinisial YTR (29), korban penyekapan dan penyiksaan di Bandung, Jawa Barat. Selain memastikan korban memperoleh penanganan medis dan pemulihan secara menyeluruh, Atalia juga mendesak aparat penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal berlapis serta hukuman seberat-beratnya.

Legislator Tekankan RUU Sisdiknas Harus Menjamin Satu Sistem Pendidikan Nasional

Legislator Tekankan RUU Sisdiknas Harus Menjamin Satu Sistem Pendidikan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pengaturan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan lembaga dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dinilai harus tetap berpijak pada amanat konstitusi, yakni penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional. Kehadiran berbagai model sekolah yang dikelola lintas kementerian tidak boleh melahirkan fragmentasi maupun standar yang berbeda-beda dalam sistem pendidikan Indonesia.

Pengembangan Pendidikan Dokter Spesialis Harus Diiringi Jaminan Mutu

Pengembangan Pendidikan Dokter Spesialis Harus Diiringi Jaminan Mutu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pendidikan dokter spesialis dalam pengembangan program pendidikan spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based residency). Menurutnya, percepatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis harus tetap diimbangi dengan standar pendidikan dan kompetensi lulusan yang berkualitas.

Imigrasi Batam Harus Perkuat Awasi Izin Tinggal WNA

Imigrasi Batam Harus Perkuat Awasi Izin Tinggal WNA

PARLEMENTARIA, Batam – Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas menyoroti aksi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) yang terbongkar dalam operasi pengawasan keimigrasian. Menurutnya banyak WNA yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja secara ilegal di Indonesia.

Komisi X Dorong Kementerian Lepaskan Ego Sektoral dalam Penyusunan RUU Sisdiknas

Komisi X Dorong Kementerian Lepaskan Ego Sektoral dalam Penyusunan RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dinilai harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Berbagai program pendidikan yang saat ini dijalankan oleh sejumlah kementerian perlu diharmonisasikan dengan mengedepankan kepentingan nasional dan meninggalkan ego sektoral.

Cucun Tegaskan Skema Bagi Hasil 8:92 Hasil Perjuangan Panjang Pengemudi Ojol

Cucun Tegaskan Skema Bagi Hasil 8:92 Hasil Perjuangan Panjang Pengemudi Ojol

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa kebijakan baru mengenai skema bagi hasil bagi pengemudi ojek online (ojol) merupakan hasil dari proses panjang perjuangan para mitra pengemudi yang terus dikawal oleh DPR RI bersama Pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen DPR RI dan Pemerintah dalam memperhatikan aspirasi para pengemudi transportasi online.

Purnamasidi Tekankan Pentingnya Satu Sistem Pendidikan Nasional yang Berkeadilan

Purnamasidi Tekankan Pentingnya Satu Sistem Pendidikan Nasional yang Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Nur Purnamasidi menekankan pentingnya pengaturan satu sistem pendidikan nasional yang terintegrasi dan berkeadilan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Menurutnya, berbagai model pendidikan yang diselenggarakan kementerian dan lembaga harus tetap berada dalam satu kerangka sistem pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Komisi I Sambut Baik Tawaran Maroko, 50 Beasiswa untuk Studi Bahasa Arab dan Sejarah