Pencarian Lanjutan

Potensi ‘Swiss Van Java’ Garut Sangat Besar, BKSAP Siap Dorong Go International

Politik dan Keamanan7 Agustus 2026

Potensi ‘Swiss Van Java’ Garut Sangat Besar, BKSAP Siap Dorong Go International

PARLEMENTARIA, Garut – Kabupaten Garut dinilai memiliki modal sejarah dan potensi ekonomi yang sangat kuat untuk didorong ke tingkat dunia.

7 Agustus 2026

Tingkatkan Kompetensi dan Kinerja Pegawai, Setjen DPR Sosialisasi LMS Akila

Isu Lainnya7 Agustus 2026

Isu Lainnya

Tingkatkan Kompetensi dan Kinerja Pegawai, Setjen DPR Sosialisasi LMS Akila

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar Sosialisasi Penguatan Ekosistem Pembelajaran Corporate University Melalui Tata Kelola Sistem Manajemen Pengetahuan Dalam LMS AKILA. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan kebutuhan organisasi yang spesifik dan target jangka panjang.

Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan7 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Momentum Evaluasi Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai putusan sela Pengadilan Negeri Merauke yang menyatakan surat dakwaan terhadap Vidi Eskafaris Gumilang batal demi hukum menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kualitas penegakan hukum, khususnya dalam penyusunan surat dakwaan oleh aparat penegak hukum. Sebab, tegasnya, setiap proses peradilan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Penurunan Pengangguran Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Lapangan Kerja

Kesejahteraan Rakyat7 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penurunan Pengangguran Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Lapangan Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi tren penurunan jumlah pengangguran yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS per Mei 2026, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan Februari 2026.

Pelibatan Anak Promosikan Vape, Maman Desak Pengawasan Ruang Digital Diperketat

Kesejahteraan Rakyat6 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pelibatan Anak Promosikan Vape, Maman Desak Pengawasan Ruang Digital Diperketat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menilai kasus pelibatan anak dalam promosi produk rokok elektronik (vape) oleh YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo menjadi pengingat pentingnya memperkuat regulasi perlindungan anak di era digital. Menurutnya, pelibatan anak dalam promosi produk tersebut merupakan bentuk eksploitasi yang tidak boleh dinormalisasi.

Cerdas Merencanakan, Tertib Mengelola: Setjen DPR Dorong Digitalisasi Pengadaan BMN

Isu Lainnya6 Agustus 2026

Isu Lainnya

Cerdas Merencanakan, Tertib Mengelola: Setjen DPR Dorong Digitalisasi Pengadaan BMN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN) melalui penerapan digitalisasi yang terintegrasi. Hal tersebut disampaikan Plt. Sekjen DPR RI, Suprihartini, usai membuka acara Strategic Asset Management Perencanaan dan Pengelolaan BMN di Lingkungan Setjen DPR RI dengan mengusung tema “Cerdas Merencanakan, Tertib Mengelola” di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Baleg DPR RI Akan Atur Kewajiban Izin Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA

Politik dan Keamanan6 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR RI Akan Atur Kewajiban Izin Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA

PARLEMENTARIA, Manokwari - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di wilayah mereka masing-masing. Ia menegaskan kawasan hutan yang dikategorikan sebagai hutan adat merupakan hak milik masyarakat adat. Sehingga, setiap investor dan penambang wajib melalui mekanisme perizinan yang melibatkan masyarakat adat.

Nurhadi: Pasien BPJS Bukan Warga Kelas Dua, Dugaan Pelanggaran Etik Harus Diusut

Kesejahteraan Rakyat6 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi: Pasien BPJS Bukan Warga Kelas Dua, Dugaan Pelanggaran Etik Harus Diusut

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendesak dilakukannya investigasi secara objektif terhadap dugaan pelanggaran etik oleh oknum dokter dan tenaga kesehatan menyusul munculnya komentar yang dinilai tidak berempati terhadap pasien BPJS Kesehatan yang meninggal dunia. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut etika profesi, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan

Politik dan Keamanan6 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Gus Falah: Tidak Semua Perampasan Aset Harus Menunggu Putusan Pemidanaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset perlu mengatur secara jelas penerapan mekanisme Conviction Based Forfeiture maupun Non-Conviction Based Forfeiture. Kedua skema tersebut memiliki fungsi berbeda sehingga harus diterapkan dengan prasyarat yang tegas sesuai karakteristik setiap perkara.

Legislator Nilai Kesiapan Pemerintah Hadapi Karhutla Akibat El Nino Masih Lemah

Industri dan Pembangunan6 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Nilai Kesiapan Pemerintah Hadapi Karhutla Akibat El Nino Masih Lemah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menilai pemerintah belum menunjukkan kesiapan yang memadai dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino. Menurutnya, langkah mitigasi seharusnya telah dipersiapkan jauh sebelum musim kemarau tiba, terutama di daerah yang rawan terjadi kebakaran.

Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN

Ekonomi dan Keuangan6 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Muhammad Kholid Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD Demi Bayar Gaji ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mendesak pemerintah segera mengambil keputusan terkait tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Tidak hanya itu saja, desaknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perlu segera menetapkan keputusan mengenai tambahan TKD agar hak para ASN tetap terpenuhi dan pelayanan publik tidak terganggu.

Amin Ak: Jangan Ratapi Rupiah Melemah, Perkuat Sektor Produktif Negara

Ekonomi dan Keuangan6 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin Ak: Jangan Ratapi Rupiah Melemah, Perkuat Sektor Produktif Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai pelemahan nilai tukar rupiah perlu direspons dengan kebijakan yang mampu memperkuat sektor-sektor produktif, sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Hal ini menjadi sorotannya lantaran pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa depresiasi mata uang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila diiringi peningkatan devisa dan produktivitas.

Ansari Ajak Masyarakat Pahami Tata Kelola Dana Haji secara Utuh

Kesejahteraan Rakyat5 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ansari Ajak Masyarakat Pahami Tata Kelola Dana Haji secara Utuh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mengajak masyarakat memahami secara utuh tata kelola dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, pemahaman yang baik penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu maupun disinformasi terkait pengelolaan dana haji.

5 Agustus 2026

Hari Tua Tetap Tenang, ASN Setjen DPR Harus Pandai Kelola Keuangan

Kesejahteraan Rakyat5 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hari Tua Tetap Tenang, ASN Setjen DPR Harus Pandai Kelola Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan literasi keuangan agar mampu mengelola pendapatan secara bijak dan mempersiapkan kondisi finansial di masa depan. Hal tersebut mengemuka dalam Talkshow Financial Management: Protect Your Wealth, Grow Your Wealth yang diselenggarakan Biro SDM Aparatur Setjen DPR RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

QRIS Digunakan Deposit Judol, Pemerintah Harus Putuskan Aliran Dana!

Politik dan Keamanan5 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

QRIS Digunakan Deposit Judol, Pemerintah Harus Putuskan Aliran Dana!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah tidak hanya berfokus memblokir situs judi daring (judol), tetapi juga memutus aliran dana yang menopang operasional jaringan tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap transaksi digital harus diperkuat karena pelaku kini semakin banyak memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sarana deposit.