Pencarian Lanjutan

RUU Satu Data Indonesia Harus Perjelas Perlindungan Data di Luar Yurisdiksi

Politik dan Keamanan24 September 2026

RUU Satu Data Indonesia Harus Perjelas Perlindungan Data di Luar Yurisdiksi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perkembangan pengelolaan data lintas negara dinilai perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mempertanyakan sejauh mana kewenangan negara dapat diterapkan terhadap data Indonesia yang disimpan atau diproses di luar yurisdiksi nasional.

24 September 2026

Nilai Rampasan Aset Sangat Besar, Harus Ada Badan Pengelola Independen

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Nilai Rampasan Aset Sangat Besar, Harus Ada Badan Pengelola Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyoroti sejumlah poin krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Menurutnya, regulasi ini harus dirancang secara komprehensif terutama dalam penguatan tata kelola barang bukti hasil perampasan aset. Safarudin mendorong agar unsur pengawas, penegak hukum, dan badan pengelola aset dibuat terpisah dan independen. Hal ini dinilainya penting guna menghindari potensi tumpang tindih tata kelola yang saat ini kerap melibatkan berbagai instansi berbeda.

Gandeng Aqsa Working Group, BKSAP Akan Gelar Simposium Anti-Zionisme

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Gandeng Aqsa Working Group, BKSAP Akan Gelar Simposium Anti-Zionisme

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Aqsa Working Group (AWG) membahas rencana kolaborasi dalam rangka memperkuat solidaritas terhadap Palestina melalui kegiatan simposium dan Run for Palestine. Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi AWG dengan Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat.

Lasarus Desak Pemerintah Tetapkan Target Nasional Layanan Air Bersih

Industri dan Pembangunan24 September 2026

Industri dan Pembangunan

Lasarus Desak Pemerintah Tetapkan Target Nasional Layanan Air Bersih

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak pemerintah menetapkan target nasional yang jelas dan terukur untuk menyediakan layanan air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan air bersih yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan.

Puluhan Ribu Balita Terpapar ISPA Akibat Karhutla, Legislator Minta Wilayah Terdampak Ditetapkan KLB

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Puluhan Ribu Balita Terpapar ISPA Akibat Karhutla, Legislator Minta Wilayah Terdampak Ditetapkan KLB

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago meminta Pemerintah menetapkan wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal ini menyusul puluhan ribu anak balita yang terpapar infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap Karhutla.

11 Pekerja PLN Sumsel yang Di-PHK Akan Kembali Bekerja

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

11 Pekerja PLN Sumsel yang Di-PHK Akan Kembali Bekerja

PARLEMENTARIA, Palembang — Sebanyak 11 pekerja PT PLN (Persero) di Sumatera Selatan yang sebelumnya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan kembali bekerja di lingkungan PT PLN (Persero). Kesepakatan tersebut tercapai setelah Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mempertemukan para pihak untuk mencari penyelesaian atas persoalan mutasi yang berujung pada PHK terhadap para pekerja tersebut.

RUU Satu Data Indonesia Masuki Pembicaraan Tingkat I, Kebijakan Pemerintah Harus Miliki Rujukan Sama

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Masuki Pembicaraan Tingkat I, Kebijakan Pemerintah Harus Miliki Rujukan Sama

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) dalam Pembicaraan Tingkat I. Baleg menilai penguatan tata kelola data nasional diperlukan agar data yang digunakan dalam perencanaan dan kebijakan pemerintah memiliki rujukan yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran Kemendes PDT Dinilai Terlalu Kecil

Industri dan Pembangunan23 September 2026

Industri dan Pembangunan

Anggaran Kemendes PDT Dinilai Terlalu Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terlalu kecil untuk mengurusi masalah yang ada. Untuk itu, ia meminta Kemendes PDT untuk mengidentifikasi berbagai persoalan desa di seluruh Indonesia sehingga dapat menentukan masalah yang perlu segera diintervensi.

23 September 2026

Hasan Basri Agus Dorong Pendalaman Mekanisme Pemilihan Rektor UINSA

Kesejahteraan Rakyat23 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hasan Basri Agus Dorong Pendalaman Mekanisme Pemilihan Rektor UINSA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI mendalami mekanisme pemilihan dan penetapan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Pendalaman dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah catatan dan aspirasi yang sebelumnya disampaikan terkait proses pengangkatan Rektor UIN Sunan Ampel.

Ratih Singkarru Dorong Integrasi Data Kelahiran dan Pendidikan untuk Cegah Anak Putus Sekolah

Kesejahteraan Rakyat23 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ratih Singkarru Dorong Integrasi Data Kelahiran dan Pendidikan untuk Cegah Anak Putus Sekolah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Integrasi data kependudukan dengan data pendidikan dinilai penting untuk memperkuat perencanaan pendidikan sekaligus mencegah anak putus sekolah. Melalui integrasi tersebut, data kelahiran dapat menjadi basis proyeksi kebutuhan peserta didik, ruang kelas, hingga tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan.

DPR Perpanjang Pembahasan RUU EBET demi Matangkan Substansi

Industri dan Pembangunan23 September 2026

Industri dan Pembangunan

DPR Perpanjang Pembahasan RUU EBET demi Matangkan Substansi

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Persetujuan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2026).

23 September 2026

Tanggapi Aduan BWI dan DSI, Komisi XI Dorong Transparansi Wakaf dan Pembuktian Peran Lembaga Sengketa

Ekonomi dan Keuangan23 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Tanggapi Aduan BWI dan DSI, Komisi XI Dorong Transparansi Wakaf dan Pembuktian Peran Lembaga Sengketa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI mendorong Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dewan Sengketa Indonesia (DSI) untuk memperkuat legitimasi serta kinerja nyata di tengah masyarakat. Pasalnya, penguatan sektor keuangan non-bank dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa membutuhkan kejelasan peta jalan (roadmap) serta pembuktian peran langsung dalam membantu masyarakat.

Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak

Ekonomi dan Keuangan23 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menegaskan penerapan teknologi di sektor keuangan tidak boleh mengabaikan keadilan bagi para pekerja maupun menciptakan beban biaya yang merugikan masyarakat. Komisi XI DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengevaluasi tata kelola industri perbankan agar transformasi digital tidak dimanfaatkan sebagai dalih pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

Ekonomi dan Keuangan23 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi aturan internal perusahaan yang diduga kuat menekan hingga memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak para pegawai. Setali tiga uang, Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK menilai skema Performance Improvement Plan (PIP) yang dibuat manajemen dinilai melenceng sebab diduga berubah menjadi alat intimidasi yang subjektif di lapangan.

Polemik UINSA, Selly Minta PMA Pengangkatan Rektor Dikaji Ulang

Kesejahteraan Rakyat23 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Polemik UINSA, Selly Minta PMA Pengangkatan Rektor Dikaji Ulang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong evaluasi terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas PMA Nomor 68 Tahun 2015 mengenai pengangkatan dan pemberhentian rektor dan ketua pada perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurutnya, evaluasi tersebut penting menyusul polemik pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.