Lasarus Desak Pemerintah Tetapkan Target Nasional Layanan Air Bersih

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak pemerintah menetapkan target nasional yang jelas dan terukur untuk menyediakan layanan air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan air bersih yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan.

“Pemenuhan infrastruktur air minum yang memadai merupakan hal mutlak. Selain memperluas cakupan layanan air minum, fasilitas yang baik juga akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Lasarus saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Musim kemarau panjang, lanjut Lasarus, menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat. Jika pada musim hujan ketersediaan air masih terbantu oleh kondisi alam, maka saat kemarau panjang kemampuan pelayanan pemerintah terlihat lebih nyata.

“Di saat kemarau panjang seperti sekarang, level pelayanan negara dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat bisa diukur. Kalau musim hujan kita cenderung dibantu oleh alam,” katanya.

Karena itu, Lasarus meminta Ditjen Cipta Karya menyampaikan data cakupan layanan air bersih saat ini dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Data tersebut dinilai penting untuk mengetahui posisi Indonesia sekaligus menjadi dasar dalam menentukan target pembangunan berikutnya.

“Data itu juga penting, nanti tolong sampaikan dari Cipta Karya cakupan layanan air bersih kita ini sudah berapa persen,” imbuhnya.

Lasarus mengingatkan, peningkatan akses air bersih telah menjadi bagian dari target pembangunan sejak program Millennium Development Goals (MDGs). Ia pun meminta pemerintah menjelaskan sejauh mana capaian pelayanan air bersih Indonesia hingga saat ini.

“Sekarang sudah 2026, nanti tolong disampaikan, ini cakupan layanan air bersih kita sudah berapa persen, dibanding jumlah penduduk kita secara keseluruhan. Supaya kita tahu kita berada di titik mana hari ini,” paparnya.

Ia juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih yang ditemuinya saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan. Lasarus mencontohkan Kota Pontianak yang merupakan salah satu kota besar dan berada di wilayah perbatasan dengan Malaysia, tetapi masih menghadapi persoalan air bersih, khususnya ketika musim kemarau.

“Kalau kami di Kalimantan kemarin, saya waktu kunjungan kerja itu foto Pontianak salah satu contoh. Kalau kita bicara ke Pontianak itu terbang hanya satu jam dari Jakarta kemudian pintu utama yang kita temui adalah Pontianak,” ungkapnya.

Menurut Lasarus, persoalan tersebut bahkan membuat sebagian masyarakat menggunakan air yang tidak layak saat musim kemarau. Kondisi itu, menurutnya, harus segera ditangani melalui kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang lebih terarah.

Oleh karena itu, ia meminta Ditjen Cipta Karya bekerja lebih keras serta berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk memastikan kebutuhan anggaran penyediaan air bersih mendapat perhatian yang memadai.

Pun, dirinya juga menekankan pentingnya target jangka panjang mengenai kapan seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh layanan air bersih secara optimal. Target tersebut, menurutnya, harus tetap menjadi agenda pembangunan meskipun terjadi pergantian pemerintahan.

“Kita nih sebetulnya untuk ketersediaan air bersih harus ada target. Sebetulnya kapan sih kita menyediakan air bersih itu untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia. Ini harus ada target,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai capaian pelayanan air bersih yang ingin diwujudkan, termasuk target cakupan layanan dalam jangka panjang.

“Siapa pun rezim pemerintahannya, kita dan Kementerian PU ini harusnya punya target. Kita mau mencapai titik pelayanan optimal ke masyarakat, mengejar 99 persen misalnya, di tahun ke berapa itu akan tercapai nanti. Ini harusnya ada gambaran,” pungkasnya. (Ayu/um)