E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
SPMB|RAPBN 2027|RUU HPI|Perguruan Tinggi|AMDK|PTN|YTR|Kesehatan|Transportasi|Bencana|TKD|Anggaran|Pendidikan
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 31°C
Lembab: 85%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Pencarian Lanjutan

Neng Eem Dorong Pengembangan Vaksin Non-Suntik untuk Anak-anak
Neng Eem Dorong Pengembangan Vaksin Non-Suntik untuk Anak-anak
Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026
Neng Eem Dorong Pengembangan Vaksin Non-Suntik untuk Anak-anak
Kesejahteraan Rakyat
Neng Eem Dorong Pengembangan Vaksin Non-Suntik untuk Anak-anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelaksanaan program imunisasi nasional dinilai perlu terus diikuti dengan inovasi yang dapat meningkatkan kenyamanan anak-anak sebagai kelompok penerima vaksin terbesar. Salah satunya melalui pengembangan metode pemberian vaksin yang lebih ramah anak dan tidak selalu menggunakan suntikan.

24 Juni 2026
Maman Imanul Haq Dorong BPKH Lebih Independen Mengelola Dana Haji
Maman Imanul Haq Dorong BPKH Lebih Independen Mengelola Dana Haji
Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026
Maman Imanul Haq Dorong BPKH Lebih Independen Mengelola Dana Haji
Kesejahteraan Rakyat
Maman Imanul Haq Dorong BPKH Lebih Independen Mengelola Dana Haji

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar semakin independen dan mandiri dalam menjalankan tugas pengelolaan dana haji. Menurutnya, independensi BPKH menjadi kunci untuk memastikan dana milik jemaah dikelola secara profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal.

Aspirasi Daerah Jadi Penguatan Komisi XI Bahas Kebijakan Fiskal
Aspirasi Daerah Jadi Penguatan Komisi XI Bahas Kebijakan Fiskal
Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026
Aspirasi Daerah Jadi Penguatan Komisi XI Bahas Kebijakan Fiskal
Ekonomi dan Keuangan
Aspirasi Daerah Jadi Penguatan Komisi XI Bahas Kebijakan Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah terkait penguatan kapasitas fiskal, optimalisasi pendapatan daerah, hingga dana transfer pusat akan menjadi penguatan bagi Komisi XI DPR dalam membahas kebijakan fiskal nasional. Menurutnya, berbagai masukan dari daerah sangat penting dalam proses pembahasan APBN maupun penyempurnaan regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

DPR Perjuangkan Formulasi Kebijakan TKD Demi Daerah Tetap Peroleh Hak
DPR Perjuangkan Formulasi Kebijakan TKD Demi Daerah Tetap Peroleh Hak
Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026
DPR Perjuangkan Formulasi Kebijakan TKD Demi Daerah Tetap Peroleh Hak
Ekonomi dan Keuangan
DPR Perjuangkan Formulasi Kebijakan TKD Demi Daerah Tetap Peroleh Hak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan Komisi XI DPR RI, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dan Pemerintah masih membahas berbagai opsi formulasi kebijakan terkait transfer ke daerah dan berbagai instrumen fiskal lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

Anis Byarwati: Daerah Harus Kurangi Ketergantungan pada DBH Komoditas
Anis Byarwati: Daerah Harus Kurangi Ketergantungan pada DBH Komoditas
Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026
Anis Byarwati: Daerah Harus Kurangi Ketergantungan pada DBH Komoditas
Ekonomi dan Keuangan
Anis Byarwati: Daerah Harus Kurangi Ketergantungan pada DBH Komoditas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari komoditas sumber daya alam, menyusul adanya penurunan signifikan alokasi DBH dalam kebijakan fiskal nasional.

Maruli Siahaan Minta Penanganan Menyeluruh Kasus Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung
Maruli Siahaan Minta Penanganan Menyeluruh Kasus Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung
Politik dan Keamanan24 Juni 2026
Maruli Siahaan Minta Penanganan Menyeluruh Kasus Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung
Politik dan Keamanan
Maruli Siahaan Minta Penanganan Menyeluruh Kasus Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong Kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat, yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku berinisial TH. Menurutnya, kasus tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum serta lembaga negara terkait.

Kasus Penyekapan di Bandung Jadi Alarm Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kasus Penyekapan di Bandung Jadi Alarm Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026
Kasus Penyekapan di Bandung Jadi Alarm Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kesejahteraan Rakyat
Kasus Penyekapan di Bandung Jadi Alarm Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Pernyataan itu dia sampaikan menyusul terungkapnya kasus penyekapan seorang perempuan di Bandung yang diduga berlangsung selama tiga tahun dan dilakukan oleh orang terdekat korban.  

Mukhamad Misbakhun Apresiasi Langkah DPRD Sumsel Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah
Mukhamad Misbakhun Apresiasi Langkah DPRD Sumsel Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah
Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026
Mukhamad Misbakhun Apresiasi Langkah DPRD Sumsel Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah
Ekonomi dan Keuangan
Mukhamad Misbakhun Apresiasi Langkah DPRD Sumsel Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi langkah DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah sebagai upaya menghadapi tantangan fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Irma Suryani Minta Pemerintah Percepat Penurunan Angka Anak Zero Dose
Irma Suryani Minta Pemerintah Percepat Penurunan Angka Anak Zero Dose
Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026
Irma Suryani Minta Pemerintah Percepat Penurunan Angka Anak Zero Dose
Kesejahteraan Rakyat
Irma Suryani Minta Pemerintah Percepat Penurunan Angka Anak Zero Dose

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengungkapkan kekhawatirannya atas posisi Indonesia yang masih masuk dalam 10 negara dengan jumlah anak zero dose, yakni anak yang belum mendapat imunisasi pertama hingga usia 12 bulan terbanyak di dunia. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Charles Honoris Minta Pengendalian Rabies Diperkuat melalui Pendekatan One Health
Charles Honoris Minta Pengendalian Rabies Diperkuat melalui Pendekatan One Health
Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026
Charles Honoris Minta Pengendalian Rabies Diperkuat melalui Pendekatan One Health
Kesejahteraan Rakyat
Charles Honoris Minta Pengendalian Rabies Diperkuat melalui Pendekatan One Health

PARLEMENTARIA, Jakarta - Satu-satunya ras anjing asal Indonesia yang diakui oleh federasi kinologi dunia, anjing Kintamani, hingga kini masih terhambat pergerakannya akibat status Bali sebagai wilayah endemis rabies. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Tindaklanjuti Perpres, DPR RI Umumkan Komisi Ojol Jadi 8 Persen per 1 Juli 2026
Tindaklanjuti Perpres, DPR RI Umumkan Komisi Ojol Jadi 8 Persen per 1 Juli 2026
Politik dan Keamanan23 Juni 2026
Tindaklanjuti Perpres, DPR RI Umumkan Komisi Ojol Jadi 8 Persen per 1 Juli 2026
Politik dan Keamanan
Tindaklanjuti Perpres, DPR RI Umumkan Komisi Ojol Jadi 8 Persen per 1 Juli 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa perusahaan transportasi online, khususnya Gojek dan Grab, akan mulai menerapkan komisi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua mulai 1 Juli 2026. Dalam keterangannya, Dasco menyampaikan bahwa DPR RI telah melakukan pembicaraan dengan pihak perusahaan terkait pemberlakuan komisi bagi layanan transportasi online roda dua yang selama ini menjadi perhatian para pengemudi.

Mufti Anam Desak Kompensasi PLN ke Warga Akibat Mati Lampu Bergilir
Mufti Anam Desak Kompensasi PLN ke Warga Akibat Mati Lampu Bergilir
Industri dan Pembangunan23 Juni 2026
Mufti Anam Desak Kompensasi PLN ke Warga Akibat Mati Lampu Bergilir
Industri dan Pembangunan
Mufti Anam Desak Kompensasi PLN ke Warga Akibat Mati Lampu Bergilir

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti masalah pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Pemadaman ini dinilai sangat merugikan masyarakat luas, mulai dari merusak alat elektronik hingga menghentikan kegiatan usaha kecil seperti warung makan, konveksi, dan bisnis makanan beku.

Neng Eem Minta Kemenkes Buka Informasi Kandungan Vaksin, Demi Kepercayaan Publik
Neng Eem Minta Kemenkes Buka Informasi Kandungan Vaksin, Demi Kepercayaan Publik
Kesejahteraan Rakyat23 Juni 2026
Neng Eem Minta Kemenkes Buka Informasi Kandungan Vaksin, Demi Kepercayaan Publik
Kesejahteraan Rakyat
Neng Eem Minta Kemenkes Buka Informasi Kandungan Vaksin, Demi Kepercayaan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya meningkatkan cakupan imunisasi nasional dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kampanye dan sosialisasi mengenai manfaat vaksin. Keterbukaan informasi terkait kandungan vaksin serta proses produksinya dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi.

Anggaran Imunisasi Kurang 4,91 Triliun, Komisi IX Minta Kemenkes Beri Penjelasan
Anggaran Imunisasi Kurang 4,91 Triliun, Komisi IX Minta Kemenkes Beri Penjelasan
Kesejahteraan Rakyat23 Juni 2026
Anggaran Imunisasi Kurang 4,91 Triliun, Komisi IX Minta Kemenkes Beri Penjelasan
Kesejahteraan Rakyat
Anggaran Imunisasi Kurang 4,91 Triliun, Komisi IX Minta Kemenkes Beri Penjelasan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyoroti kesenjangan anggaran dalam roadmap penguatan Program Imunisasi Nasional tahun 2025–2029. Dari total kebutuhan biaya sebesar Rp44,49 triliun, dana yang tersedia baru mencapai Rp39,58 triliun.

Perlindungan Konsumen AMDK Perlu Diperkuat Lewat Pengawasan Terpadu
Perlindungan Konsumen AMDK Perlu Diperkuat Lewat Pengawasan Terpadu
Industri dan Pembangunan23 Juni 2026
Perlindungan Konsumen AMDK Perlu Diperkuat Lewat Pengawasan Terpadu
Industri dan Pembangunan
Perlindungan Konsumen AMDK Perlu Diperkuat Lewat Pengawasan Terpadu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengawasan terhadap industri air minum dalam kemasan (AMDK) dinilai perlu diperkuat untuk menjamin hak masyarakat memperoleh air minum yang aman. Selain memperjelas pembagian kewenangan antarinstansi, pemerintah juga didorong meningkatkan transparansi pengawasan serta edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan produk air minum kemasan.

Sebelumnya15 / 881Halaman 15 dari 881Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(942)
  • Industri dan Pembangunan(3351)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3355)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4089)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

24 Juni 2026
24 Juni 2026
24 Juni 2026
24 Juni 2026
24 Juni 2026
24 Juni 2026
24 Juni 2026
24 Juni 2026
24 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
SPMB|RAPBN 2027|RUU HPI|Perguruan Tinggi|AMDK|PTN|YTR|Kesehatan|Transportasi|Bencana|TKD|Anggaran|Pendidikan
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 31°C
Lembab: 85%
Angin: 5 km/h