Pencarian Lanjutan

RUU Statistik Harus Perkuat Kualitas dan Kredibilitas Data

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik diarahkan pada penguatan sistem statistik nasional. Menurutnya, diperlukan tata kelola yang kuat agar seluruh proses statistik, mulai dari pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan hingga publikasi data, dilakukan berdasarkan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.

23 September 2026

M. Husni Minta Kemenag Periksa Polemik Pemilihan Rektor UINSA

M. Husni Minta Kemenag Periksa Polemik Pemilihan Rektor UINSA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap polemik pemilihan dan penetapan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Menurutnya, proses tersebut perlu ditelusuri secara komprehensif, terutama karena terdapat persoalan hukum yang turut menjadi sorotan.

Integrasi Big Data Butuh Penguatan SDM dan Infrastruktur BPS

Integrasi Big Data Butuh Penguatan SDM dan Infrastruktur BPS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyoroti kesiapan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengelola sumber data yang semakin besar dan kompleks. Menurutnya, perkembangan teknologi dan munculnya berbagai sumber data baru perlu diikuti dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur teknologi informasi (TI) BPS.

Lestari Moerdijat: Beban Kerja Domestik Perempuan Harus Diakui dalam Kebijakan

Lestari Moerdijat: Beban Kerja Domestik Perempuan Harus Diakui dalam Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai upaya mengatasi ketimpangan gender perlu disertai kebijakan yang mengakui beban kerja domestik dan pengasuhan yang selama ini lebih banyak ditanggung perempuan. Menurutnya, kerja perawatan memiliki kontribusi penting terhadap keberlangsungan keluarga, dunia kerja, dan perekonomian sehingga tidak semestinya dipandang sebagai urusan pribadi perempuan.

KOMISI III RDPU MEMBAHAS PENYUSUNAN TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PATTERN INDONESIA MAP

KOMISI III RDPU MEMBAHAS PENYUSUNAN TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PATTERN INDONESIA MAP

Menitikkan Air Mata, Ketua Baleg Terharu Akhirnya Pejuang Reforma Agraria Dapatkan Keadilan

Menitikkan Air Mata, Ketua Baleg Terharu Akhirnya Pejuang Reforma Agraria Dapatkan Keadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan menjadi langkah konkret untuk menyelesaikan konflik agraria sekaligus mengurangi ketimpangan penguasaan tanah di tengah masyarakat. Pengaturan tersebut juga diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi.

Cucun Terima Aspirasi Petani Tebu, DPR Dorong Kejelasan HPP dan Stabilitas Pasar

Cucun Terima Aspirasi Petani Tebu, DPR Dorong Kejelasan HPP dan Stabilitas Pasar

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi Pengurus Pusat Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) untuk menyerap aspirasi terkait kesejahteraan dan keberlanjutan usaha petani tebu di Indonesia. Sejumlah persoalan, mulai dari kejelasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET) gula, pupuk bersubsidi, hingga stabilitas pasar, menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Reforma Agraria Harus Jadi Jalan Keadilan, Termasuk bagi Masyarakat Maluku

Reforma Agraria Harus Jadi Jalan Keadilan, Termasuk bagi Masyarakat Maluku

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty mengapresiasi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi Undang-Undang. Saadiah menilai pengesahan UU Reforma Agraria menjadi langkah penting untuk memperkuat landasan hukum dalam menangani persoalan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, sekaligus menjawab berbagai konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah daerah.

DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945

DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly menjelaskan pengesahan 15 RUU tentang Kabupaten/Kota yang berada di tiga provinsi, yakni Kalbar, Kalteng, dan Kalsel menjadi UU, dalam rangka untuk memperbarui dasar hukum pembentukan daerah yang sebelumnya masih berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.

Reni Astuti Dorong Hak Masyarakat Koreksi Data Diatur dalam RUU Statistik

Reni Astuti Dorong Hak Masyarakat Koreksi Data Diatur dalam RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti mendorong agar hak masyarakat untuk mengetahui, menyanggah, dan mengoreksi data pemerintah diatur secara jelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Menurutnya, data yang telah dirilis pemerintah tetap perlu membuka ruang koreksi apabila tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di masyarakat.

Soroti Beban Kerusakan Tol bagi Korban Kecelakaan, Lasarus: UU LLAJ Bakal Direvisi

Soroti Beban Kerusakan Tol bagi Korban Kecelakaan, Lasarus: UU LLAJ Bakal Direvisi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti peraturan yang menyebutkan apabila terjadi kecelakaan tunggal di jalan tol yang mengakibatkan kerusakan lampu penerangan jalan umum (PJU), guardrail, pembatas jalan (barrier), pagar pengaman, atau rambu lalu lintas untuk dibebankan kepada pegemudi. Menurutnya, aturan tersebut harus segera direvisi sebab merugikan pengguna jalan.

Kapal Tenggelam Berulang, Mori Hanafi Usulkan Pansus Keselamatan Transportasi Laut

Kapal Tenggelam Berulang, Mori Hanafi Usulkan Pansus Keselamatan Transportasi Laut

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai insiden kecelakaan dan tenggelamnya kapal yang kembali berulang sudah tidak bisa lagi ditangani hanya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) biasa. Menurutnya, persoalan keselamatan transportasi laut ini sudah sangat mendesak untuk disikapi secara lebih komprehensif, salah satunya melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.

Soroti Tumpang Tindih Izin Ekspor Perikanan, Hasan Saleh: Pelaku Usaha Kaltara Terbebani

Soroti Tumpang Tindih Izin Ekspor Perikanan, Hasan Saleh: Pelaku Usaha Kaltara Terbebani

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Hasan Saleh mengapresiasi keterbukaan jajaran KKP dan Badan Karantina yang bersedia mengevaluasi pelayanan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Meski demikian, menurutnya, masih ada beberapa keluhan masyarakat terkait pelayanan yang kedua instansi tersebut.

Maman Imanul Haq Soroti Tata Kelola dalam Polemik UINSA

Maman Imanul Haq Soroti Tata Kelola dalam Polemik UINSA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menegaskan polemik yang terjadi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan pergantian atau penetapan rektor. Menurutnya, persoalan tersebut juga perlu dilihat dari aspek tata kelola, administrasi, audit, transparansi, dan akuntabilitas universitas.

Tahap II SPAM Mamminasata Dipertanyakan, Hamka Minta Fasilitas Lama Dioptimalkan