Kesejahteraan Rakyat

Belum Sepenuhnya Cerminkan Integritas, Masyarakat Curhat ke Dewan Soal SPMB di Makassar

PARLEMENTARIA, Makassar – Suara hati masyarakat di Makassar dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026 sampai ke telinga anggota dewan. Masyarakat di Kota Anging Mammiri itu mengaku kecewa terhadap sistem seleksi yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan integritas.

Penggunaan Teknologi Mutakhir Dinilai Mampu Tutup Ruang Perjokian dalam PMB 2026

PARLEMENTARIA, Makassar – Praktik perjokian menjelang Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2026 masih saja terjadi. Tidak terkecuali bagi PMB 2026 yang diselenggarakan di Kota Makassar, di mana tahapannya sudah berjalan secara bertahap, tetapi tetap saja tidak luput dari persoalan perjokian.

Penggolongan Khusus UKT bagi Anak ASN Tidak Berangkat dari Realitas, Pemerintah Salah Persepsi

PARLEMENTARIA, Makassar – Skema penggolongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) khusus bagi anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat perhatian serius dari Komisi X. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono, pengelompokkan khusus UKT itu sering kali tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang dihadapi oleh para abdi negara tersebut.

Komisi VIII Apresiasi Pemprov Alokasikan APBD Lebih dari Rp40 Miliar untuk Calhaj Asal Jambi

PARLEMENTARIA, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan APBD sebesar lebih dari Rp40 miliar dalam rangka untuk menunjang pelayanan Calon Jemaah Haji (Calhaj) 2026. Alokasi anggaran tersebut, khususnya, utuk menunjang aspek transportasi dari daerah menuju asrama haji dan embarkasi Batam.

Aprozi Alam: Perhatian Pemerintah terhadap Pendidikan Islam Masih Timpang

PARLEMENTARIA, Lombok Timur – Pemerintah dinilai perlu segera memberikan pengakuan dan dukungan konkret terhadap institusi pendidikan keagamaan, khususnya pendidikan Islam, di Indonesia. Sebab, kondisi pendidikan Islam tersebut masih mengalami ketimpangan perhatian, khususnya dalam hal pendanaan di tingkat daerah.

Banyak Infrastruktur Pendidikan Islam dalam Kondisi Memprihatinkan, Kemenag-Baznas Harus Berkolaborasi Nyata

Perlu Rapat Lintas Komisi Guna Urai Persoalan Mandegnya Pengangkatan PPPK di Lingkungan Kemenag

PARLEMENTARIA, Lombok Timur – Proses pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) hingga kini belum menemukan titik terang.

Komisi X DPR RI Tekankan Kesiapan SPMB 2026, Soroti Pentingnya Kejelasan Timeline

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) akan dimulai pada Mei-Juni 2026 mendatang. Proses yang menentukan masa depan negeri ini dari sisi pendidikan harus berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.

BAM Komitmen Tindaklanjuti Persoalan Pelayanan BPJS di Tegal kepada Komisi dan Mitra Terkait

PARLEMENTARIA, Tegal – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Festival Aspirasi Masyarakat dengan tema "Mendengar Untuk Melayani: Aspirasi Publik Bagi Peningkatan BPJS Kesehatan" di Rumah Aspirasi milik Harris Turino di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tema tersebut diangkat sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat yang selama ini muncul, terutama terkait pelayanan BPJS yang dinilai masih belum optimal, khususnya di wilayah Tegal.

BAM DPR RI Serap Keluhan terkait Pelayanan BPJS dalam Festival Aspirasi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Tegal – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Festival Aspirasi, guna menampung berbagai pengalaman dan keluhan publik terkait kualitas pelayanan BPJS. Melalui kegiatan ini, BAM DPR RI membuka ruang dialog langsung bersama masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan jaminan kesehatan nasional. 

Komisi IX Dorong Evaluasi Penempatan PMI di Wilayah Konflik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyoroti perlunya penguatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah konflik atau kawasan berisiko tinggi. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Edy Wuryanto Desak Pekerja Miskin Dapat Jaminan Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Negara wajib hadir melindungi seluruh pekerja, termasuk kelompok paling rentan. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa pekerja miskin dan rentan harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), tanpa harus menanggung iuran sendiri.