
Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta.|Foto: Fa/Karisma
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Keberhasilan penerapan embarkasi berbasis hotel di Yogyakarta dinilai dapat menjadi model penyelenggaraan ibadah haji bagi daerah lain yang akan membuka embarkasi baru. Selain dinilai mampu meningkatkan pelayanan kepada jemaah, konsep tersebut juga dianggap lebih efisien karena tidak memerlukan pembangunan asrama haji baru yang membutuhkan anggaran besar.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Menurut Husni, pelaksanaan embarkasi berbasis hotel di Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan layak dijadikan referensi bagi daerah-daerah yang berencana membuka embarkasi haji di masa mendatang.
"Kita mengapresiasi kerja Kementerian Haji di Yogyakarta yang melakukan embarkasi berbasis hotel. Secara umum kita lihat berhasil dan ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang akan membuka embarkasi baru," ujar Husni saat ditemui Parlementaria di Yogyakarta, Rabu (8/7/2026).
Ia menilai konsep tersebut merupakan solusi yang lebih efektif dibandingkan membangun asrama haji baru. Dengan memanfaatkan hotel yang tersedia di sekitar bandara, pemerintah dapat menghemat anggaran sekaligus tetap memberikan pelayanan yang nyaman bagi calon jemaah.
"Untuk daerah yang akan membuka embarkasi baru, saya pikir cukup dengan melakukan embarkasi berbasis hotel. Ini jauh lebih murah dan tidak perlu membangun embarkasi atau asrama haji baru," katanya.
Husni menjelaskan, kebutuhan embarkasi baru diperkirakan akan terus meningkat seiring proyeksi bertambahnya jumlah jemaah haji Indonesia pada masa mendatang. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan model pelayanan yang efisien, adaptif, dan mudah diterapkan di berbagai daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur baru harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan aset yang kurang termanfaatkan. Menurutnya, sejumlah asrama haji di beberapa daerah belum dimanfaatkan secara optimal sehingga menjadi pelajaran dalam perencanaan fasilitas haji ke depan.
"Kita bisa melihat ada asrama haji yang pemanfaatannya belum optimal. Ini menjadi catatan bahwa kalau ada solusi yang lebih murah dan efisien, kenapa tidak kita manfaatkan," ungkap legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, Husni berharap konsep embarkasi berbasis hotel dapat dipertimbangkan sebagai salah satu standar penyelenggaraan embarkasi haji baru di Indonesia. Selain mendukung efisiensi anggaran negara, model tersebut juga dinilai mampu mempercepat kesiapan operasional tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur baru.
Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji Indonesia, terutama jika jumlah jemaah terus bertambah pada tahun-tahun mendatang. (fa/ssb)