Kesejahteraan Rakyat

4147 artikel ditemukan

Dengar Keluhan Masyarakat Ketapang, BAM: Korporasi Wajib Selesaikan Ganti Rugi!

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Dengar Keluhan Masyarakat Ketapang, BAM: Korporasi Wajib Selesaikan Ganti Rugi!

PARLEMENTARIA, Ketapang - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menyoroti konflik agraria Desa Pelak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan korporasi, yang dinilai merugikan masyarakat desa setempat. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan keresahan dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka.

9 Juli 2026

Komisi X Nilai Revisi UU Sisdiknas Mendesak untuk Wujudkan Sistem Pendidikan Terintegrasi

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Nilai Revisi UU Sisdiknas Mendesak untuk Wujudkan Sistem Pendidikan Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menilai revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merupakan kebutuhan mendesak mengingat regulasi yang berlaku saat ini telah berusia 24 tahun dan belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional.

Penataan Guru Honorer Harus Tuntas sebelum Rekrutmen Baru

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penataan Guru Honorer Harus Tuntas sebelum Rekrutmen Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pemerintah perlu menuntaskan penataan guru honorer sebelum membuka rekrutmen baru. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebutuhan guru nasional benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Komisi X Sepakati RUU Sisdiknas Masuk Tahap Harmonisasi di Baleg DPR RI

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Sepakati RUU Sisdiknas Masuk Tahap Harmonisasi di Baleg DPR RI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menyepakati untuk melanjutkan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dengan menyerahkannya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI guna dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Internal Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Cucun : Status PPPK Paruh Waktu Harus Segera Mendapat Kepastian

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun : Status PPPK Paruh Waktu Harus Segera Mendapat Kepastian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR RI terus mengawal penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus paruh waktu. Menurutnya, pemerintah perlu segera memberikan kepastian agar tidak terjadi ketidakjelasan status setelah September 2026.

Komisi X Kawal Percepatan Revitalisasi SMAN 1 Lingsar Pascarobohnya Atap Sekolah

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Kawal Percepatan Revitalisasi SMAN 1 Lingsar Pascarobohnya Atap Sekolah

PARLEMENTARIA, Lombok Barat – Komisi X DPR RI memastikan penyaluran bantuan revitalisasi senilai Rp794.203.000 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk SMAN 1 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), berjalan optimal. Bantuan tersebut diberikan setelah robohnya atap salah satu bangunan sekolah pada 7 Juni 2026 akibat kondisi bangunan yang telah menua.

Komisi IX Minta BGN Segera Terbitkan SOP Khusus SPPG Wilayah 3T

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Minta BGN Segera Terbitkan SOP Khusus SPPG Wilayah 3T

PARLEMENTARIA, Karimun — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti belum beroperasinya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) serta memperjelas payung hukum operasional SPPG agar fasilitas yang telah siap dapat segera mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan dua catatan penting dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (8/7/2026). Ia menyoroti penurunan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Timur serta wacana pengenaan pajak terhadap manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Edy Wuryanto: Pertumbuhan Ekonomi Harus Diikuti Perlindungan Pekerja

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto: Pertumbuhan Ekonomi Harus Diikuti Perlindungan Pekerja

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan harus diikuti dengan peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang mencapai sekitar 8 persen tidak akan bermakna apabila masih banyak pekerja yang belum terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Maman Dorong Penataan Kuota Batu agar Alokasi Haji Lebih Optimal

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Maman Dorong Penataan Kuota Batu agar Alokasi Haji Lebih Optimal

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti masih tingginya jumlah kuota batu dalam penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, keberadaan sekitar 1.600 kuota yang tidak terpakai menjadi persoalan serius karena mengurangi kesempatan calon jemaah lain yang telah siap berangkat.

Irma Suryani Dorong Evaluasi Indikator Kemiskinan agar Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani Dorong Evaluasi Indikator Kemiskinan agar Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mendorong pemerintah mengevaluasi indikator kemiskinan dan status ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan kebijakan perlindungan sosial. Menurutnya, ukuran yang digunakan saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat sehingga berbagai program perlindungan sosial berpotensi tidak tepat sasaran.

Irma Harap Penguatan Jaminan Pesiun Demi Optimalkan Regenerasi Tenaga Kerja

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Irma Harap Penguatan Jaminan Pesiun Demi Optimalkan Regenerasi Tenaga Kerja

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai perlindungan masa tua dan program jaminan pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan masih perlu diperkuat. Menurutnya, jaminan pensiun yang belum memadai menjadi salah satu penyebab banyak lanjut usia (lansia) tetap bekerja setelah memasuki usia pensiun, sehingga berpotensi menghambat regenerasi tenaga kerja.