Kesejahteraan Rakyat

4147 artikel ditemukan

RUU Sisdiknas Harus Jawab Persoalan Guru hingga Perlindungan Kepala Sekolah

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

RUU Sisdiknas Harus Jawab Persoalan Guru hingga Perlindungan Kepala Sekolah

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih membelit dunia pendidikan. Menurutnya, isu yang perlu mendapat perhatian dalam revisi regulasi tersebut antara lain pemenuhan kebutuhan guru, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, hingga perlindungan hukum bagi kepala sekolah.

10 Juli 2026

Eko Wahyudi: Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Harus Terus Ditingkatkan

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Eko Wahyudi: Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Harus Terus Ditingkatkan

PARLEMENTARIA, Jambi — Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Eko Wahyudi, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Siloam Jambi, Rabu (8/7/2026), sebagai bagian dari agenda pengawasan terhadap rumah sakit provider yang menjadi mitra pelayanan kesehatan. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan fasilitas, mutu pelayanan, serta sumber daya manusia dalam memberikan layanan kesehatan yang cepat, aman, dan berkualitas kepada masyarakat.

Terima Forum Warga Tolak Zona Merah Jambi, BAM Tegaskan Komitmen Bantu Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Terima Forum Warga Tolak Zona Merah Jambi, BAM Tegaskan Komitmen Bantu Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima Ketua Forum Warga Tolak Zona Merah Jambi terkait pembahasan percepatan penyelesaian persoalan 5.506 sertifikat masyarakat yang diblokir. Dalam pertemuan itu, Anggota BAM DPR RI Muhammad Habibur Rochman menyatakan siap mendorong penyelesaian melalui percepatan pengukuran ulang kawasan yang menjadi dasar penetapan zona merah.

Esti Wijayati: Pemenuhan Kebutuhan Guru Harus Diiringi Peningkatan Kesejahteraan

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Esti Wijayati: Pemenuhan Kebutuhan Guru Harus Diiringi Peningkatan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menegaskan pemerintah perlu segera memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, upaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik agar profesi guru kembali diminati.

BURT DPR RI Pastikan Kesiapan RS Provider Dukung Layanan Kesehatan di Daerah

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

BURT DPR RI Pastikan Kesiapan RS Provider Dukung Layanan Kesehatan di Daerah

PARLEMENTARIA, Jambi – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurnia menegaskan pentingnya kesiapan rumah sakit provider di seluruh provinsi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas, baik bagi Anggota DPR RI maupun masyarakat, terutama dalam kondisi darurat.

Panja RUU Sisdiknas Dorong Kurikulum Adaptif dan Peta Jalan Pendidikan Nasional

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Panja RUU Sisdiknas Dorong Kurikulum Adaptif dan Peta Jalan Pendidikan Nasional

PARLEMENTARIA, Mataram – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI menegaskan pentingnya menghadirkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguatan kurikulum, pemanfaatan teknologi, serta penyusunan peta jalan pendidikan nasional menjadi fokus pembahasan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/7/2026).

Atalia: Kenaikan BPIH 2027 Harus Jadi Opsi Terakhir dan Diiringi Peningkatan Layanan Jemaah

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Atalia: Kenaikan BPIH 2027 Harus Jadi Opsi Terakhir dan Diiringi Peningkatan Layanan Jemaah

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menegaskan usulan pemerintah untuk menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M masih akan dibahas secara mendalam oleh DPR RI bersama pemerintah. Menurutnya, setiap kenaikan biaya harus didasarkan pada kajian yang komprehensif serta diikuti peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah.

Atalia Dorong Percepatan Pengalihan SDM ke Kementerian Haji dan Umrah untuk Perkuat Layanan Haji 2027

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Atalia Dorong Percepatan Pengalihan SDM ke Kementerian Haji dan Umrah untuk Perkuat Layanan Haji 2027

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong pemerintah segera mempercepat proses pengalihan pegawai dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027.

MKD DPR Perkuat Sinergi dengan Kepolisian Awasi Etika Anggota dan Cegah Penyalahgunaan Pelat DPR

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

MKD DPR Perkuat Sinergi dengan Kepolisian Awasi Etika Anggota dan Cegah Penyalahgunaan Pelat DPR

PARLEMENTARIA, Boyolali – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menegaskan pentingnya kolaborasi antara MKD dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik anggota DPR RI. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik MKD DPR RI ke Polres Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026).

MKD DPR Perkuat Sinergi dengan Polres Boyolali untuk Penegakan Kode Etik Anggota DPR

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

MKD DPR Perkuat Sinergi dengan Polres Boyolali untuk Penegakan Kode Etik Anggota DPR

PARLEMENTARIA, Boyolali – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum di daerah guna mengoptimalkan penegakan kode etik anggota DPR RI. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Kunjungan Kerja Spesifik MKD DPR RI ke Kepolisian Resor (Polres) Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026).

Komisi X Dorong RUU Sisdiknas Perkuat Mutu Pendidikan, Kesetaraan Guru, dan Kepastian Kurikulum

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dorong RUU Sisdiknas Perkuat Mutu Pendidikan, Kesetaraan Guru, dan Kepastian Kurikulum

PARLEMENTARIA, Mataram – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI terus menyerap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari penyusunan regulasi baru di bidang pendidikan. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/7/2026), Komisi X berdialog dengan pemerintah daerah, akademisi, praktisi pendidikan, serta perwakilan pondok pesantren guna menghimpun masukan terhadap substansi RUU tersebut.

Cucun Minta Pemerintah Pusat Fasilitasi Penyelesaian Persoalan PPPK di Daerah

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun Minta Pemerintah Pusat Fasilitasi Penyelesaian Persoalan PPPK di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah pusat segera turun tangan membantu menyelesaikan berbagai persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, termasuk polemik yang dialami guru PPPK di Kota Tidore Kepulauan. Menurutnya, keterbatasan kemampuan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan hingga tenaga pendidik kehilangan kepastian status kerja.