Kesejahteraan Rakyat

3393 artikel ditemukan

Sabam Sinaga Nilai PTS Juga Berkontribusi Tingkatkan SDM

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Sabam Sinaga Nilai PTS Juga Berkontribusi Tingkatkan SDM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menilai sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dinilai tidak adil bagi keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Utamanya, mengenai durasi pendaftaran jalur mandiri yang terlalu panjang. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan dari pihak PTS yang merasa terhimpit oleh kebijakan jalur mandiri PTN.

15 April 2026

Netty Prasetiyani Ingatkan Ancaman Krisis Gizi Akibat El Nino Godzilla

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Prasetiyani Ingatkan Ancaman Krisis Gizi Akibat El Nino Godzilla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai fenomena “El Nino Godzilla” 2026 yang berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan multidimensi, terutama pada sektor kesehatan, gizi, dan ketenagakerjaan.

Pendidikan Tinggi Hak Seluruh Warga, Bukan Privilese

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pendidikan Tinggi Hak Seluruh Warga, Bukan Privilese

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa pendidikan tinggi ke depan harus ditempatkan sebagai hak seluruh warga negara, bukan sebagai privilese yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Ia menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan akses pendidikan tinggi tersedia secara luas, terjangkau, dan berkualitas.

Heboh Koper Haji! Selly Andriany Minta Tak Lagi Dikelola Maskapai

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Heboh Koper Haji! Selly Andriany Minta Tak Lagi Dikelola Maskapai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan agar pengadaan koper jemaah haji tidak menjadi ajang “permainan” pihak tertentu, termasuk maskapai penerbangan. Ia menegaskan bahwa koper merupakan kebutuhan mendasar jemaah yang harus dikelola secara serius oleh pemerintah tanpa hambatan distribusi.

Netty Prasetiyani Dorong RUU Ketenagakerjaan Minimalisasi Kesenjangan Upah Minimum Pekerja Antarwilayah

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Prasetiyani Dorong RUU Ketenagakerjaan Minimalisasi Kesenjangan Upah Minimum Pekerja Antarwilayah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti tajam persoalan ketimpangan upah minimum antarwilayah yang masih terjadi di Indonesia.Ia menilai, proses revisi RUU Ketenagakerjaan saat ini merupakan momentum krusial untuk memformulasi regulasi yang mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama terkait upah.

Fikri Faqih Usulkan Penataan Jalur dan Waktu Seleksi Soroti Demi Tekan Ketimpangan SPMB

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih Usulkan Penataan Jalur dan Waktu Seleksi Soroti Demi Tekan Ketimpangan SPMB

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang dinilai masih menyisakan sejumlah ketimpangan, baik dari sisi jalur seleksi maupun rentang waktu pelaksanaan. Ia mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari pembenahan sistem penerimaan mahasiswa baru ke depan.

Puan Maharani: Layanan Infrastruktur Pendidikan yang Merata adalah Hak Dasar Anak

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Puan Maharani: Layanan Infrastruktur Pendidikan yang Merata adalah Hak Dasar Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur. Aspek ini menjadi sorotannya lantaran ia menyakini infrastruktur pada layanan pendidikan, baik utama maupun penunjang, merupakan hak dasar anak yang wajib diberikan oleh negara.

Kesiapan Haji 2026, DPR Minta Pemerintah Tanggung Tambahan Biaya

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kesiapan Haji 2026, DPR Minta Pemerintah Tanggung Tambahan Biaya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

15 April 2026

HNW Soroti Kesiapan Koper Haji dan Transparansi Pembiayaan Jelang Haji 2026

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

HNW Soroti Kesiapan Koper Haji dan Transparansi Pembiayaan Jelang Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi berbagai langkah persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M yang disampaikan pemerintah dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

BURT DPR Ingatkan Layanan Peserta Jamkestama Harus Sesuai Standar di RS Hermina Palembang

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

BURT DPR Ingatkan Layanan Peserta Jamkestama Harus Sesuai Standar di RS Hermina Palembang

PARLEMENTARIA, Palembang - Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BURT DPR RI Indah Kurniawati meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dilaksanakan RS Hermina Palembang di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pertemuan dengan jajaran pihak Rumah Sakit Hermina Palembang, dirinya menyampaikan, semakin bertambahnya julah peserta program Jamkestama, maka semakin menuntut layanan kesehatan yang prima.

Hidayat Nur Wahid Soroti Polemik Sumber Dana Haji 2026

Kesejahteraan Rakyat14 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hidayat Nur Wahid Soroti Polemik Sumber Dana Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti potensi ketidaksinkronan sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, khususnya terkait tambahan biaya sebesar Rp1,7 triliun. Menurutnya, ada perbedaan penjelasan antara Menteri dan Wakil Menteri Haji terkait sumber pembiayaan tambahan tersebut.

Keseimbangan Fleksibilitas Usaha dan Perlindungan Pekerja Perlu Jadi Poin Utama RUU Ketenagakerjaan

Kesejahteraan Rakyat14 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Keseimbangan Fleksibilitas Usaha dan Perlindungan Pekerja Perlu Jadi Poin Utama RUU Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai masukan dari organisasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bagi RUU Ketenagakerjaan sangat krusial sebagai momentum strategis. Pasalnya, poin utama dari revisi ini bukan sekadar penciptaan lapangan kerja, melainkan kualitas dari lapangan kerja itu sendiri serta jaminan kesejahteraan yang mampu memperkuat daya saing industri nasional.